Home BUMN PEMERINTAH MEMBIAYAI KELISTRIKAN SECARA “DOUBLE OVERHEAD COST”.

PEMERINTAH MEMBIAYAI KELISTRIKAN SECARA “DOUBLE OVERHEAD COST”.

0
Ahmad Daryoko Koordinator INVEST.

Oleh : Ahmad Daryoko
Koordinator INVEST.

Saat ini semua instalasi kelistrikan yang dulu milik PLN sebenarnya sudah dikuasai Kartel Listrik Swasta atau Kartel Liswas (yang didalamnya ada Luhut Binsar Panjaitan, Erick Tohir, JK, Dahlan Iskan dll bersama Shen Hua, Huadian, Chinadatang, Chengda, Shinomach, CNEEC, Marubeni, Sumitomo, Mitsui, Mitsubishi, General Electric, EDF dll, dan juga Tommy Winata, James Riady, Prayogo Pangestu serta taipan 9 Naga yang lain).

PLN hanya tinggal memiliki jaringan Transmisi dan Distribusi. Itupun sesuai rapat tgl 4 Mei 2020 sdh disewa oleh Kartel Liswas diatas. Artinya PLN hanya menjadi penjaga Tower Transmisi dan Distribusi yang di “sub con” kan ke Outsourcing !

Sebenarnya tidak ada PLN pun operasional kelistrikan ini tidak masalah. Karena pembangkit mayoritas operatornya adalah TKA China. Sedang Ritail semuanya sudah dijual Dahlan Iskan. Yang Token sudah ditangani pabrik Token bersama Alfamart, Indomart serta gerai2 kecil lainnya, sedang yang masih konvensional sudah diambil alih vendor OS.

Namun Pemerintah secara “Politis” masih membutuhkan PLN. Karena bagaimanapun sejak 27 Oktober 1945 PLN ini didirikan oleh para “Founding Fathers” guna mewujudkan pelaksanaan pasal 33 ayat (2) UUD 1945.

Artinya, Pemerintah meskipun secara “defacto” telah menjual PLN ke Aseng/Asing, dan para “calo” nya berupa Oligarkh oknum pejabat diatas telah mengantongi “fee” hasil percaloan nya, namun secara “de yure” tidak berani membubarkan PLN secara tiba2.

Paling nanti PLN akan dibubarkan secara hati-hati dengan terlebih dulu mengurangi kewajiban2 perusahaan ke karyawan dan pensiunan. Yaitu mengurangi jumlah karyawan, mengurangi fasilitas-fasilitasnya (termasuk Aktuaria dan restitusi pensiunan juga ). Setelah itu nama PLN tetap dipakai tapi sebatas pada simbulnya saja !

Artinya suatu saat nanti Kartel Liswas itu akan membeli dan menempati gedung2 PLN juga bersama “simbul” PLN nya.

Berbeda dng privatisasi NAPOCOR (PLN nya Philipina) yg di jual oleh Presiden Arroyo ke GE,EDF , Mitsubishi, Mitsui, Hyundai dll pada 2006-2007 termasuk kantor2 nya. Dan seluruh karyawan NAPOCOR di PHK.

“Maju mundur” nya program privatisasi PLN ini semua terjadi krn mungkin adanya sejarah perlawanan dari kalangan internal karyawan PLN selama ini. Sehingga penjualan asset Negara ini dilakukan dengan cara “gerilya” atau bahasa Solonya “mlipir mlipir” ! Malu2 kucing ! Menunggu “terlena” nya seluruh “stake Holder” PLN !

KESIMPULAN :

Akibat strategi “malu-malu kucing” ini semua, akibatnya Pemerintah harus mengeluarkan “Doble Over head cost” kelistrikan yaitu membayar Kartel Liswas dan membayar PLN sebagai “simbul” !

JAKARTA, 29 MARET 2021.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.