Home AMDAL Ruwetnya Status Pembangkit Listrik Blok Rokan Siapa Yang Salah ?

Ruwetnya Status Pembangkit Listrik Blok Rokan Siapa Yang Salah ?

0
BLOK ROKAN /ist

ENERGYWORLDINDONESIA – Keinginan PLN harga wajar terbukti tidak disertai kemauan yang sama oleh pemilik pembangkit listrik congeneration 300 MW PT MCTN ( Mandau Cipta Tenaga Nusantara) yang tetap kekeh memasang harga dasar USD 300 juta, meskipun pada saat investasi thn 2000 pembangkit itu nilainya hanya USD 190 juta.

Karena, PT MCTN sesuai ESA ( Energy Service Agreement ) yang ditanda tangani PT CPI ( Caltex Pasific Indonesia/ Chevron) dengan BPPKA ( Badan Pembinaan dan Pengusahaan Kontraktor Asing ) Ir Gatot Karyoso pada 1 Oktober 1998, bahwa aset pembangkit itu milik PT MCTN yang disewa oleh PT CPI untuk menyuplai listrik dan steam di blok Rokan.

Secara hukum kontrak, pembangkit itu sah milik PT.MCTN bukan milik negara yang dibayar oleh cost recovery, sehingga membuat PT MCTN bisa semena mena menentukan harga jual pembangkit itu, meskipun dinilai pihak lainnya harga itu tidak wajar, bahkan selama 20 tahun telah dibayar sekitar USD 80 juta setiap tahun dari uang negara untuk PT MCTN sebagai sewa tarif listrik yang tak wajar yaitu 7 sen sd 11, 8 sen dolar Amerika per KWH, dan menempati lahan negara tanpa bayar sewa, bahkan dulu karyawan yg mengoperasikan pembangkit dibayar oleh negara, namun skrng hukum ekonomi berlaku 100%, disebabkan Pertamina sebagai operator sangat berkepentingan terhadap pembangkit listrik tersebut dengan harga berapa pun pembangkit itu harus ada, jika tidak maka produksi blok Rokan shutdown, resikonya jauh lebih besar.

Selain itu, sistem listrik congen menggunakan frekwensi 60 hertz seperti di Amerika, sementara di Indonesia 50 hertz, sehingga PLN membutuhkan waktu 3 tahun agar semua panel listrik di blok Rokan bisa disambungkan dengan sistem jaringan listrik Sumatera.

Skrng kondisinya serba salah alias dilematis bagi Pertamina, krn waktunya sangat singkat hanya ada 4 bulan proses ambil alih operator, yakni 9 Agustus 2021.

Semua kesalahan ini memang akibat kontrak yg dibuat 1 Oktober 1998, dan banyaknya temuan BPK RI yg tidak ditindak lanjuti ke proses hukum, karena salah satu temuan BPK thn 2008, PT MCTN ditunjuk tanpa proses tender, disini cilakanya.

Selain itu, harus diusut apakah dalam proposal tender yang dibuat oleh Ditjen Migas KESDM pada tahun 2017 status pembangkit listrik ini disampaikan secara utuh kepada Pertamina saat itu ?.

Jika saat tender wilayah kerja blok Rokan saat itu Pertamina sdh mengetahui kondisinya, maka keruwetan saat ini bisa akibat Pertamina Hulu telah lalai mengantisipasi kondisi ini, atau proses mitigasinya sangat lemah.

Namun, jika pada saat tender wilayah kerja itu Pertamina tidak mendapat informasi soal ini secara utuh, maka tanggung jawab keruwetan ini harus dipikul SKKMigas dan Kementerian ESDM.

Negara tidak boleh kalah terhadap korporasi, apalagi korporasi asing.

Jakarta 18 April 2021
Direktur Eksekutif CERI

 

Yusri Usman.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.