Home BUMN UU Minerba Disahkan, Ini Kata Pengamat Hukum Pertambangan (BAGIAN 1)

UU Minerba Disahkan, Ini Kata Pengamat Hukum Pertambangan (BAGIAN 1)

0
DR Ahmad Redi /ewindo

ENERGYWORLDINDONESIA – Rancangan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (RUU Minerba) akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dalam Sidang Paripurna pada Selasa 12 Mei 2020.

Ada berbagai potensi cacat moralitas yang terlihat dalam pembentukan UU Minerba ini, baik moralitas prosedural maupuan substansi. “Cacat moralitas prosedur yang pertama yaitu, RUU Minerba tidak memenuhi kriteria carry over sesuai Pasal 71A UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Pasal 71A UU No.15 Tahun 2019 diatur bahwa dalam hal pembahasan RUU telah memasuki pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) pada periode masa keanggotaan DPR saat itu, hasil pembahasan RUU tersebut disampaikan kepada DPR periode berikutnya dan berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, dan/atau DPD, RUU tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan,” kata Dr Ahmad Redi, Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tarumanagara, Direktur Eksekutif Kolegium Jurist Institute kepada Redaksi EWINDO (ENERGYWORLDINDONESIA) pada, Rabu, 20 Mei 2020.

Redi menjelaskan bahwa, “Si pemegang daulat membentuk hukum, hatinya harus murni dan jernih, pikiran harus lurus, tak belok-belok, berilmu tinggi, lalu banyak-banyak berdoa. Apabila hatinya kotor dan bernoda, angkara akan merasuki, jadilah karya yang berlumur petaka. Ibarat menempah keris, menempah pasal-pasal dalam kitab hukum pun demikian, si Empuh harus bersih, jernih, memasrahkan diri pada sang Khalik, tak bernoda akal pikir dan jiwanya, panjatan doanya menembus langit. Bila bernoda, ditunggangi durjana, susahlah rakyat banyak, susahlah alam, susahlah anak cucu, lalu hancurlah negaranya. Itulah moralitas hukum si pemegang Daulat,” tegasnya.

Kita tahu bahwa pada Selasa, 12 Mei 2020 DPR RI dalam rapat paripurna menyetujui bersama RUU Minerba menjadi UU Minerba yang mengubah UU No.4 Tahun 2009. Meski substansi RUU Minerba ini ditolak oleh banyak masyarakat sipil dan tokoh-tokoh pertambangan, DPR dan Pemerintah tetap memaksakan RUU Minerba yang disusun dan dibahas secara kilat ini menjadi UU di tengah Pandemi Covid-19. Politik hukum macam apa yang sebenarnya sedang dibuat oleh DPR dan Pemerintah di UU Minerba?

“Politik hukum korporat-kratisme, korporatisme, oligarkisme, constitutional dictatorship, atau mungkin betul-betul politik hukum sumber daya alam berbasis keadilan ekonomi sesuai Pancasila dan UUD NRI 1945? Ada banyak soal moralitas hukum konstitusonalitas yang terkandung dalam UU Minerba ini,”paparnya

Tambang Newmount (kini PT AMAN)

Cidera Moralitas Hukum

Pengamat Hukum Redi juga menegaskan bahwa pertambangan RUU Minerba merupakan RUU inisiatif DPR yang telah disusun drafnya sejak DPR periode 2014-2019 dan hingga masa jabatan DPR periode lalu berakhir bulan September 2019 belum dilakukan pembahasan DIM RUU Minerba. Berdasarkan Pasal 71A UU Nomor 15 Tahun 2019 bahwa carry over pembahasan RUU harus memenuhi syarat telah dilakukan pembahasan DIM oleh DPR periode sebelumnya, padahal DPR periode lalu belum satupun membahas DIM RUU Minerba. Artinya ada, carry over RUU Minerba ke DPR Periode 2019-2024 jelas illegal karena bertentangan dengan Pasal 71A UU No. 15 Tahun 2019.

“Ketiadaan peran DPD RI sesuai Pasal 22D UUD 1945 dan Putusan MK No.92/PUU-X/2012. Pembahasan RUU Minerba haruslah melibatkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Hal ini berdasarkan Pasal 22D UUD NRI 1945, Pasal 249 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, serta Putusan MK No. 92/PUU-X/2012. Dalam Putusan MK No. 92/PUU-X/2012 menyatakan bahwa DIM diajukan oleh Presiden dan DPD jika RUU berasal dari DPR. Kenyataannya tidak ada DIM yang dibuat oleh DPD sepanjang pembahasan RUU Minerba. Ketiadaan DIM dari DPD dan ketiadaan keterlibatan DPD dalam penyusunan dan pebahasan ini jelas menentang amanat Pasal 22D UUD 1945, UU No. 12 Tahun 2012, dan Putusan MK,” beber Redi.

Redi juga menambahkan bahwa RUU Minerba tidak memenuhi asas keterbukaan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU No.12 Tahun 2011. Pembahasan RUU Minerba tidak melibatkan partisipasi publik dan stakeholder secara luas, termasuk pemerintah daerah dan BUMN.

“Hal ini jelas melanggar asas keterbukaan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan,”katanya.

(Bersambung)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.