Home BUMN LAPORAN KEUANGAN PLN TAHUN 2020 UNAUDITED ?

LAPORAN KEUANGAN PLN TAHUN 2020 UNAUDITED ?

386
0
Ahmad Daryoko Koordinator INVEST.

Oleh  Ahmad Daryoko
Koordinator INVEST.

Laporan Keuangan PLN atau biasanya disebut Laporan Statistik PLN untuk tahun 2020 ini aneh. Dlm cover depan tertulis UNAUDITED. Tidak seperti biasanya yang tanpa embel-embel itu. Dan isinya pun hanya melaporkan hal hal teknis seperti jumlah pelanggan, daya terpasang pembangkit, losses, produksi energi, energi terjual…dst. Tidak ada neraca rugi/laba yang menggambarkan brp triliun biaya operasi ? Berapa triliun pendapatan dari pelanggan ? Dan berapa triliun total subsidinya ? Itu semua tidak ada !

Berbeda dengan Laporan Statistik PLN sebelum tahun 2020 ( saat masih di operasikan oleh PLN ). Dilaporan sebelum tahun 2020 itu, disamping hal-hal teknis juga ada Laporan Neraca Rugi/Laba dan seandainya ada subsidi ditulis juga subsidi Pemerintah ke PLN. Dan diketahui subsidi sebelum 2020 rata2 adalah sekitar Rp 50 triliun per tahun.

Sedangkan subsidi listrik pada 2020 bila mengacu statemen Kepala Satuan Kebijakan Kemenkeu adalah Rp 200,8 triliun (Repelita Online 8 Nopember 2020), sementara Direksi PLN mengatakan 2020 PLN untung Rp 10 triliun (CNBC Indonesia 15 Oktober 2020). Sebagai pembanding ada “prediksi” dari Pengamat Energi Melissa Brown dari IE2FA (CNN Indonesia 23 Oktober 2020) yang mengatakan logisnya subsidi listrik untuk tahun 2020 dan 2021 masing2 minimal Rp 170,2 triliun. Dari Fraksi PKS mengatakan subsidi listrik tahun 2020 adalah Rp 52,8 triliun (saat hearing dng MKLI 9 Pebruari 2021). Dan informasi terakhir dari ESDM mengatakan Rp 62 triliun lebih.

Dari data diatas masyarakat disuguhi dengan informasi yang simpang siur dari besaran subsidi, dengan disparitas yang besar dari Rp 200,8 triliun (yang notabene dari pejabat Kemenkeu) sampai ke yang kecil sekitar Rp 60 triliun.

Namun Pemerintah dan PLN tidak mau bilang bahwa mulai 2020 Jawa-Bali (85% kelistrikan Indonesia) sesuai prediksi MK dalam bahasan Sidang MK tahun 2003-2004 bahwa kondisi kelistrikan spt sekarang ini sdh dalam kondisi MBMS, dng indikasi pembangkit mayoritas adalah Shen Hua, Huadian, Chinadatang, Chengda, CNEEC, GE, EDF, Marubeni, Mitsubishi dll , sedang Ritail sdh dikuasai oleh Taipan 9 Naga ! Yang artinya sekitar 90% kelistrikan PLN Jawa-Bali sdh dikuasai dan di “monopoli” swasta dan telah berlaku mekanisme pasar bebas kelistrikan (MBMS). Sehingga harga listrik sudah semau mereka itu. Dan Negara tidak bisa mengontrol lagi kelistrikan saat ini !

KESIMPULAN :

Mestinya Laporan Keuangan PLN yang bisa menjelaskan ini semua ! Tetapi ternyata Laporan Statistik PLN 2020 hanya melaporkan masalah2 teknis. Dan tidak ada Laporan tahun 2020 kemarin subsidi listrik berapa setelah dikuasai Kartel Listrik Swasta ?

Sehingga wajar kalau ada lompatan biaya operasi listrik sebagaimana terjadi di Negara2 lain yang “hobby” ngutang . Sehingga sektor ketenagalistrikan akhirnya “babak belur” menjadi barang sitaan hutang Negara !

Dan saat ini masyarakat memang masih tenang ! Tapi semuanya karena subsidi ! Masyarakatpun tidak tahu atau tidak percaya bahwa saat ini 90% instalasi PLN sdh dikuasai Aseng/Asing seperti diatas !

Namun semuanya baru terkuak setelah subsidi tidak ada lagi, PLN dibubarkan, tagihan listrik dilakukan langsung oleh Kartel Liswas , dan tagihannya “mencekik” sebagaimana terjadi di Philipina dan Kamerun !

Innalillahi wa Inna ilaihi roojiuunn !!

JAKARTA, 16 APRIL 2021

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.