OLEH AENDRA MEDITA*)
Tahun lalu SEPTEMBER Oktober 2018 Majalah EnergyWorldIndonesia -pernah kupas kasus PLTU Riau 1. Edisi habis dipasaran. Karena soal kasus PLTU Riau yang jadi sorotan ini diduga mengarah ke Boss diperusahaan BUMN (PLNdan Pertamina).
Kita tak lupa betapa ini kasus besar sampai menyeret Mensos Idrus Marham dan Anggota DPR RI Komisi VII Eni Saragih pun tersandung dan di bui KPK. Rasanya baru beberapa minggu setelah dilantik Dirut Pertamina yang dulu juga orang PLN disebut-sebut diduga terlibat?
Akan Nicke diseret juga?
Begitu banyak yang cemas jika Boss Pertamina itu terlibat. Bisa jadi ini bencana besar bagi Pertamina. Banyak orang yang duga juga banyak yang akan amankan. Dua kali dipanggil tak muncul lalu pemanggilan ketiga muncul di KPK, namun tak ada kabar, bahkan dari KPK adem ayem.
Nicke memang dipanggil sebagai saksi untuk Idrus Marham. Pada Majalah EnergyWorldIndonesia Edisi SEPTEMBER Oktober 2018 Itulah laporan khusus membedah anatomo kasusnya, termasuk ke Dirut PLN.
Soal Dirut PLN Saat SOFYAN BASIR (SB) eh ternyata masuk PLN duluan, Boss PLN ini mantan bankir berkantor di PLN lantai 9 gedung utama Trunojoyo Blok M I/135 Kebayoran Baru, itu.
Mantan Bankir di PLN ngurus “turbin”.
Dulu Bung Karno pernah bilang PLN ini didirikan untuk “benifit oriented” bukan “profit oriented” yang penanganannya masih butuh kompetensi teknis bukan fully dagang.
Nah, karena PLN dianggap entitas dagang (padahal masih diperlakukan sebagai instalasi strategis), mungkin SB “silau” sehingga muncullah mega proyek 35.000 MW yang tanpa RUPTL itu (atau kalau ada pasti “abal2” ) yang salah satunya IPP PLTU Riau ( Main Con China Guardian) yang pusaran turbinnya “menyeret” SB ke gedung merah putih Kuningan KPK. Innalillahi wa Inna ilaihi roojiuunn !!, begitu tulisan Ahmad Daryoko Koordinator INVEST (Indonesia Valuation Energy System).
Sofyan Basir Bermanuver
Awalnya Dirut baru PT PLN (Persero), Sofyan Basir, di pandang oleh Pemerintah cukup berhasil menahkodai PT Bank BRI. Kesuksesan Sofyan mengangkat performa BRI, diharap bisa ditularkan pada PLN. Hal ini menurut beberapa kalangan tidak lah mudah, karena permasalahan yang akan di hadapinya erat kaitannya dengan kebijakan energi nasional.
Anggota pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi pernah mengatakan sejak dulu permasalahan PLN terjadi di hulu yang dalam arti kebijakan energi nasional yang tidak berpihak terhadap sektor tenaga kelistrikan.
“Jadi siapapun dirutnya pasti akan terbelenggu dengan hal itu. Meskipun dia (Sofyan Basir) ahli dalam ilmu budgeting, itu tidak menjamin,” kata Tulus.
Misalnya, ketika Dahlan Iskan dijadikan sebagai dirut PLN, menurut Tulus dia (Dahlan Iskan) yang ahli di bidang bisnis, tetap tidak banyak membuat gebrakan-gebrakan baru di PLN. Kecuali dalam hal pelayanan terhadap konsumen yang dipandang tulus cukup sukses dilakukan Dahlan, meskipun disitu terlihat semacam adanya “pemaksaan”.
“Meskipun Dahlan sukses mengaliri listrik di daerah dengan menyewa pada pihak swasta, namun kebijakan tersebut justru menjadi blunder. Pasalnya hal tersebut menyebabkan pembengkakan terhadap subsidi listrik yang dipandang oleh beberapa kalangan sebagai inefisiensi, bahkan dianggap sebagai bentuk korupsi. Jadi harapan kepada Dahlan untuk mereformasi PLN dalam konteks energi sacara makro sebenarnya tidak berhasil, karena ini bukan berdasarkan personifikasi, justru lebih pada kebijakan energi nasional,” papar Tulus.
Dan terkait dengan subsidi listrik selama ini, Tulus melihat adanya sebaran subsidi yang tidak adil. Dimana subsidi terlalu dominan diberikan kepada golongan 900 VA ke bawah.
“Saya sepakat bila tarif keekonomian diberlakukan bagi golongan 2.200 VA ke atas. Tapi Pemerintah dan PLN harus hati-hati dalam mengeluarkan kebijakan bagi golongan 1.300 VA. Ini adalah golongan grey area, dimana dulu semacam ada pemaksaan dari Pemerintah dan PLN ketika mereka tidak melayani pasang baru untuk 900 VA ke bawah, yang tujuannya untuk mengerem pertumbuhan subsidi ketika itu. Sehingga banyak masyarakat yang sebenarnya masih layak disubsidi, jadi tidak menerima subsidi,” ujarnya.
Tulus juga menambahkan, bahwa YLKI tidak sepakat jika tarif dasar listrik (TDL) ditetapkan dengan “market mekanisme” yang menurutnya cukup kebablasan.
“Jika dengan keekonomian tarif silahkan, tapi jika diterapkan secara fluktuatif seperti harga pertamax, kami tidak setuju. Untuk listrik harus ada ketetapan harga per setahun sekali atau setahun dua kali.
Kalau semua harus berdasarkan kurs pasar, buat apa ada Pemerintah? Jadi mengapa masalahnya di hulu tetapi solusinya di hilir? Seharusnya Pemerintah dan PLN me-review masalah di hulu, bukan konsumen yang justru di eksploitasi.
Ini menjadi PR bagi Sofyan Basir, apakah dia berani bernegosiasi dengan Kementrian ESDM, Pertamina bahkan dengan Presiden,” ungkap Tulus.
Tulus melihat, Sofyan Basir juga akan dihadapkan kepada masalah tentang kebijakan energi nasional. Dimana jika kebijakan energi nasional kurang mendukung terhadap energi kelistrikan, maka PLN akan menjadi korban dari kebijakan tersebut yang juga akan berimbas kepada konsumen.
“Seperti halnya bahan bakar yang dibeli PLN saat ini masih menggunakan mekanisme pasar (standar internasional) yang berlaku, meskipun bahan bakar tersebut di ambil dari hasil perut bumi Indonesia. Kalau secara ilmu ekonomi, seharusnya PLN memberlakukan hal yang sama di hilir (konsumen). Namun akan tidak fair jika PLN melakukan hal tersebut sehingga konsumen akhir harus menanggung ‘inefisiensi’ di sisi hulu,” kata Tulus.
Menurut Tulus, hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan rakyat, seharusnya diberikan kelonggaran bagi beberapa perusahaan pelat merah. Dimana untuki bahan bakar yang dihasilkan dari perut bumi Indonesia seharusnya jangan diberlakukan mekanisme pasar yang berdasar standar internasional. “Ini merupakan tantangan bagi dirut baru, apakah dia bisa merubah struktur pasar seperti itu tadi?” ungkap Tulus.
Tulus menambahkan, bahwa sudah seharusnya Pemerintahan Jokowi membuat desain besar, dimana kebijakan energi nasional lebih mementingkan kebutuhan dalam negeri.
“Pemerintah harus berani memperkecil keran ekspor demi kepentingan dalam negeri. Karena jika dibiarkan, suatu saat kita akan berada pada titik net impor yang justru akan menambah beban biaya.
Termasuk untuk Pemerintah Daerah agar jangan rakus dalam mengelola energi di daerah mereka. Misalnya orang Kalimantan kora-koar memiliki sekian metrik ton batubara, tapi listrik di daerahnya mati. Coba mereka bandingkan berapa persen alokasi batubara yang digunakan untuk bahan bakar listrik dan berapa persen untuk ekspor, pasti lebih besar alokasi untuk ekspor. Jadi memang harus ada sebuah regulasi yang memihak pada kepentingan nasional,” ujarnya.
Menurut Tulus, Indonesia saat ini tengah dalam kondisi yang rentan terhadap krisis listrik. Dimana saat ini PLN sudah tidak bisa menyambung sambungan baru terutama untuk kebutuhan industri. Hal ini kata Tulus, akan berpengaruh terhadap Pemerintahan Jokowi yang ingin mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Sumatera Utara misalnya, dimana PLN Sumut belum berani mengaliri listrik untuk sektor bisnis dan industri hingga 2016. Ini tugas dirut PLN dan Pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur listrik guna menopang pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Tulus.
Tulus berharap, Sofyan Basir memiliki keberanian bermanuver dari sisi hulu dengan visi yang benar. Dan dirut baru PLN ini juga harus menjaga pelayanan pelanggan di sisi hilir atau konsumen akhir. Tulus juga mengharapkan keberanian Sofyan untuk mengkikis oknum-oknum PLN di level menengah ke bawah yang di duga kerap melakukan pungutan liar.
Sementara itu juga dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) pernah mengatakan, jika dari latar belakang pekerjaan sebelumnya, tidak akan tergambarkan dalam profil Sofyan Basir soal rencana-rencana untuk mendorong energy terbarukan dalam pemenuhan energi listrik di Indonesia.
Menurut manager kampanye Eknas Walhi, Edo Rakhman, persoalan mendasar saat ini adalah bahwa Indonesia masih menggantungkan sumber listrik dari energi batu bara yang kita ketahui bahwa itu berdampak tidak baik terhadap kesehatan manusia dan juga terus menyumbang emisi dalam konteks perubahan iklim. “Batubara adalah energy kotor yang sangat mudah terakumulasi (mengandung pospat) dengan partikel-pertikel di udara,” kata Edo.
Sama halnya dengan Tulus, Edo juga merasa bahwa dirut baru PLN harus mencoba untuk melakukan intervensi kebijakan energi nasioanal dengan mengurangi ketergantungan terhadap batubara lalu kemudian mencari peluang-peluang yang lebih besar untuk memanfaatkan energi baru terbarukan. “Termasuk menghentikan rencana-rencana pembangunan pembangkit listrik yang tidak ramah lingkungan,” ujarnya.
Edo menambahkan, bahwa pihaknya tidak sependapat dengan rencana pembangunan PLTN, PLTU dan pembangkit lainnya yang akan memberikan dampak negatif terhadap lingkungan hidup dan juga kehidupan manusia.
“Walhi terus akan melakukan kampanye untuk menolak pembangunan PLTU yang sumber energi-nya dari batubara, termasuk rencana pembangunan PLTN. Dirut baru harus berani mengusulkan untuk pembangunan pembangkit listrik yang bersumber dari energi baru terbarukan,” kata Edo.
Walhi berharap, dirut baru PLN kedepannya lebih mengembangkan pembangkit listrik yang bersumber dari energi baru terbarukan dan mengupayakan pendanaan proyek tersebut. “PLN harus tidak lagi bergantung pada energi fossil, kendati harga batubara dan minyak sedang jatuh. Jangan tertarik pada profitability dari harga bahan bakar fossil yang lebih murah saat ini,” katanya.
Harapan Edo benar karena akhirnya PLTU Riau 1-lah yang sebelum tuntas yang menyeret Sofyan Basir Dirut PLN Sofyan Basir Jadi Tersangka Suap PLTU Riau 1 pada Selasa, 23 April 2019 jadi tersangka KPK menyusul Idrus Marham, Eni Saragih.
BUKAN HANYA DIRUT PLN TAPI JUGA DIRUT PERTAMINA
Penyidik KPK menemukan bukti-bukti baru keterlibatan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir dalam pusaran kasus suap terkait proyek PLTU Riau 1.
Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir resmi menyandang status tersangka di KPK. Jejak ‘KPK meningkatkan perkara ke tingkat penyidikan dengan tersangka SFB (Sofyan Basir), Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir diduga menerima janji mendapatkan bagian yang sama besar dari jatah Eni Maulani Saragih (komisi VII) dan mantan Mensos Idrus Marham,” ujar Uchok Sky Khadafi dari Center Budget Analysis (CBA) kepada penulis (24/4/19)
Menurut Uchok yang terlibat kasus PLTU Riau 1 ini juga diduga Libatkan Dirut Pertamina, “KPK Diminta Usut Tuntas Kasus, dan KPK harus mengusut pejabat lain yang terlibat kasus PLTU Riau 1 yaitu diduga melibatkan Dirut Pertamina Nicke Widyawati,” jelasnya.
Pada 17 Sep 2018 Dirut Pertamina Nicke Widyawati mendatangi KPK, Senin (17/9/2018) namun belum ada kejelsannya kembali, “ujarnya.
Kita tahu bahwa “Jadi bukan dalam kapasitas jabatan saat ini [Dirut Pertamina] tapi sebagai salah satu direktur pengadaan di PLN untuk proyek PLTU Riau 1 dan akhirnya jadi kasus suap PLTU Riau-1
Proyek PLTU Riau-1 menjadi bancakan korupsi meski pengerjaannya belum tuntas betul. Penyidik KPK membongkar siasat jahat dari para pejabat di sekitar proyek itu mulai dari anggota legislatif hingga pucuk pimpinan BUMN yang menggarap proyek tersebut yaitu PT PLN (Persero).
Bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Juli 2018 hingga akhirnya muncul 2 orang tersangka yaitu Eni Maulani Saragih dan Johanes Budisutrisno Kotjo. Sebagai catatan, dua orang itu sudah divonis bersalah dan vonisnya pun sudah berkekuatan hukum tetap.
Kotjo yang merupakan pemegang saham Blackgold Natural Resources Ltd (BNR) awalnya ingin mendapatkan proyek tersebut tetapi kesulitan berkomunikasi dengan PLN. Hingga akhirnya Kotjo meminta bantuan Setya Novanto, yang saat itu menjabat Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Ketua DPR.
Menelisik Peran Dirut Pertamina, Nicke dalam Proyek PLTU Riau-1 terkait kasus ini, sebelumnya KPK mengendus keterlibatan Dirut Pertamina di skandal PLTU Riau-1 ini? Lalu apakah Nicke akan bernasib sama dengan Sofyan Basir? Kita lihat saja!
*)AENDRA MEDITA, Wartawan Senior PEMIMPIN REDAKSI ENERGYWORLD.CO.ID
