ENERGYWORLDINDONESIA — Pernyataan Wakil Kepala SKKMigas Fatar Yani Abdurahman kepada media pada hari senin sore (6/1/2020) bahwa “anjloknya lifting migas tahun 2019 merupakah hasil kerja pejabat lama 7 sampai dengan 10 tahun yang lalu””, tentu pernyataan dia sebagai pejabat tinggi di SKKMigas yang mengendalikan hampir sekitar 80 KKKS (Kontraktor Kontrak Kerjasama ) sektor hulu migas sangat patut disayangkan, ibarat kata ” muka buruk cermin dibelah”.
Seperti diketahui, meskipun belum dirilis resmi, didapat informasi bahwa realisasi lifting migas tahun 2019 anjlok hanya 88,63 % dari target APBN 2019, terdiri dari lifting minyak hanya 735.219 barel perhari ( BOPD) dan lifting gas 5.934 MMSCFD ( Milion Standard Cubic Second Feet per Day)
Hal itu diucapkan Fatar Yani menjawab kenapa SKKMigas belum merilis secara resmi lifting migas tahun 2019 yang biasanya disampai pada akhir tahun, itupun dia katakan tak lama berselang setelah Presiden Jokowi mengeluarkan pernyataan kekecewaannnya harga jual gas kepada industri tidak bisa murah sesuai Peraturan Presiden nmr 40 tahun 2016 dikantor Presiden pada rapat terbatas soal harga gas industri. Jokowi mengaku “geram terhadap harga gas yang tak kunjung turun, sebab tingginya harga gas berpengaruh terhadap daya saing industri nasional, bahkan dia mengakui sempat mengungkapkan kemarahannya dengan akan ngomong kasar, namun kalau tidak segera diputuskan, ya akan gini terus dan pilihannya ada dua, melindungi industri atau melindungi pemain gas”, lebih lanjut Jokowi mengatakan harus melakukan 3 hal, pertama bisa mengurangi jatah bagian negara sebesar USD 2,2 per MMBTU, kedua DMO (Domestic Obligation Market ) harus diprioritaskan kepada industri dan terakhir kepada industri diberikan kebebasan untuk melakukan import gas.
Kasihan kita kepada niat baik Presiden tetapi tidak ditindak lanjuti dengan benar dan sungguh sungguh oleh pejabat pejabat sektor migas, bisa jadi selama ini seolah olah memberikan masukan untuk menutup lobang akan tetapi pada kenyataan malah membuat lobang itu semakin besar, maka wajar kalau Pak Jokowi geram dan kecewa.
Oleh sebab itu, sikap terkesan buang badan oleh Wakil Kepala SKKMigas bisa jadi adalah contoh buruk sebagai pemimpin disuatu lembaga pengendali utama disektor hulu migas yang sangat strategis yang mengurusi untuk hajat hidup orang banyak, karena tanpa sadar dia telah menuding hal yang sama terhadap semua anak buahnya sekarang yang masih bekerja di SKKMigas, karena mereka rata rata sudah bekerja disitu sejak 10 sd 15 tahun, bahkan ada yg sudah lama bekerja diatas 20 tahun.
Padahal salah satu andalan lifting migas nasional sekitar 25 % berasal dari lapangan Banyu Urip blok Cepu dioperatori oleh Exxon Mobil dengan Pertamina EP merupakan hasil kerja keras pejabat lama 10 tahun yang lalu, termasuk produksi lapangan Jangkrik Muara Bakau oleh perusahaan Eni Muara Bakau di Kalimantan Timur telah menyumbang 5% dari total lifting gas nasional.
Malah sebaliknya yang terjadi selama 5 tahun terakhir adalah belum ada hasil dari kegiatan eksplorasi migas yang berhasil menemukan cadangan yang besar, cilakanya yang ada malah gagalnya produksi lapangan gas Kepodang Blok Muriah di Jawa Tengah oleh KKKS Petronas Calgari dgn PT Saka Energy ( anak usaha PT PGN ) dari yang direncanakan menurut POD bahwa produksi bisa sampai tahun 2026 menyuplai gas untuk kebutuhan PLTG Tambak Loro, tapi kenyataan hanya bisa suplai sampai dengan tahun 2018 saja adalah sebuah fakta yang ironis , hitung saja berapa potensi kerugian negara yang hilang akibat gagal produksi ini ( kejadian gagal produksi ini tak pernah terjadi didunia, kecuali di Indonesia) termasuk kerugian yang dialami oleh PT.PLN dan PT PGN Tbk.
Belum lagi tertundanya komersial gas dari lapangan Husky CNOOC Madura tentu akibat tidak performnya kontraktor konsorsium PT Anugrah Mulia Raya dalam menyelesaikan kontrak sesuai jadwal untuk membangun Floating Production Unit ( FPU ) senilai USD 386 juta, karena selain tertundanya potensi penerimaan negara dari jadwal komerial lapangan gas tersebut, ternyata banyak industri di jawa timur kesulitan menambah jatah kebutuhan gas dari PT PGN, jadi jangankan bicara harga gas murah, mau memperolehnya tambahan gas dengan harga mahal saja masih sulit, ini fakta yang tak terbantahkan.
Bahkan informasi terbaru, akibat kinerja diduga semberono, SKKMigas lagi menerima somasi kedua kantor pengacara Perry Hasan Pardede SH dan kawan kawan untuk bertindak mewakili kepentingan dari PT Geo Bukit Batu yang terikat kontrak PSC dengan Menteri ESDM untuk wilayah kerja migas blok Bukit Batu di Propinsi Riau, karena akibat kelalaian pejabat di Ditjen Migas dan SKKmigas telah merugikan orang lain dan digugat Rp 100 mìliar.
Jadi pesan dan harapan besar saya kepada Presiden Jokowi YTH sebelum terlambat, segeralah benahi sektor hulu migas ini dengan segera mengevaluasi lagi orang yang punya kemampuan dan berintegritas ditunjuk sebagai kepala SKKMigas dan Dirjen Migas kalau mau harga gas bisa murah dan lifting bisa naik, karena kewenangan penuh itu ada ditangan Bapak Presiden, karena kalau sering geram dan mengeluh terus, lama lama publik bertanya yang Presiden itu siapa ?.
Bahwa sebuah fakta tak terbantahkan bahwa anjloknya lifting migas akan berakibat semakin besarnya import minyak sebagai penyumbang defisit transaksi berjalan yang menekan neraca keuangan negara.
Begitu juga kepada pejabat pejabat di SKKMigas untuk segeralah lempar handuk kalau sudah tak mampu bekerja untuk mencapai target lifting migas sesuai APBN, jangan hanya bisa mengelak dengan menyalahkan pejabat yang lama, kalau memang benar mencintai negeri ini.
Jakarta 7 Januari 2020
Direktur Eksekutif CERI
Yusri Usman.
