Home BUMN Erick Tohir Emang BUMN Bukan Badan Usaha Milik Nenek Lu

Erick Tohir Emang BUMN Bukan Badan Usaha Milik Nenek Lu

0
Erick Thohir Menteri BUMN

Menarik disimak pernyataaan Menteri BUMN Erick Tohir di forum acara Economic Outlook 2020 di Jakarta (26/2/2020) bahwa BUMN bukanlah badan usaha milik nenek lu, artinya Kementerian BUMN hanya mengelola Badan Usaha Milik Negara, bukan memilikinya, sehingga dalam mengelola haruslah menjalankan semua apa yang ditugaskan oleh negara menurut UU BUMN dan UU Perseroan Terbatas dengan mengedepankan prinsip Good Corporate Governance ( GCG).

Kalau begitu tentu timbul pertanyaan mengapa bapak Erick Tohir tidak serius memperjuangkan kepentingan BUMN Tambang PT Bukit Asam dan anak usaha PLN untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik yang menurut RUPTL 2018 – 2027, pada tahun 2026 kebutuhan batubara PLN akan mencapai 160 juta metrik ton pertahun dan PLN dalam menjalankan tugas PSO ( Public Service Obligation) haruslah lebih efisien, tidak mengharap belas kasihan dalam bentuk DMO ( Domestic Market Obligation) dari konglomerat batubara, selain itu ada juga kebutuhan batubara untuk membangun 4 pabrik proyek gasifikasi batubara / Dimethyl Ether ( DME ) kerjasama PT Pertamina dengan PT Bukit Asam untuk mengurangi impor LPG.

Padahal UU Minerba nomor 4 tahun 2009 pada pasal 75 ayat 3 tegas dikatakan bahwa BUMN mendapat hak prioritas mengelolanya, dan untuk itulah yang pernah diperjuangkan oleh mantan Menteri BUMN Rini Soemarno menuntut haknya untuk mengelola tambang batubara PKP2B generasi pertama yaitu ( PT Adaro Energy, PT Arutmnin Indonesia , Kaltim Prima Coal, PT Multi Harapan Utama, PT Kideco Jaya Agung, PT Tanito Harum dan PT Berau Coal yang produksi batubaranya setiap tahun mencapai sekitar 200 juta metrik ton, adalah separuh dari total produksi nasional.

Asal tau saja bahwa semua tambang batubara PKP2B generasi pertama itu awalnya milik PT Bukit Asam, atas dasar KEPRES nmr 75 tahun 1976 oleh Menteri Pertambangan dan Energi IB Sujana sejak 6 Juni 1997 telah diserahkan kepada swasta asing dan nasional selama 30 tahun, apakah masih kurang cukup sudah mengeduk selama 30 tahun ???.

Sehingga potensi batubara haruslah ditentukan kebijakan sebagai fungsi strategis untuk menjaga ketahanan energi nasional jangka panjang, ternyata ada potensi keuntungan besar akan bisa diperoleh BUMN mencapai sekitar USD 2 miliar setiap tahunnya diluar untuk membayar pajak dan royalti serta dana CSR.

Masih kata UU Minerba, semua tambang itu bisa diperoleh gratis oleh BUMN beserta aset produksinya, karena semua aset tersebut merupakan ” Barang Milik Negara”, akan tetapi anehnya kenapa Kementerian BUMN saat ini sangat pasif dan terkesan malah membiarkan dilepas untuk akan diperpanjang kepada konglomerat batubara melalui cara yang diduga penuh manipulatif, karena awalnya didalam rencana revisi ke enam PP nmr 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan Minerba, meskipun upaya itu telah dilakukan 2 kali dan gagal karena ada rekomendasi KPK kepada Presiden.

Setelah upaya revisi ke 6 PP Minerba gagal 2 kali, sekarang dikemas dalam framing terkesan busuk ” demi kepastian investasi dan menyerap tenaga kerja” agar bisa diperpanjang kepada konglomerat batubara, maka dilakukanlah upaya melalui revisi UU Minerba berbalapan dengan Omninbus Law Pertambangan yang lagi dikebut pembahasannya di DPR, adanya judul penguatan peran BUMN hanya pepesan kosong saja.

Maka wajar Pertanyaannya apakah bung Erick Tohir selaku Menteri BUMN tidak tersinggung dan merasa malu dianggap BUMN Tambang dan anak usaha PLN tidak mampu berinvestasi dan menciptakan peluang kerja ?, bisalah dikatakan saat ini BUMN Tambang dan PLN seperti anak ayam kehilangan induknya.

Ironisnya untuk tambang bawah tanah PT Freeport Indonesia dengan resiko tinggi akan tetapi PT Inalum dipaksa berhutang USD 3,85 miliar untuk bisa menguasai saham mencapai 51%, belum lagi harus menambah hutang baru untuk mengambil saham PT Vale Indonesia, akan tetapi ada potensi gratis tambang diperoleh oleh BUMN malah diabaikan.

Meskipun proses akrobatik untuk mempercepat pembahasan RUU Minerba dan Omnibus Law lagi berlangsung di DPR Senayan, karena menurut Prof Irwandi sebagai staf ahli Menteri ESDM menyatakan kepada kami dalam forum diskusi PUSHEP pada tanggal 25 Febuari 2020, dalam waktu seminggu sudah lebih 600 DIM ( Daftar Invetaris Masalah) telah diselesaikan oleh Panja DPR dari total 923 DIM yang diserahkan oleh Pemerintah ke DPR, memang luaaaar biasaaa kalau ada isinya ya ?.

Akan tetapi bung Erick Tohir harus ingat dan jangan lupa, bahwa sebagain besar rakyat Indonesia lagi menonton apa hasil akhir dari proses di DPR yang lagi berjalan, apakah BUMN ini bukan milik nenek lo atau memang cadangan batubara itu memang sejatinya milik rakyat Indonesia yang direprentasikan oleh negara oleh pasal 33 UU 1945.

Atau jangan jangan diamnya bung Erick Tohir soal RUU Minerba dan Omninbus Law karena ada benturan kepentingan dengan PT Adaro Energy ?, karena perusahaan dengan total produksi sekitar 60 juta metrik ton pertahun ini lagi berjuang keras agar UU Minerba atau Omnimbus Law Pertambangan mengizinkan bahwa PKP2B generasi pertama dapat diperpanjang sampai habis cadangan batubaranya dalam bentuk Perizinan Berusaha Pertambangan ( istilah baru dari IUPK), sayapun tak paham apa maksud dibalik perubahan istilah ini.

Jakarta 29 Febuari 2020.
Direktur Eksekutif CERI.

Yusri Usman.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.