Ekonom Faisal Basri menarik seluruh uangnya dari bank untuk mengawali gerakan moral melawan oligarki yang digulirkannya setelah Ketua KPK Firli Bahuri menonaktifkan 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN).
“Saya sudah mulai menarik seluruh saldo yang bisa ditarik di satu bank BUMN. Dua bank BUMN lagi menyusul,” katanya melalui @FaisalBasri, Selasa (11/5/2021) malam.
“Uang saya memang tidak banyak, namun baru sebatas itu yang bisa saya lakukan,” katanya.
Faisal melakukan aksi moral ini karena menilai, tindakan Ketua KPK menonaktifkan ke-75 pegawai KPK menunjukkan bahwa secara moral pemerintahan Jokowi telah bangkrut, dan juga menunjukkan bahwa di tangan pemerintahan Jokowi amanat reformasi telah kandas.
Seperti diketahui, reformasi digulirkan untuk menumbangkan pemerintahan Orde Baru yang dinilai otoriter dan korup. Para pejuang reformasi, salah satunya pendiri Partai Ummat Amien Rais yang dijuluki sebagai Bapak Reformasi, ingin reformasi akan membuat Indonesia menjadi negara yang demokratis dan bebas dari korupsi.
Faisal sangat marah atas pemecatan ke-75 pegawai KPK tersebut karena pegawai KPK yang tidak lolos seleksi justru pegawai-pegawai senior yang diketahui memiliki integritas dan yang mengungkap serta menangani kasus-kasus besar, di antaranya kasus korupsi Bansos yang menyeret mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara dan kader PDIP yang lain.
Pegawai KPK mengungkap banyak kejanggalan dalam proses TWK, karena pertanyaan-pertanyaan yang diajukan terkesan nyeleneh, seperti tentang LGBT, jilbab, FPI dan tentang status pegawai seperti telah nikah atau belum. Keanehan pertanyaan itu menimbulkan persepsi bahwa ke-75 penyidik KPK ini memang telah ditarget untuk disingkirkan. Mantan aktivis ICW Donal Fariz bahkan menyebut, tidak lulusnya ke-75 pegawai ini merupakan episode akhir dari drama pelemahan KPK.
Seperti banyak orang tahu, drama ini dimulai ketika pemerintah dan DPR merevisi UU KPK yang juga menuai protes berbagai kalangan. Protes ini menewaskan sekitar delapan orang, termasuk dua mahasiswa Haluoleo, Kendari, Sulawesi Tenggara.
Di UU KPK yang baru itulah, yakni UU Nomot 19 Tahun 2019, itu alih status pegawai KPK menjadi ASN diatur.
Ketika UU itu telah disahkan pada 17 September 2019 dan dapat diakses publik, pengalihan status pegawai KPK juga sempat ditentang, karena jika pegawai KPK menjadi pegawai negeri, maka mereka diyakini takkan bisa lagi independen dan rawan dikooptasi pemerintah.
Dalam gerakan moral yang diserukannya, Faisal mengusulkan dua aksi, yakni:
- Jangan membeli saham perusahaan yang dikuasai oligark dan sarat dengan praktik KKN. Kalau masih punya saham mereka, jual segera.
- Kita boikot bank-bank BUMN dan non-BUMN yang masih dan akan terus membiayai perusahaan para oligark, terutama perusahaan tambang batu bara yang sangat tidak ramah lingkungan. Saya akan mulai dari diri saya sendiri dengan menarik seluruh uang yang ada di bank-bank itu.
“Silakan tambah apa lagi yang kita bisa,” katanya melalui @FaisalBasri.
Faisal mengakui kalau ajakannya untuk melawan oligarki kemungkinan akan membuat hidup mereka akan semakin susah, namun ia meyakinkan bahwa tak ada perjuangan tanpa pengorbanan.
“Perlawanan harus digencarkan sampai Presiden melakukan tindakan luar biasa menyelamatkan KPK,” tegasnya.
