ENERGYWORLD.CO.ID – Yang jadi masalah di BUMN yang menjalankan PSO, baik itu barang publik yang diatur harganya dan atau subsidi adalah arus kas (cash flow)…
Jadi gini:
1. Dari sisi penjualan (sales), ibaratnya diem aja juga barang jualan laku sendiri, karena sifatnya barang publik pangsa pasar pun seluar publik (rakyat) di negeri ini
2. Ada tiga barang publik yang masih diatur oleh megara, yaitu bahan bakar minyak (bbm), listrik dan pupuk
3. Operator pelaksananya adalah BUMN, yaitu Pertamina, PLN, dan 5 bumn pupuk anak perusahaan Pupuk Indonesia Holding (Pupuk Iskandar Muda Aceh, Pupuk Sriwidjaja Palembang, Pupuk Kujang Cikampek, Petrokimia Gresik dan Pupuk Kaltim Bontang)
4. Sesuai mandat operator bertugas dalam sebagai produsen sekaligus dalam jalur distribusi
5. Saat ini di APBN subsidi masih ada di bbm premium, solar, gas melon, listrik 450KW, pupuk urea, pupuk NPK, pupuk organik
6. Diluar subsidi, bbm dan listrik non subsidi juga taat kepada rezim tarif yang ditetapkan pemerintah, sehingga dalam prakteknya jika pemerintah menghendaki tarif tidak naik disaat hpp (produksi) dan biaya distribusi (hpp penjualan) naik, maka akan ada biaya kompensasi yang akan diganti pemerintah
7, Jadi APBN akan membayar subsidi dan atau biaya kompensasi ke BUMN operator
8. Dalam APBN digunakan asumsi kuota subsidi dan asumsi tarif, sehingga jika dalam realisasi pemerintah (disetujui DPR) menambah Kuota dan atau menahan tarif di asumsi saat harga realisasi naik, akan ada perubahan subsidi dan kompensasi di APBN Perubahan
9. Apa yang terjadi secara korporasi di BUMN operator, tagihan subsodi dan atau kompensasi juga ada waktu jeda sesuai aturan APBN, jadi selalu akan ada piutang subsidi di buku BUMN setiap bulan, yang merupakan hutang pemerintah
10. Disisi lain, tambahan biaya kompensasi dan kuota subsidi, akan lebih lama lagi waktu tagihannya, bahkan bisa multiyears (dibayarkan di APBN tahun berikutnya)
11. Persoalan cash flow di BUMN karena operasional butuh Kas, meski buku neraca besar, tapi ama piutang
12. Karena piutangnya besar dan pasti (tagihan ke pemerintah), BUMN bisa ambil hutang bank dan atau menerbutkan obligasi mengandalkan neraca nya
13. Jadi piutang subsidi dan kompensasi ini yang menumpuk, dan saat ini jadi beban biaya keuangan yang menambah hpp itu sendiri, karena kenaikan biaya bunga.
14. Di sisi lain, dengan Obligasi meski bunga saat penerbitan lebih murah dari bunga Bank tapi jika piutang perpanjangan waktu restrukturisasinya tak semudah hutang Bank
15. Jadi, isu PLN bangkrut kalo pemerintah tak segera bayar hutangnya maka akan jadi isu di pasar obligasi, sebagai konsukuensi PLN, Pertamina juga Pupuk Indonesia menempuh jalur Obligasi. MESKI, pupuk masih obligasi domestik dan masih kecil dibanding PLN Pertamina yang juga punya global bond
16. Apakah pemerintah akan membiarkan default (gagal bayar) obligasi PLN misalnya yang lagi diributin, saya pikir tidak
17. Alasannya, jika Default maka itu sama aja pemerintah mengkonfirmasi APBN nya juga ngak ada duit (cash flow), dan itu bisa merembet. Karena, pemerintah sendiri pun mengandallan pembiayaan defisit APBN ke pasar surat utang komersil
18. Yang akan terjadi ya gali lubang tutup lubang, pemerintah akan nambah penerbitan surat utang dan berhadapan dengan bunga tinggi
19. Tantangannya soal ini di BUMN bukan jualan, tapi kemampuan melakukan inovasi keuangan, disitulah kelas korporasi eksekutif BUMN dari Direksi, Komisaris sampe Menteri nya diuji
20. Kalo saya harusnya pemerintah (Menkeu) bisa dapat tawaran swap (tukar menukar) obligasi BUMN dan SUN pemerintah dalam penyelesaian hak tagih dengan operasi moneter dengan Bank Indonesia, melalui.Bank BUMN
21. Sehingga, likuiditas uang beredar bisa dihidupkan dari putaran dana domestik. Dan, kekurangan likuiditas bisa diperoleh BI dari mengambil RePO line ke The Fed, sehingga Bunga ditekan lewat mekanisme Global Bankers Clubing
22. Dan, harusnya di BUMN juga itu dilakukan dengan relaksasi fiskal-moneter, harus ada janji yang diemban dalam memperbaiki ekosistem ekonomi rakyat (pemulihan) itu sendiri
Kira-kira gitu celoteh #enjoyAja soal Narasi yang seharusnya diambil pemerintah dari WNI biasa aja (wacana, namanya bukan siapa-siapa)
-YANUAR RIZKY
(dari FB yanuar.rizky)
