ENERGYWORLD.CO.ID – Dalam webinar ISPE Lecture yang dilaksanakan INDEF, Senin (18/5/2020). Ada yang menarik dari pandangan Ekonom Senior Faisal Basri yang mengkritisi pemerintah terkait pandemi virus Corona. Wacana hidup berdampingan dan hidup baru dengan virus corona yang belakangan gencar dikampanyekan pemerintah dinilai sangat konyol.
Apa alasannya? Faisal menilai, rencana pemerintah ini dinilai terlalu buru-buru. Termasuk rencana pemerintah untuk mengizinkan masyarakat berusia 45 tahun ke bawah mulai bekerja seperti biasa, alasannya jumlah pasien kelompok ini lebih sedikit berdasar data dua bulan terakhir.
“Ide pemerintah sangat konyol karena dasar data yang dijadikan rujukan kurang ilmiah dan akurat. Soalnya, meski kelompok usia tersebut cenderung memiliki daya tahan yang baik, namun mereka tetap berpotensi menyebarkan virus kepada orang lain, dalam hal ini kelompok usia tua,”jelasnya.
Menurut Faisal, tolong semua yang dirumuskan itu berdasarkan scientific dan data yang akurat. Pelonggaran kepada usia 45 tahun ke bawah ini kan konyol. Baiklah, orang berusia di bawah 45 tahun itu punya daya tahan yang lebih baik, tapi mereka bergaul dengan masyarakat banyak di luar, pulang bertemu dengan ibundanya yang sudah tua, bertemu dengan saudara-saudara yang sudah tua, ya tetap ditularkan lah itu ke orang-orang di rumahnya”, ungkapnya.
Dikatakan Faisal, rencana pemerintah yaitu pelonggaran PSBB baru dapat dilakukan apabila jumlah kasus baru dan kasus kematian harian telah menurun secara konsisten selama 2 minggu.
Di sisi lain, juga perlu ada kesiapan dari sisi pelayanan kesehatan. Faisal menuturkan bijaknya pelonggaran dilakukan setelah penanganan Covid-19 terutama pelaksanaan tes sudah maksimal dijalankan. Ia mengklaim, hal ini belum maksimal dilakukan di Indonesia.
Pemerintah, kata dia, harus melihat jumlah kasus aktif yang menunjukkan penurunan secara konsisten sebelum mewacanakan hidup ‘normal’.
“Kurva jumlah kasus aktif di Indonesia sama sekali belum menunjukkan penurunan. Bahkan negara yang jumlah kasus aktifnya sudah turun sekali pun, masih memungkinkan naik kembali. Sebagai tambahan, jumlah kasus aktif didapat dari pengurangan antara jumlah kumulatif kasus dengan jumlah kematian dan jumlah pasien sembuh,”jelasnya.
Kuncinya di mana pun, lanjut Faisal pelonggaran itu bisa efektif kalau kasus baru harian dan kematian harian turun konsisten selama 2 minggu. Kemarin kematian naik lagi jadi 55 kan? Angka kematian dan kasus baru di kita itu, fluktuasi gak karu-karuan. Bergantung pada fungsi tes juga. Lawan pandemi itu dengan tes semaksimal mungkin.
“Kasus aktif juga harus turun. Lihat di kurva Iran, dia sudah turun, tapi karena pelonggaran, mereka jadi lengah. Sekarang naik lagi kasus aktifnya. Nah, kita kurva jumlah kasus aktifnya aja masih di lereng mau naik. Bayangkanlah apa yang terjadi nanti kalau dilonggarkan, itu akan lebih susah tertangani. Sekarang aja sudah repot”, paparnya.
Faisal menegaskan sejauh ini belum ada negara yang mengambil kebijakan serupa. Hal tersebut lantaran kebijakan pelonggaran perlu mempertimbangkan banyak aspek, termasuk pertimbangan ahli. Ia juga menyayangkan rencana pelonggaran ini karena datang dari pemikiran beberapa menteri, bukan dari ahli epidemiologi.
“Tidak ada resep seperti ini di negara lain, karena yang berbicara itu ahli epidemiologi, bukan tentara. Jadi hanya melihat data-data kematian? Masyaallah. Ini malah yang ngajuin opsi adalah Luhut Panjaitan, Mahfud MD, Muhadjir Effendy. Ayo dong malu sama rakyat,” dalam laman CNBCIndonesia.com.
Menurutnya, yang menjadi salah satu penyebab lambannya pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 adalah kerap terjadinya inkonsistensi kebijakan. Setidaknya Faisal menilai tak jarang pemerintah membuat kebijakan berdasarkan komando masing-masing, sehingga sering tidak sinkron.
“Kita gak punya komandan perang. Semua orang punya komando-komando sendiri. Oleh karena itu komandan perang harus jelas, Pak Jokowi tunjuk komandan yg benar-benar komandan, yang lain-lain tutup mulut,” pungkas Faisal |BZ/RED-ewindo
