DPR Minta Pemerintah Setop Impor Listrik

    0
    Mulyanto, Anggota Komisi VII DPR RI, bidang Energi/(Foto DPR.GO.ID)

    Dalam kondisi negara berlebih pasokan listrik seperti sekarang pemerintah diminta tidak memilih opsi impor listrik untuk memenuhi kebutuhan listrik di beberapa wilayah. Pemerintah disarankan membangun dan membenahi jalur distribusi listrik ke daerah-daerah terpencil agar pasokan listrik bisa merata.

    Demikian tanggapan anggota Komisi Energi (Komisi VII) DPR RI, Mulyanto, terhadap dokumen revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030 yang saat ini sedang dibahas DPR bersama pemerintah.

    Menurut Mulyanto, impor listrik ini harus dikurangi, bahkan dihentikan. Sebab akan terasa aneh jika di tengah surplus listrik seperti sekarang, Indonesia masih mengimpor listrik dari negara tetangga.

    “Seperti diketahui pada tahun 2020 kita mengimpor listrik dari Serawak sebesar 110 MW, kemudian pada tahun 2021 rencananya impor untuk wilayah Kalimantan Barat ini masih akan berlanjut,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (8/2/2021).

    Sementara itu, secara nasional surplus listrik Indonesia sudah lebih dari 30 persen dan program pembangunan pembangkit 35.000 MW terus berlanjut.

    Artinya, kata Mulyanto, pasokan listrik Indonesia sebenarnya sudah mencukupi, bahkan berlebih. Adapun yang dibutuhkan saat ini adalah bagaimana tingkat pemerataan listrik negeri berbasis teritorial. Menurutnya, akan menjadi aneh jika secara nasional Indonesia surplus listrik, sementara ada wilayah lain di dalam negeri yang justru mengimpor listrik.

    Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menambahkan, keinginan pemerintah untuk tetap melakukan impor listrik di RUPTL 2021-2030 mencerminkan lemahnya startegi ketahanan energi Indonesia. Hal itu bukan hanya membuat bangsa ini terus bergantung pada pasokan listrik dari negara lain tapi juga akan menambah defisit transaksi berjalan sektor energi.

    Untuk itu, Mulyanto meminta pemerintah bekerja ekstra keras dalam memberikan pemerataan listrik bagi warga, sesuai dengan fungsi negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

    “Karena itu, membangun jaringan listrik yang mampu menghubungkan pulau-pulau besar di Indonesia, yang membuat listrik dapat terkoneksi, menjadi sangat penting. Sehingga antara wilayah yang surplus dengan wilayah yang kekurangan listrik dapat dijembatani,” terangnya.

    Mulyanto menolak alasan pemerintah melakukan impor karena harga impor listrik lebih murah dibandingkan memproduksi listrik sendiri. Selain itu, pilhan sumber energinya untuk pembangkit di wilayah terpencil sangat terbatas.

    Mulyanto pun mendesak pemerintah untuk lebih serius lagi mengembangkan pembangkit dengan sumber energi yang kompetitif, misalnya dengan gas atau pembangkit tenaga surya.

    “Jangan terlena dengan impor,” kata Wakil Ketua FPKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan ini. Dia mengimbuhkan, meski membangun pembangkit listrik sendiri sedikit mahal, namun akan menyerap tenaga kerja lokal dan akan meningkatkan pendapatan masyarakat, di samping menguatkan kemandirian bangsa. (RED/RNZ-EWINDO)

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.