Home BUMN Koalisi Masyarakat Peduli Minerba Desak Presiden Beri Teguran Keras ke Menteri ESDM

Koalisi Masyarakat Peduli Minerba Desak Presiden Beri Teguran Keras ke Menteri ESDM

0
Tasrif Arifin ((japan-forward.com)

ENERGYWORLD – Koalisi Masyarakat Peduli Minerba (KMPM) menyatakan menuntut agar Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 7 Tahun 2020 segera dicabut.

Menteri ESDM Arifin Tasrif sebagai pejabat pemerintah telah membuat kebijakan yang jelas melenceng dari dasar ideologis Pancasila dan konstitusional UUD 45, khususnya jauh dari amanah Pasal 33 UUD 45.
Tuntutan kami ini didasarkan atas fakta bahwa sampai saat ini UU Minerba Nomor 4/2009 masih berlaku. Ironisnya, beberapa ketentuan yang tertuang dalam Permen Nomor 7/2020 jelas sangat bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam UU Minerba tersebut.

Koalisi menyatakan, publik menjadi tersesat atas pernyataan absurd Menteri ESDM dalam mempromosikan Permen Nomor 7/2020.

Bahkan, terkesan manipulatif dengan menyatakan bahwa Permen ESDM No.7/2020 diterbitkan untuk kepentingan efisiensi dan efektifitas pengelolaan kegiatan usaha pertambangan, serta guna mendorong pengembangan pengusahaan. Pernyataan tersebut telah dinyatakan secara resmi sebagaimana termuat pada media terbitan di Jakarta, tertanggal 1 April 2020.

Lebih lanjut, Arifin Tasrif juga menyatakan bahwa kewenangan Menteri ESDM terkait penerbitan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi sebagai kelanjutan operasi Kontrak Karya (KK) dan PKP2B telah mempertimbangkan sejumlah hal krusial, khususnya penyesuaian terhadap Permen ESDM sebelumnya.

Padahal, dalam UU Minerba Nomor 4/2009 termuat ketentuan bahwa para pemegang KK dan PKP2B tidak memiliki hak sama sekali untuk memperoleh perpanjangan kontrak dan bentuk IUPK secara otomatis.

Untuk mengembalikan agar Minerba dikelola sesuai amanah Pasal 33 UUD 45, dan tidak melenceng dari dari ideologis Pancasila, maka KMPM atas fakta-fakta hukum yang berlaku saat ini, menuntut agar Presiden menegur dengan keras Menteri ESDM yang jelas-jelas melakukan pelanggaran hukum sebagai berikut:

1. Hingga saat ini UU Minerba No.4/2009 masih berlaku dan belum ada perubahan satu pasal pun, sehingga harus dijadikan sebagai rujukan hukum utama dalam pengelolaan minerba. Dalam UU Minerba sangat jelas bahwa tujuan UU Minerba dibuat untuk tujuan sebesar-besar kesejahteraan rakyat. Dan atas dasar amanah ini, seharusnya Menteri ESDM sadar dan sekaligus sebagai wakil pemerintah berkewajiban menghentikan praktek monopoli dan oligopoli ekonomi yang dilakukan oleh segelintir pelaku usaha, yang justru menguasai hampir seluruh potensi minerba yang dimiliki negara saat ini;

2. Sesuai ketentuan dalam UU No.12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan, dinyatakan bahwa Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri tidak boleh bertentangan dengan Undang Undang di atasnya;

3. Pasal 75 ayat (3) UU Minerba No.4/2009 menyatakan bahwa kontrak KK dan PKP2B yang berakhir masa berlakunya harus dikembalikan kepada negara, untuk kemudian dapat diserahkan pengelolaannya kepada BUMN dan BUMD, sebagai pemegang hak prioritas, sesuai Pasal 33 UUD 1945. Harus dipahami, bahwa BUMN dan BUMD harus diproritaskan mengingat peran keduanya sebagai agent of development yang mewakili Pemerintah untuk meningkatkan ekonomi rakyat demi sebesar-besar kemakmuran rakyat.

4. Pasal 83 ayat (d) UU No.4/2009 menyatakan bahwa 1 (satu) WIUPK untuk kegiatan operasi produksi pertambangan batubara hanya berhak mengelola wilayah tambang paling banyak 15.000 (lima belas ribu) hektar. Sebaliknya dalam Permen No.7/2020 Menteri ESDM dengan mudah dan seenaknya menambah luas wilayah tambang tersebut melebihi 15.000 hektar. Demi menjamin kepastian usaha, dalam pembuatan UU Minerba, Pemerintah telah berhitung dan mempertimbangkan bahwa pengusahaan lahan sebesar 15.000 ha, sesungguhnya masih jauh dari cukup bagi pelaku usaha pertambangan batubara dalam berupaya melanjutkan usahanya. Dengan perhitungan luasan yang dibuat dan ditetapkan dalam UU Minerba, keberlangsungan usaha tetap dihormati namun penguasaan Sumber Daya Alam (SDA) yang monopolis dan oligopolies oleh segelintir pelaku dapat dihapus. Ini menjadi sangat stategis, mengingat pemilik SDA notabene berada di tangan rakyat dan harus dikelola atas azas keadilan sosial dan azas sebesar-besar kesejahteraan rakyat yang adil dan merata.

5. Butir 4 di atas telah pula memperlihatkan pelanggaran hukum yang serius oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif, karena telah memberi kuasa kepada diri sendiri, sekaligus menihilkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 83 Ayat d didalam UU Minerba No.4/2009.

6. Menteri ESDM Arifin Tasrif pada 18 November 2019 telah menerbitkan surat bernomor 516/30/MEM.B/2019 kepada Mensesneg untuk membahas tindak lanjut rencana revisi ke 6 PP mmr 23 thn 2010, padahal rencana revisi itu sudah pernah dibatalkan oleh Presiden Jokowi akibat adanya surat dari KPK bahwa draft revisi ke 6 itu bertentangan dengan UU Minerba.

Adapun kepentingan untuk mencapai efisiensi dan optimalisasi pendapatan pengelolaan SDA, justru akan dapat dicapai jika pengelolan SDA minerba diserahkan kepada BUMN dan BUMD, bukan kepada kontraktor PKP2B existing seperti yang dinyatakan Arifin Tasrif!.

Arifin Tasrif harus menghindari kebijakan yang ditujukan untuk kepentingan segelintir pengusaha tanpa berpijak pada kepentingan jangka panjang sesuai konstitusi.
Seharusnya yang sangat mendesak dilakukan Arifin Tasrif sebagai menteri ESDM adalah membuat aturan yang bisa menjerat praktek-praktek transfer pricing, transfer cost dan transfer denda yang disinyalir masih dilakukan perusahaan tambang dan sangat merugikan negara dari sisi penerimaan pajak dan royalti. Dan langkah ini semestinya dapat dilakukan Menteri ESDM ditengah Pemerintah membutuhkan banyak dana untuk menggerakkan roda ekonomi yang saat ini tertekan akibat wabah Covid-19.

Sehubungan dengan hal-hal di atas, kami meminta agar Presiden Jokowi segera menegur dan menindak Menteri ESDM yang sangat kuat diyakini telah bekerja dan membuat kebijakan yang justru memihak kepentingan segelintir pengusaha KK dan PKP2B.

Tanpa persetujuan DPR, Presiden sekali pun tidak berwenang merubah UU, apalagi hanya sekedar seorang Menteri seperti yang dilakukan Arifin Tasrif! Dengan tindakan tersebut, dia telah menyeret pemerintah melenceng dari tujuan pengelolaan sumber daya alam sesuai konstitusi.

KOALISI MASYARAKAT PEDULI MINERBA:
Dr. Sonny Keraf (Ketua Panja RUU Minerba 2005-2009), Dr. Simon Sembiring (Mantan Dirjen Minerba, wakil Pemerintah selama pembahasan UU Minerba di Komisi 7 DPR 2005- 2209), Dr Ryad Chairil, Dr. Ahmad Redi SH, Dr. Marwan Batubara, Dr. Bisman Bahktiar SH, Dr. Lukman Malanuang, Emil Milawarma, Ir. Budi Santoso, Djowamen Purba, dan Yusri Usman.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.