Home BUMN OMNI BUS LAW ANCAM KEDAULATAN NEGARA SURAMNYA TATA KELOLA SEKTOR PERTAMBANGAN INDONESIA

OMNI BUS LAW ANCAM KEDAULATAN NEGARA SURAMNYA TATA KELOLA SEKTOR PERTAMBANGAN INDONESIA

0

Akhir-akhir ini,pengelolaan sumberdaya mineral dan batubara sepertinya semakin jauh dari harapan yang telah digariskan oleh pendiri bangsa, pragmatism dan visi yang sempit telah menunjukan pengelolaan sumberdaya mineral dan batu bara tidak memperhatikan konsepsi dan foilosofis yang benar. Pemerintah berani melakukan tindakan yang normatif cacat konsep dan cacat logika, seharusnya melaksanakan terlebih dahulu yang diamanatkan oleh UU No: 4 tahun 2009 bukan malah berimprovisasi untuk memenuhi hasrat pragmatismenya yang terkesan hanya untuk memenuhi keinginan kelompok pengusaha besar, yang cenderung mempertontonkan kondisi konflik interest yang semakin terang benderang.

Pemerintah seharusnya menetapkan kebijakan mineral dan batu bara nasional terlebih dahulu seperti yang di amanahkan dalam pasal 6 ayat 1a UU No:4 / 2009. 10 tahun usia UU tersebut tidak pernah disinggung dan ini menurut saya salah satu kegagalan dalam pelaksanaan UU.  Perubahan PP 23 sampai 5 kali dan hampir yang ke 6 menunjukan pelaksanaan UU cenderung reaktif dan hanya mengikuti “kehendak” kelompok tertentu. Dan akhir-akhir ini pemerintah malah melakukan hal yang samaya itu mendesak disetujuinya PP dari pada menyelesaikan Omnibus Law dan Perubahan UU no; 4/ 2009. Kecacatan normative ini akan menyebabkan kecacatan kebijakan yang lainnya. Oleh sebab itu Indonesian Mining Watch (IMW) dan CIRUSS merekomendasikan Pemeremintah untuk; 1. Menuntaskan dan menetapkan Kebijakan Nasional Mineral dan Batubara sebelum melakukan perubahan terhadap Undang-undang Minerba dan Peraturan yang berkait.

2. Mineral dan Batubara harus dikembalikan lagi dalam kategori Vital dan strategis sehingga dalam pengelolaannya tidak hanya sekadar komoditi dagang biasa dan sebagai modal awal dan tidak terbarukan maka pengurasan yang berlebihan harus dihindari karena kebutuhan akan energi dan mineral tidak akan pernah berkurang.

3. PKP2B harus dikembalikan sebagai WPN dan dikelola oleh BUMN dan pemerintah jangan memaksakan dengan argumentasi yang lemah baik dengan alasan penerimaan negara maupun kepastian investasi.

4. Pemerintah sebaiknya menyiapkan BUMN khusus untuk pengelolaan ex PKP2B dari pada sibuk untuk memaksakan RPP 23 yang cacat konsep. Kegagalan PT. KobaTin dan Tanito harum menunjukan Pemerintah lalai terhadap kewajibanUU. Kelalaian tersebut sudah diakui dengan mencabut kembali status TanitoHarum dan hal ini akan menampar pemerintah sendiri apabila pencabutan tersebut dibatalkan.

5. Program nilai tambah untuk mineral harus diberi ruang dibawah Perindustrian atau ESDM karena keekonominnya bisa berbeda-beda terutama untuk perusahaan pengolahan dan pemurnian yang independen karena tingkat keekonomiannya bisa meningkat apabila dikaitkan dengan industri hilirnya.

Jakarta 26 January 2020

Budi Santoso Direktur INDONESIAMININGWATCH (IMW)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.