Oleh : Ahmad Daryoko
Koordinator INVEST.
Untuk kawasan Jawa-Bali, PLN itu tinggal memiliki asset jaringan Transmisi dan Distribusi saja. Itupun sudah di sewa oleh Kartel Listrik Swasta (persatuan Pengusaha Pembangkit dan Pengusaha Ritail). Sedang pembangkit2 nya yang aktif sudah dikuasai oleh Shen Hua, HUADIAN, Chengda, Chinadatang, Kanshai, Hyundai, General Electric, Bimasena dll. Pembangkit PLN yang masih terpakai hanya yang PLTA (untuk beban puncak dan starting) serta PLTGU (guna menjaga frekuensi) itupun tdk lebih dari 10%. Sedang 17.000 MW pembangkit PLN saat ini terpaksa “mangkrak” karena dilarang oleh Menteri BUMN (Tempo 14 Desember 2019, Jawa Pos 16 Mei 2020).
Ritail PLN pun sudah dijual Dahlan Iskan saat yang bersangkutan menjadi Dirut PLN dalam bentuk Token dan bulk/Whole sale market (swperti komplek SCBD milik TW).
Dengan kondisi seperti diatas maka tarip listrik tidak dapat dikontrol oleh Pemerintah karena PLN hanya menjadi penjaga tower Transmisi dan Distribusi saja. Sehingga mulai 2020 suadah berlaku mekanisme pasar bebas kelistrikan. Dan melesatlah subsidi listrik tahun 2020 menjadi Rp 200,8 triliun (Repelita Online 8 Nopember 2020) atau 400% dari saat masih dikelola PLN yang saat itu rata2 hanya Rp 50 triliun per tahun ( Laporan Statistik PLN sebelum 2020).
Sehingga fungsi PLN saat ini tidak lebih sekedar penjaga tower dan “penyalur” subsidi listrik dari Pemerintah ke Kartel Liswas. Artinya peran PLN akan selesai bila tidak ada lagi subsidi listrik. Sehingga dng situasi seperti itu tarip listrik akan “melejit” 6x lipat dan tagihan akan dilakukan langsung oleh Kartel Liswas serta dilakukan melalui penjualan Token (seperti terjadi di Philipina mulai tahun 2007).
Selanjutnya PLN Jawa-Bali dibubarkan dan PLN Luar Jawa-Bali diserahkan Pemda setempat !
JAKARTA, 3 MARET 2021.
