ENERGYWORLDINDONESIA – Wajar jika perebutan Blok Mahakam, Pemerintah Pusat lebih melihat pergerakan di Kalimantan Timur (Kaltim) yang menolak Total + Inpex tidak diperpanjang kontraknya.
Saat itu selama hampir 4 tahun lebih Aliansi Rakyat Kaltim Untuk Blok Mahakam (ARKBM) berjuang menolak Total+Inpex dengan alasan Kaltim juga mampu dengan entitas bisnisnya BUMD bisa menjadi operatorship selain Pertamina. Sayangnya tahun 2015, Jokowi memutuskan tidak memperpanjang Blok Mahakam kepada Total+Inpex tetapi mengeluarkan ketentuan menyerahkan Blok Mahakam kepada Pertamina dan Kaltim hanya diberi PI 10%.
Saat ini sudah mulai muncul pergerakan dari Kaltim yang menghendaki Blok Mahakam diberikan ke BUMD Kaltim dan Kukar. Jika ada yurisprudensi bahwa blok terminasi pernah diberikan 100% ke daerah seperti Blok Wailawi di Penajam dan Blok Siak ke Bumi Siak Pusako dan sampai saat ini BUMD daerah mampu mengoperasikan blok-blok tersebut.
Pergerakan Rebut Kembali Mahakam akan didukung oleh kekuatan ormas kedaerahan. Di tengah menguatnya isu ini, Wahdiat Alghazali Ketua Umum ARKBM saat dikonfirmasi mengatakan memang benar Kaltim dan Kukar menghendaki Blok Mahakam diambil alih dari Pertamina, ini sudah bulat arah perjuangannya’, tegasnya. Menurutnya lagi, sejak awal perjuangan, Kaltim menghendaki PI 100% dan jika Pemerintah memberikan ke Pertamina maka itu bentuk pengekangan yang dilakukan Pemerintah Pusat terhadap daerah. Dalam semangat Otonomi Daerah seharusnya Blok Migas Terminasi lebih tepat diberikan ke BUMD, ujarnya.
“Kesalahan dulu, perjuangan Kaltim untuk working interest dikarenakan Kaltim tidak kompak karena adanya perbedaan kepentingan antara Gubernur Kaltim dengan ARKBM sehingga Pemerintah Pusat saat itu menilai perjuangan ARKBM menjadi lemah. Lalu keluarlah Permen ESDM No. 16 dan No. 37/2016 tentang Participating Interest 10% untuk daerah. Keluarnya Permen ESDM ini menurut Wahdiat juga merupakan strategi halus pemerintah pusat meredam pergerakan Kaltim yg menuntut Blok Mahakam diserahkan ke BUMD Kaltim,” jelas Wahdiat kepada ENERGYWORLDINDONESIA Ahad, 31 Maret 2019 di Jakarta
Ditempat terpisah, DR Iwan Ratman, PE, MSc sebagai praktisi Migas nasional saat dihubungi, mendengar Kaltim dan Kutai Kartanegara akan menyiapkan pergerakan rebut kembali Mahakam. Menurutnya, selama Mahakam dikelola Pertamina Hulu Mahakam telah terjadi penurunan produksi jauh dibawah target APBN. Dengan penurunan ini, maka pendapatan negara juga akan berkurang dan secara otomatis Dana Bagi Hasil Migas ke Kaltim juga turun drastis.
“Penurunan ini sebagai bukti tidak capablenya PHM sebagai operatorship Mahakam karena daerah juga sangat berpeluang sebagai operatorship pengganti,”ujar Iwan.
Dikatakan Iwan isu lainnya, PI 10% jatah Kaltim dan Kukar untuk tahun produksi 2018 yang seharusnya dibayar PHM bulan Januari 2019 lalu sampai di penghujung Maret 2019 tak kunjung dibayarkan Pertamina yang nilainya kurang lebih 600 milyar. Ini juga bukti Pertamina memang tidak capable dan seperti melecehkan daerah.
“Pertamina menunda-nunda menyerahkan dana PI yang merupakan Hak Rakyat Kaltim, inilah yang membuat geram seluruh Rakyat Kaltim, karena hak mereka dipermainkan Pertamina. Dana tersebut saat ini disimpan di rekening Pertamina namun dengan berbagai alasan masih belum bisa diserahkan kepada Rakyat Kaltim via BUMD,”beber Iwan.
Wahdiat Alghazali yang juga sebagai Ketua Persekutuan Suku Asli Kalimantan (PUSAKA) menyayangkan gagal bayarnya PI 10% ke Kaltim dan menurutnya kami dalam waktu dekat akan melakukan demo besar-besaran untuk menuntut PHM segera bayar PI 10% yang menjadi haknya Kaltim/Kukar atau kami akan melakukan penyegelan Kantor PHM di Kaltim. Ini sudah seperti niat jahat ingin menipu Kaltim.
“Kami sebenarnya tidak percaya lagi kepada Pertamina, bagaimana mungkin hak Kaltim yg sedikit saja mereka sudah ingkar. Atas alasan ini juga kami akan melakukan Judicial Review ketentuan Blok Terminasi yang diberikan langsung ke Pertamina tidak melibatkan BUMD daerah. Kami yakin perjuangan kami akan didukung 16 Propinsi Penghasil Migas,”jelas Wahdiat.
Rencana demo tersebut akan kami lakukan sebelum minggu tenang Pemilu 2019. Kami akan menurunkan massa yang besar untuk menekan Pertamina dan PHM untuk hengkang dari Kaltim, tegas Wahdiat. Tidak tanggung-tanggung, massa dari Kutai Kartanegara, Sanga-Sanga, Handil, Senipah juga akan kami libatkan dalam merebut kembali blok mahakam, ujarnya. Kami juga akan membuat Surat Terbuka kepada Presiden RI yang isinya meminta Blok Mahakam diserahkan ke daerah. Jatah negara tidak akan berkurang dalam skema Equity To Be Split ataupun Gross Split.
Sepertinya Pemerintah Pusat meninggalkan api dalam sekam di Blok Mahakam ini. Terbukti Pertamina sebagai entitas plat merah tidak mampu mengelola Mahakam. Lalu apakah dengan menendang Total+Inpex negara diuntungkan? Pertanyaan ini harusnya menjadi PR berat Pertamina, Kementerian ESDM dan SKK Migas.
BUMD bisa menyebut dirinya mampu menjadi Operatorship bukan sekedar semangat membabi buta tetapi 3 hal yg dipersyaratkan seperti human capital, finansial dan teknologi BUMD menyatakan mampu dan siap sekalipun Opex+Capex nya sebesar USD 2 milyar, Kaltim/Kukar menyatakan mampu.
Blok Mahakam adalah blok migas terbesar di Indonesia menyimpan cadangan gas +/- 9 TCF dengan produksi saat dipegang Total+Inpex +/- 1.800 mmscfd dan saat dikelola Pertamina turun drastis ke 916 mmscf (hanya 83% dari target APBN).
“Saat serah terima 2017 produksi gas 1.200 mmscfd. Selain gas bumi, mahakam juga menyimpan cadangan minyak bumi +/- 1 milyar barel dengan produksi saat dipegang Total mencapai 67.000 bpd dan menurun sampai +/- 40.000 bpd saat dikelola Pertamina Hulu Mahakam. Perlakuan workover dan POFD yang diusahakan PHM relatif tidak mencapai hasil maksimal,”pungkasnya. |AME/EWINDO
