ENERGYWORLD – Pengamat Energi dari CERI mengatakan, terlepas dari alasan strategis atau tidak terhadap pemindahan aktifitas kantor pusat Pertamina yang dekat istana ke gedung berlokasi di Mega Kuningan Jakarta yang katanya itu milik perusahaan yang dulunya LBP sebagai pemiliknya.
“Tetapi tentu publik mencurigai dugaan intervensi LBP sebagai Menko mempengaruhi direksi Pertamina yang memang secara struktural ada kaitan dengan Kementerian Kemaritiman yang membawahi KESDM,”ujar Yusri Usman saat dimintai keterangan soal adanya pemindahan kantor Pertamina.
Berdasarkan pengalaman bahwa sewa gedung SKK Migas di Wisma Mulia dulunya juga diduga ada praktek kongkalikong, maka publik akan mencurigai hal yg sama bisa saja terjadi.
“Oleh karena itu kalau benar Pertamina perlu menggunakan gedung sementara utk merenovasi kantor pusatnya, maka pemilihan gedung juga harus melalui mekanisme tender, dan seharusnya tidak boleh main tunjuk langsung yg mungkin berpotensi merugikan keuangan Pertamina,”papar Yusri.
Ditambahkan Yusri Jangan sampai publik menstigma bahwa BUMN Pertamina merupakan sapi perah elit kekuasaan.
“Karena itu, sudah seharusnya juga KPK memantau apakah proses penyewaan gedung milik LBP itu wajar atau tidak, termasuk menelisik apakah ada potensi merugikan Pertamina?” tanyanya menutup pembicaraan dengan Redaksi. |RHE/AME
