Oleh : Ahmad Daryoko
Koordinator INVEST.
Sebelum para “oknum” pejabat yang membawahi PLN spt JK, Dahlan Iskan, Luhut Binsar P, Erick Tohir dll mengambil alih bisnis listrik dari PLN, mereka ini suruhan para pengamat ekonomi dan kelistrikan untuk “teriak-teriak” bahwa PLN itu monopoli maka tidak effisien!
Dan setelah itu dengan uang Aseng/Asing akhirnya mereka pada 2020 kemarin berhasil menguasai 90% kelistrikan di Indonesia. Dan berpindahlah monopoli kelistrikan itu dari PLN ke para “Mafia Listrik” itu.
INTINYA TETAP SAJA TERJADI MONOPOLI LISTRIK.
Karena jaringan kelistrikan yang ada ya hanya itu itu juga ! Hanya kalau dulu dikuasai PLN sekarang dikuasai oleh “Mafia Listrik” itu. Nah pembangkit-pembangkitnya memang milik Huadian, Shen Hua, China datang, Chengda, Shinomach, CNNEC , Mitsubishi, GE, Hyundai, Siemens dll (mayoritas milik China) tetapi orang-orang seperti Luhut, JK, Erick Tohir, Dahlan Iskan itu titip saham ke pembangkit-pembangkit China dan Asing itu !
Dan Aseng/Asing itu mengikuti kemauan para oknum itu agar bisa menggunakan jaringan Transmisi dan Distribusi sampai didepan rumah kita.
Dengan demikian listrik yang kita pakai sehari hari saat ini berasal dari PLTU Shen Hua dll, yang disalurkan melalui jaringan listrik PLN dengan menggunakan kekuasaan Oligarkhi atau Mafia Listrik itu. PAHAM ??
Dan harga listrik ditentukan oleh Pembangkit-pembangkit China itu bersama ritail yang sudah dimiliki Taipan 9 Naga dan pabrik Token Dahlan Iskan. Mantan Menteri BUMN/DIRUT itu menjual ritail PLN ke para taipan saat yang bersaangkutan menjabat Dirut/Menteri.
Karena yang menentukan harga jual listrik adalah sisi pembangkit dan ritail yang dua duanya sudah dikuasai “Mafia Listrik” itu, maka jangan heran kalau harganya “selangit”! Yang mengakibatkan tagihan “subsidi listrik” dari Mafia Listrik tadi ke Pemerintah pada 2020 kemarin sebesar Rp 200,8 triliun (Repelita Online 8 Nopember 2020).
Padahal biasanya saat kelistrikan dikelola PLN yang mayoritas masih pakai pembangkit PLN maksimum subsidi hanya rata-rata Rp 50 triliun per tahun (baca Laporan Statistik sebelum 2020).
Indikasinya, laporan keuangan terkait besaran subsidi akan di rekayasa hanya sebesar Rp 58,2 triliun (setelah RDPU dengan salah satu Fraksi DPR RI pada 9 Pebruari 2021 kemarin). Bahkan Direktur Niaga PLN mengatakan bahwa PLN tahun 2020 untung Rp 10 triliun (CNBC Indonesia 15 Oktober 2020).
Oke saat ini Pemerintah bisa merekayasa Laporan Keuangan PLN tersebut. Tetapi hutang LN akibat subsidi listrik ini makin membengkak ratusan triliun pertahun! Dan Negara kreditor pasti akan meminta kompensasi yang sampai saat ini kita belum tahu ! Yang jelas akibat LOI yang pertama saja sampai ada Amandemen UUD 1945 ! Sekarang ? Bisa saja berakibat “Balkanisasi” Indonesia !
JAKARTA, 12 PEBRUARI 2021.
