Oleh : Ahmad Daryoko, Koordinator INVEST.
Rezim itu ternyata membutuhkan dukungan dari semua elemen baik struktural maupun informal kemasyarakatan !
Elemen struktural itu misal Parlemen (termasuk Partai2 pendukungnya ), Kementerian, Aparat Keamanan, Aparat Hukum, Akuntan Negara dll.
Elemen informal misal kelompok masyarakat pendukung Rezim seperti antara lain adanya buzzer, “tukang pukul” dst yang berfungsi melakukan “pencitraan” sekaligus melakukan ancaman thd opposan !
Semua itu memerlukan “biaya extra” atau “extra cost” !
Makanya jangan heran kalau untuk mencari extra cost itu kemudian ada strategi POLITISASI LISTRIK NEGARA (PLN) . Belum lagi sektor yang lain lagi ! Yang, sekali lagi bertujuan mencari dana tambahan guna membiayai “stake Holder” penyokong stabilitas kekuasaan diatas !
Dalam “menjaring” dana dari kelistrikan (PLN) modusnya secara garis besar sebagai berikut :
Dibentuk Oligarkhi kelistrikan yg terdiri dari “oknum” pejabat yg memiliki garis komando thd PLN spt Luhut Binsar P, JK, Erick Tohir, Dahlan Iskan dll.
Mereka ini kemudian menggandeng pemilik modal Aseng/Asing spt Shen Hua, Huadian, Chengda, Chinadatang, CNEEC, Shinomach untuk “menguasai” pembangkit listrik PLN.
Disamping itu Dahlan Iskan saat menjadi DIRUT PLN telah menjual jaringan depan rumah kita (yang dinamakan ritail ) yang alat ukur listriknya diganti Token. Sedang yang jumlah besar dinamakan “bulk” atau “Whole sale market”. Jaringan dan Token tsb dijual ke pabrik Token milik taipan 9 Naga dll.
Sementara PLN sendiri hanya diberi tugas menjaga tower Transmisi dan Distribusi !
Dalam bisnis listrik itu, “daging” nya ada di pembangkit (pabriknya stroom) dan jaringan ritail ( bagian pasaran stroom). Sedang jaringan Transmisi dan Distribusi itu cuma dilalui stroom yang numpang lewat (atau PLN hanya kebagian tulang saja, dan tdk bisa ikut menentukan harga jual stroom ke konsumen ).
Fenomena “membengkak” nya biaya operasional kelistrikan ( PLN hanya sbg penjaga Tower dan dipakai namanya saja oleh Kartel listrik swasta ) terlihat pada subsidi listrik 2020 kemarin. Yaitu Kemenkeu menyatakan subsidi listrik Rp 200,8 triliun atau membengkak 400% dari saat masih di operasikan PLN (Repelita Online 8 Nopember 2020).
Artinya saat dioperasikan PLN hanya rata2 Rp 50 triliun pertahun (lihat Laporan Statistik PLN sebelum 2020) dan saat dioperasikan Kartel Liswas (bersama Oligarkh diatas ) menjadi Rp 200,8 triliun. Atau ada “Mark up” sebesar Rp 150,8 triliun !
Pertanyaannya, mengapa ada “lompatan” biaya subsidi sampai Rp 150 triliun lebih ? Yang meskipun akhirnya dibantah oleh kalangan DPR RI dan PLN hal tersebut justru menimbulkan ber macam2 kecurigaan ? Masak statement Kepala Satuan Kebijakan APBN Menkeu dibantah oleh seorang Direksi PLN bahwa tahun 2020 PLN justru untung Rp 10 triliun ? Mana hitungan nya ? Bahkan sampai sekarang Laporan Keuangan PLN tsb belum ada ?
Kemudian kalangan DPR menyatakan bahwa subsidi listrik 2020 hanya Rp 52,8 triliun ! Apa dasarnya ? Laporan Keuangan PLN saja belum selesai ?
Indikasi2 diatas menunjukkan bahwa telah terjadi “Oligarkhi” dari segala lini guna membiayai “extra cost” diatas !
Inilah fakta terjadinya POLITISASI LISTRIK NEGARA (PLN) itu !!
Innalillahi wa Inna ilaihi roojiuunn !!
JAKARTA, 18 MARET 2021
