Oleh : Ahmad Daryoko
Koordinator INVEST.
Kalau kita buka Laporan Statistik PLN 2020 kita akan kaget krn isinya cuma laporan teknis spt jumlah pelanggan rumah tangga, bisnis, industri. Jumlah pembangkit PLTU,PLTP,PLTA, PLTD dst tanpa menyebutkan pemiliknya. Daya terpasang, daya terpakai, losses dst.
Sedang Laporan Keuangan PLN yg sebelum tahun 2020 ini lengkap berisi tentang Neraca Rugi/Laba yaitu berapa triliun biaya operasi ? Berapa triliun pendapatan dari jualan listrik ke masyarakat ? Berapa triliun untung/ruginya ? Kalau rugi/devisit berapa triliun subsidi dari Pemerintah ? Semua lengkap !
Laporan spt itulah yang sebenarnya kita tunggu2 saat ini, sehingga memecahkan teka teki berapa sesungguhnya subsidi listrik tahun 2020 karena untuk Jawa-Bali sudah berlangsung MBMS (Multy Buyer and Multy Seller) System krn semuanya sdh dikuasai Aseng/Asing dan taipan 9 Naga ?
Sebagaimana fakta “empiris” yang disampaikan Prof. David Hall (Ahli dari Green Which University di sidang MK), bahwa kelistrikan yg diliberalkan sdh otomatis akan melonjak sekitar 5 sampai 6 kali lipat saat dilepas ke mekanisme pasar bebas.
Sehingga bila fenomena “menggelembung” nya subsidi listrik yg benar adalah Rp 200,8 triliun spt disampaikan pejabat Kemenkeu melalui siaran pers (Repelita On line 8 Nopember 2020). Berapa tagihan listrik yang akan terjadi bila tdk ada subsidi ? Artinya konsumen yg sekitar 97 juta ini akan memikul biaya Rp 200,8 triliun diatas secara proporsional ! Artinya benar akan terjadi kenaikan tagihan listrik yg melesat sebagaimana kesaksian Prof. David Hall diatas !
Tapi dengan tidak adanya Laporan Keuangan dari PLN, akhirnya malah mengundang tanda tanya . Mengapa PLN tdk membuat Laporan Keuangan 2020 ? Takut angka subsidi yg membengkak 400% dari biasanya tersebut terbongkar ? Sehingga rakyat tahu bahwa memang sebenarnya PLN sdh bukan milik kita ? Dan semua akan ditutup dng angka subsidi ratusan triliun yang rakyat tidak perlu tahu ? Yang penting aman2 saja ?
Kalau jurus diatas yang diambil oleh pengelola Negara dng target agar tetap kelihatan perkasa, maka di ujung pergantian rezim nanti yang akan terjadi “hancur”2 an.
Perlu diketahui (sesuai pengakuan Presiden Jokowi pada 2014) bahwa saat dia menjabat Presiden di beri warisan hutang LN sebesar Rp 2.600 triliun. Sedang saat ini menurut INDEF sdh dekat ke angka Rp 10.000 triliun. Dan mayoritas dari China (diluar konsekuensi Letter Of Intent 31 Oktober 1997).
Akibat LOI pertama (era “Indonesia tinggal landas”) saja akhirnya terjadi Amandemen UUD 1945, privatisasi BUMN, penyerahan SDA ke Asing yang sampai sekarang tetap mengikat.
Bagaimana dng era NAWA CITA yang ber target “Indonesia Emas” dng mayoritas hutang dari China ? Sampai saat ini belum diketahui LOI antara Indonesia dng China ! Sebagaimana LOI yg dng WB,ADB dan IMF penulis tahunya juga setelah ada dinamika “The Power Sector Restructuring Program” yang melindas PLN !
TEKA TEKI TANPA HENTI !
JAKARTA , 16 APRIL 2021.
