ENERGYWORLD.CO.ID – Kementerian ESDM ternyata punya dasar pertimbangan kuat menunjuk kembali ConocoPhillips sebagai operator Blok Corridor hingga 2026 nanti. Pertimbangan itu, meski mengangkangi aturan, juga bersumber dari pasrahnya PT Pertamina (Persero) menerima keputusan tersebut, meskipun sikap pasrah patut dicurigai adanya intervensi oleh orang orang kuat yang bisa menekan Presiden.
Direksi Pertamina, melalui siaran persnya, secara tidak langsung menyerah lantaran khawatir menjaga kestabilan lifting migas di blok Corridor.
Dalam siaran pers tertanggal 29 Juli 2019 itu disebutkan, Pertamina menerima tidak dijadikan sebagai operator pada saat terminasi blok Corridor pada tahun 2023. Namun, proses transisi baru akan dimulai pada tahun 2026, dengan porsi saham tak lebih 27%.
“Itu artinya secara tegas Dewan Komisaris dan Direksi Pertamina mengakui klaim pemerintah yang diucapkan oleh Kepala SKK Migas Dwi Sucipto bahwa Pertamina diragukan kinerjanya menjaga blok migas terminasi,” tukas Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman dalam keterangan pers, Selasa (30/7/2019) di Medan.
Sebelumnya, Dwi Sucipto juga dengan terang benderang meragukan kemampuan Pertamina mengelola blok migas terminasi, meski ia juga mengultimatum KKKS agar tetap menjaga lifting migas.
Dengan ketidakmampuan tersebut, Yusri mendesak agar Menteri BUMN segera mengambil langkah cepat dengan mengevaluasi jajaran direksi dan komisaris Pertamina.
“Sebaiknya langsung diganti dengan yang lebih mampu, karena telah terbukti gagal meyakinkan Pemerintah bisa menjaga produksi blok migas yang akan terminasi,” tegas Yusri.
Konsekuensinya, sambung Yusri, pemerintah juga mengimbau Pertamina untuk tidak lagi melakukan aksi bisnis di luar negeri, terutama pembelian saham blok migas di luar Indonesia. “Bagaimana mungkin ke luar negeri kalau di dalam negeri saja tidak lagi dipercaya pemerintah?” Yusri membeberkan.
Bahkan, dengan dasar ketidakmampuan Pertamina di dalam negeri tersebut, Yusri meminta aparat penegak hukum KPK untuk segera menelisik aksi korporasi Pertamina di luar negeri.
“Pembelian saham migas di luar negeri yang selama ini dilakukan Pertamina menjadi patut dicurigai. Jangan-jangan ada kongkalikong di sana,” tukas Yusri.
