Home BUMN KLARIFIKASI KE FRAKSI PKS TERKAIT UNBUNDLING SYSTEM KELISTRIKAN !

KLARIFIKASI KE FRAKSI PKS TERKAIT UNBUNDLING SYSTEM KELISTRIKAN !

0
Ahmad Daryoko/ist

Oleh : Ahmad Daryoko
Koordinator INVEST.

Menunjuk pemberitaan media Kronologi (Babe,15 Februari 2021) terkait hearing Masyarakat Konsumen Listrik Indonesia (MKLI) pada tgl 9 Pebruari 2021, bersama ini saya sebagai Presiden MKLI menyampaikan hal hal sebagai berikut ;

1). Kami ucapkan terimakasih kpd Fraksi PKS yang telah menerima MKLI untuk hearing terkait kondisi System ketenagalistrikan saat ini. Kami menilai dari jajaran DPR RI hanya PKS yang masih memiliki kepedulian terhadap nasib bangsa.

2). Dan terimakasih juga atas tanggapan lewat pemberitaan media online Babe tgl 15 Pebruari 2021 sbg penjelasan adanya pertemuan tersebut ! Namun demikian perlu ada yang kami sampaikan sebagai klarifikasi dari pemberitaan tersebut , yaitu :

a). PKS berkomitmen untuk memperjuangkan PLN sebagai BUMN kelistrikan (infrastruktur) sesuai pasal 33 ayat (2) UUD 1945. Dan akan melawan kebijakan “Unbundling” tersebut bila diterapkan di PLN.

Namun dengan penafsiran bahwa putusan MK No. 111/PUU-XIII/2015 tgl 14 Desember 2016 terkait pasal 10 ayat (2) beserta pasal 11 ayat (1) sebagai putusan yang menggambarkan seolah olah putusan tersebut “merestui” terjadinya system kelistrikan seperti terjadi saat ini karena tidak melanggar putusan MK secara bersyarat, terutama di sistem Jawa-Bali, maka perlu diketahui bahwa System kelistrikan seperti sekaranglah yang disebut sebagai sistem “Unbundling vertikal” yang dilarang oleh putusan MK No. 001-021-022/PUU-I/2003 tgl 15 Desember 2004.

b). Perlu kami sampaikan bahwa sesuai data yang kami miliki saat ini 90% pembangkit Jawa-Bali sudah dioperasikan oleh IPP Liswas.

c). Mulai sekitar 2010-2011 jaringan ritail PLN Jawa-Bali sdh dikuasai swasta dalam bentuk Token dan “Whole sale market” . Sedang jaringan Transmisi dan Distribusi sudah di sewakan ke Listrik Swasta.

d). Dengan demikian maka sesuai pembahasan pada Sidang MK tentang Judicial Review UU No. 20/2002 pada tahun 2003-2004 saat ini kawasan Jawa-Bali sudah terjadi MBMS. Dengan konsekuensi penyusunan “operating cost” atau Biaya Pokok Penjualan (BPP) sudah tidak bisa dikontrol lagi oleh Pemerintah karena sudah mengikuti mekanisme pasar bebas.

e). Pemberitaan yang disampaikan oleh Repelita Online 8 Nopember 2020 yang memuat statement Kepala Satuan Kebijakan APBN Kemenkeu menyatakan bahwa subsidi listrik tahun 2020 adalah sebesar Rp 200,8 triliun. Sementara saat kelistrikan masih dikelola oleh PLN sepenuhnya subsidi listrik rata2 hanya sekitar Rp 50 triliun pertahun. Artinya ada indikasi “Mark up” Rp 150,8 triliun setelah di operasikan Liswas.

KESIMPULAN :

Kami sebagai keluarga besar PLN telah melakukan perlawanan terhadap kebijakan yang kami anggap melanggar Konstitusi ini mulai tahun 1999. Namun semua terkesan ada intervensi yang sangat besar dari kekuatan Internasional ! Bahkan terakhir terbit UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja yang pada Kluster Ketenagalistrikan pasal 42 halaman 243 UU Aquo semua putusan Mahkamah Konstitusi dalam konteks sektor ketenagalistrikan telah dihapus. Sehingga semuanya didorong Liberal dan melawan Konstitusi !

USULAN :

Kami hanya rakyat , yang kompetensinya hanya memberi masukan dan lakukan gugatan pelanggaran hak konstitusi. Tetapi faktanya semuanya tidak ada artinya. Krn ada indikasi intervensi Asing !

Untuk itu kami sebagai rakyat hanya menuntut konsistensi saja ! Kalau sekiranya Pemerintah dan DPR tidak sanggup lagi mengemban amanah Panca Sila dan UUD 1945 maka sebaiknya Dasar Negara dan Konstitusi itu bubarkan saja !

Terimakasih atas perhatian Fraksi PKS.

JAKARTA, 16 PEBRUARI 2021.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.