Oleh : Ahmad Daryoko
Koordinator INVEST.
Bagaimana ini ceriteranya ? Subsidi kelistrikan yang biasanya (saat masih dikelola PLN sepenuhnya) hanya rata2 Rp 50 triliun per tahun, tiba2 melonjak menjadi Rp 200,8 triliun saat sudah dikelola oleh Oligarkh Luhut BP, Erick Tohir, JK, Dahlan Iskan dkk bsm Asing/Aseng ? (Repelita Online 8 Nopember 2020).
Kondisi diatas dimulai saat Erick Tohir dilantik menjadi Menteri BUMN langsung memberi perintah ke PLN untuk menyetop operasional pembangkitnya dan digantikan ke pembangkit IPP swasta (Tempo 14 Desember 2019 , kuliah umum di Richcarlton awal Januari 2020, Jawa Pos 16 Mei 2020) dan mulai Januari 2020 17.000 MW pembangkit PLN langsung “mangkrak” tdk beroperasi. Sehingga di Jawa-Bali yang membutuhkan sekitar 30.000 MW dari PLN hanya 3000 MW (PLTA dan PLTGU guna menjaga peak load dan stabilitas frequensi stroom).
Kepala Pusat Kebijakan APBN Kemenkeu menyampaikan pada siaran pers 8 Nopember 2020 tersebut bila subsidi listrik yang membengkak sampai Rp 200,8 triliun itu membikin APBN 2021 “jebol” maka tarip listrik akan dilepas mengikuti mekanisme pasar bebas kelistrikan (Multi Buyer and Multi Seller System). Ini artinya rakyat Indonesia akan menyusul nasib rakyat Philipina pasca penjualan National Power Corporation (NAPOCOR) atau PLN nya Philipina ke AS, Perancis, Jerman, Jepang dll.
Yaitu tahun 2021 tarip listrik akan melonjak minimal 5x lipat dari saat ini akibat Oligarkh Luhut BP, JK, Erick, Dahlan Iskan dkk yg berkonspirasi dng Asing dan Aseng.
Yang dilakukan mereka ini melanggar putusan MK No. 111/PUU-XIII/2015 tanggal 14 Desember 2016.
Tetapi kalau dipaksakan tetap memberikan subsidi minimal Rp 200 triliun pertahun agar tidak terjadi Revolusi Sosial spt di Kamerun tahun 2001 maka akan menumpuk hutang Rp 1000 triliun lebih untuk subsidi listrik sampai akhir 2024 nanti.
Innalillahi wa Inna ilaihi roojiuunn !!
JAKARTA, 30 DESEMBER 2020.
