Running Text Metro TV, Senin 5 April 2021:
“PEMERINTAH TDK AKAN KELUARKAN KEPPRES TERKAIT KEDARURATAN KEUANGAN”.
COMMENT :
Kata kuncinya “KEDARURATAN” ! Ada apa dengan KEDARURATAN KEUANGAN ?
Tidak ada asap bila tidak api ! Apinya adalah masalah keuangan negara yang darurat ! Perkara mau di Keppreskan atau tidak ,itu masalah teknis kebijakan Pemerintah. Tergantung apa targetnya ? Kalau targetnya agar tidak menimbulkan “kegaduhan” politik , maka lebih baik tidak usah di terbitkan Keppres kedaruratan !
Namun “frasa” dari judul diatas sudah bisa ditangkap oleh rakyat yang mau berpikir , yaitu ada situasi darurat dari masalah keuangan Negara saat ini !
Dan fenomena keuangan (yang didominasi oleh hutang LN) sdh menjadi rahasia umum. Karena hampir setiap Rezim Pemerintah menjadikan hutang LN sbg “instrumen” pembangunan. Ini karena faktor rakyat yang bukan didikan mental “Bushido” (didikan Teno Heika Jepang) tetapi masih bermental “Inlander” karena hanya mampu merespons apa yang terlihat kasat mata saja !
Nah, dalam masalah hutang LN, Jokowi saat kampanye periode Kepresidenan kedua (2019), mengatakan , bahwa akhir 2014 saat ybs diangkat menjadi RI 1 dia mengaku mewarisi hutang LN sebesar Rp 2.600 triliun ( dua ribu enam ratus triliun) dari pendahulunya, sebagaimana rekaman YouTube CNN Indonesia. Tapi saat ini menurut INDEF sudah Rp 7.600 triliun dan di akhir 2024 (akhir masa Jokowi) bisa tembus Rp 10.000 triliun. Sementara menurut AEPI Rp 10.700 triliun.
Artinya era Jokowi memang luar biasa dalam menggunakan hutang LN, hampir empat kali lipat dari jumlah hutang para pendahulunya ( dari Presiden pertama hingga Presiden ke enam ).
Kalau hutang LN tsb untuk pembangunan yang betul2 urgent spt pembuatan jalan baru, perbaikan jalan, pelabuhan dll yang betul2 dibutuhkan rakyat (terutama luar Jawa ) , oke lah bisa dimaklumi. Tetapi kalau pembangunan yang kemudian “mangkrak” spt proyek Hambalang (era SBY), Bandara Kerta Jati, yang akhirnya hanya akan dijadikan bengkel pesawat krn sepi (padahal sdh ada bengkel GMF di Cengkareng). Yang spt ini hanya menunjukkan nafsu “Megalomania” sang Presiden agar terkesan “menggelegar” ! (Semua ini terjadi karena dibangun tanpa FS). Jangan terus ada yang ngomong kegagalan hal yang wajar karena “Bandung Bondowoso” pun gagal membangun “Candi Sewu” di Prambanan ? Masak kita disuruh protes raja yang sudah ber abad2 meninggal ? Argumentasi semacam ini hanya “execuse” sbg modus buang badan untuk membela tokoh yang didukungnya !
Sekarang bagaimana dng proyek KA Cepat “Maglev” (Magnetically Levitated) Jakarta-Bandung , itu ? Yang sudah di kampanyekan secara besar besaran sbg produk China itu ? Yang berkecepatan tinggi bisa sampai 360 km/jam . Tdk pakai roda tetapi dng lempeng baja yg mengambang diatas rel ( setidaknya spt itu yang penulis lihat dan mencobanya di China ).Tetapi itu semua produk Jerman bukan China. Semua itu hanya untuk menimbulkan decak kagum rakyat RI thd produk China (padahal produk Jerman). Dan apakah urgent untuk Jkt – Bandung yang hanya sekitar 125 km itu ? K.A semacam ini sekelas dng Sinkanzen atau TGV, yang dalam perhitungan/FS hanya effisien untuk jarak minimal 400 km (Jkt-Sby). Masalahnya proyek ini dilaksanakan dng EPC System dimana kontraktor pelaksana sekaligus sbg pelaksana FS, AMDAL, DED, Procurement , dan perwujudan Konstruksi (termasuk KA) nya. Bahkan Bank sponsornya juga disiapkan Main Contractor ( semuanya dari China ). Yang bukan tanggung jawab Kontraktor hanyalah soal pembebasan lahan. Sehingga tdk ada FS (Feasibility Study). Kalau pun ada sekedar formalitas. Begitu juga dng AMDAL !
Hal yang sama terjadi dalam kasus Proyek Pindah ibukota ! Seberapa jauh urgensinya ? Krn ide ini muncul tiba2 saat awal Jokowi menjadi RI 1 ?
Akhirnya jangan salahkan kalau rakyat menduga duga dng fenomena jabatan Presiden “tiga periode” ! Krn ada resiko proyek tsb mangkrak bila Presiden yad tidak mau pindah ke Ibukota baru !
Pertanyaan selanjutnya mengapa pindahnya tidak ke Aceh, Padang atau Makasar ? Toh kalau alasannya masalah geografi, Washington (ibu kota AS) itu juga berada di ujung Timur Utara AS , yang tidak “symetris” ?
Wallahua’lam bhi ash shawab !
JAKARTA, 5 APRIL 2021
AHMAD DARYOKO
KOORDINATOR INVEST.
