OLEH: Jajang Nurjaman, Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis
Duit negara yang dipakai SKK Migas di tahun 2020 ini bisa bikin kita kelenger, mirisnya duit negara yang dipakai SKK Migas hingga ratusan miliar ini hanya untuk biaya sewa kantor, sewa kendaraan dinas, sampai biaya kebutuhan pimpinan.
Contohnya, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) di tahun 2020 ini sudah menyiapkan Rp 107,76 m, khusus untuk biaya sewa kantor. Duit ratusan miliar yang diambil dari APBN ini akan digunakan untuk menyewa salah satu lantai gedung Wisma Mulia tepatnya lantai 35.
Menurut Center for Budget Analysis (CBA), biaya yang dihabiskan SKK Migas sampai ratusan miliar hanya untuk kebutuhan sewa kantor di tahun 2020 kelewat gila dan pemborosan anggaran. Apalagi pakta bahwa sewa kantor ratusan miliar ini dilakukan dengan cara penunjukan langsung, dan ini jelas sangat mencurigakan.
Idealnya, mengingat biaya yang disiapkan seniali Rp107,6 miliar, SKK Migas bisa memakai metode pengadaan lelang umum, guna mendapatkan nlai yang lebih rasional dan efisien.
Selain biaya sewa kantor di lantai 35 gedung Wisma Mulia yang fantastis mahal, pada tahun 2020 SKK Migas masih melalui Satker Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi akan memiliki belanja boros dan tidak masuk akal lainnya. Misalnya biaya untuk kebutuhan jajaran pimpinan SKK Migas di tahun 2020 disiapkan sebesar Rp 41,8 miliar. Ditambah anggaran kendaraan dinas dan operasional sebesar Rp 20,7 m, semua uang ini akan digunakan di tahun 2020.
Berdasarkan catatan di atas, CBA meminta Joko Widodo, Presiden RI untuk segera mengevaluasi penggunaan anggaran di SKK Migas, dan mencopot Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto karena penggunaan anggaran di Bawah kepemimpinannya tidak masuk akal. Sangat tidak pantas disaat negara ini lagi tertimpa bencana dan masyarakat menderita tapi pejabat di SKK Migas malah buang-buang APBN. (*)
Jumat 10 Januari 2020
