Home BUMN HUTANG BUMN

HUTANG BUMN

1
AENDRA MEDITA

OLEH AENDRA MEDITA KARTADIPURA *)

BUMN atawa Badan Usaha Milik Negara sedang banyak hutang. Jika hutang maka dipastikan rugi dong? Setelah Direktur Garuda Indonesia Irfan Setiaputra curhat bahwa perusahaan yang dipimpinnya rugi 70 triliyun, maka tak lama berselang Dewan Komisaris bicara pula. Peter F Gontha sebagai anggota Dewan Komisaris bernyanyi dan menyatakan di media sosial bahwa Permohonan pemberhentian pembayaran honorarium. “Karena perusahaan adalah perusahaan publik dan bersejarah milik kita bersama, saya merasa hal ini perlu saya sampaikan secara terbuka,” tulisanya. Hal ini juga diikuti Triawan Munaf dan Yenny Wahid yang juga Dewan Komisaris ikut tak mau terima honor sebagai dewan komisaris. Namun Yenny beralibi bahwa sebelum dia masuk komisaris perusahan penerbangan plat merah itu Yenny sudah tugi 500 Trliyun hmmmm.

Saat Garuda Indonesia rame menyatakan rugi. Telkom rame juga sebagai BUMN yang mengangkat  pemain band jadi Komisaris Independen TELKOM. Untuk ini banyak yang berkomentar dan banyak sejumlah alasan pula bahkan semua menjadi pro kontra. Tapi saya ingin kutip analisa dari kawan saya yang sangat menarik dan bisa dibilang jitu analisanya. Agustinus Edy Kristianto  membedahnya dan saya kutip saja disini:

Tanggal 16 November 2020, Telkomsel suntik US$150 juta. Tanggal 21 Mei 2021, suntik lagi US$300 juta. Total berarti US$450 juta (Rp6,4 triliun). Bentuknya adalah Obligasi Konversi (Convertible Bond) tanpa bunga yang jatuh tempo 16 November 2023.

Tanggal 17 Mei 2021, Gojek dan Tokopedia merger menjadi GoTo dengan valuasi diberitakan US$18 miliar. GoTo akan menuju IPO di bursa Indonesia dan luar negeri. Lalu bertaburanlah publikasi yang inti pesannya adalah bisnis GoTo prospektif dan menguntungkan Telkomsel. Apalagi akan ada bank digital.

Hari ini (1-2 Juni 2021), ada distribusi berita yang isinya relatif seragam dengan narasumber Co Founder Jarvis Asset Management Kartika Sutandi yang berkata, “… Value yang lebih terhadap Telkomsel ini tentu akan berdampak terhadap saham Telkom. Setiap perkembangan positif terhadap Telkomsel akan memberikan dampak kenaikan harga saham Telkom.” (Detikcom).

Lewat isu Abdee Slank diangkat sebagai Komisaris Telkom, saya masuk (31 Mei 2021). Argumen saya dua. Dugaan saya, aksi korporasi Telkomsel-Gojek bermotif: 1) Ambisi/pendanaan/lobi politik; 2) Akumulasi bisnis (mengarah ke financial fraud/korupsi) yang merugikan negara.

Apa dasar hukumnya aksi korporasi ini? Mengapa terjadi di era Jokowi dengan Menteri BUMN Erick Thohir? Mengapa lawan transaksinya Gojek—yang di dalamnya ada Garibaldi Thohir (kakak Erick) sebagai Komisaris Utama berdasarkan Akta Oktober 2019—? Mengapa Managing Partner Kantor Hukum yang menjadi penasihat hukum Gojek saat merger diangkat sebagai Komisaris Telkom? Mengapa ada unsur politisi (mantan pengurus Golkar dan Nasdem) dalam susunan Dewan Komisaris? Mengapa opini publik diarahkan kompak menganggap begitu besarnya prospek GoTo—Too Big to Fail/TBTF?

Sebetulnya saya tidak tertarik menanggapi topik soal valuasi dan tetek-bengek analisis prospek bisnis, karena laporan kas/keuangan Gojek sendiri tidak ada yang tahu. Berapa dan apa saja asetnya kita tidak tahu (kecuali kalau pailit). Itu sama saja menangkap angin.

Saya fokus pada fraud/korupsi dan politik. Ini memang tidak gampang mengendusnya. Tapi perlu kita lakukan.

Saya belajar dari yang nyata dan jelas saja. Salah satunya pertimbangan hakim dalam putusan kasus BUMN Jiwasraya, yang menurut saya menggambarkan realitas dunia bisnis/keuangan/saham yang sebenarnya.

Saya kutipkan dari Putusan Nomor 30/Pid.Sus/Tpk/2020/PN Jkt.Pst atas nama terdakwa Heru Hidayat (di tingkat banding divonis penjara seumur hidup dan ganti rugi Rp10 triliun).

Ada 5 hal yang memberatkan terdakwa kasus Jiwasraya: 1) korupsinya terorganisir dengan baik sehingga sangat sulit mengungkapnya; 2) dalam melakukan tindak pidana menggunakan tangan-tangan pihak lain dalam jumlah yang sangat banyak sebagai nominee; 3) perbuatan dilakukan dalam jangka panjang dengan kerugian negara yang besar (Rp16 triliun); 4) terdakwa menggunakan pengetahuan yang dimilikinya dan merusak dunia pasar modal dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam transaksi pasar modal; 5) hasil korupsi dipakai untuk foya-foya sementara para nasabah tidak dapat menerima manfaat sehingga kepercayaan masyarakat hilang terhadap dunia asuransi.

Begitulah kejahatan keuangan. Jadi, harap tidak sederhana berpikir bahwa ini cuma soal kompetensi/latar sang gitaris atau terjerat dalam debat kusir tentang bisnis start-up dengan berbasis data yang dipublikasikan pihak tertentu yang sedang jualan.

Saya pikir kasus Telkomsel-Gojek pun bakal serupa. Pelakunya bukan orang-orang bodoh. Mereka terorganisir, tahu kelemahan transaksi bisnis keuangan di negara ini, tahu watak/titik lemah pejabatnya, tahu bagaimana merekayasa celah hukum untuk melindungi, tahu bagaimana rekayasa laporan keuangan, tahu bagaimana menyebarkan informasi untuk mengelabui masyarakat, tahu strategi mengendus risiko dan meng-handle ultimate risk, tahu memanfaatkan perusahaan cangkang, tahu teknik marketing…

Lagi saya pinjam bahasa hakim bahwa pidana yang dilakukan terdakwa dan pihak-pihak lain serta penyelenggara negara bersifat KOLABORASI antara pihak penyelenggara negara sebagai investor dengan pihak lain dalam hal ini swasta yang membutuhkan modal dari investor.

Satu contoh masalah, mengapa Telkomsel (65% milik Telkom, 35% Singtel) yang dipakai sebagai kendaraan suntik?

Karena mereka tahu ada celah aturan yang memungkinkan anak perusahaan BUMN tidak diperlakukan sebagai BUMN (separate economic entity), sehingga keuangannya bukan keuangan negara dan tidak bisa diaudit BPK. (Lihat PP 72/2016 yang diteken Jokowi). Akibatnya adalah ketika nanti ada kerugian, mereka berdalih itu kerugian bisnis (business loss), bukan korupsi!

PP itu memang bisa dicurigai sebagai cara supaya DPR tidak bisa masuk mengawasi ketika akan ada pengalihan kekayaan negara seperti DANA SEGAR, barang milik negara, piutang negara pada BUMN/PT, saham milik negara pada BUMN/PT atau aset negara lainnya.

Tapi semoga saja penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) bisa berpikir progresif dan detail untuk membaca arah kejahatan semacam ini.

Ya, kalau si menteri bisa bikin orkestrasi Asian Games, mengapa ‘orkestrasi keuangan’ tidak bisa dia buat juga. Saat ini dia berkuasa membawahkan aset BUMN yang nilainya Rp8.000-an triliun. Dia berkuasa menempatkan pejabat BUMN. Dia berkuasa menandatangani aturan. Bahkan—konon—dia menguasai pula hati presiden.

Jadi pembicaraan kasus Telkomsel-Gojek masih panjang. Anda semua sudah tahu betapa kompleks dan canggihnya rute jalan dan permainannya. Akan banyak isu dihembuskan untuk memikat masyarakat. Akan banyak pasukan dipakai untuk membenarkan ‘orkestrasi keuangan’. Akan banyak adu domba dan polarisasi dibuat.

Akan banyak pengalihan supaya kita tidak fokus pada pokok perkara (opini bisa saja dibuat bahwa Gojek too big to fail dan sudah menjadi lifestyle. Ya, itu karena demand-nya ada yang bentuk. Toh, bisa juga kita berpikir terbalik: mitra terjerat cicilan dan bunga leasing, penyedia barang/jasa dibebani komisi aplikasi, konsumen harus membayar lebih mahal, negara kehilangan beberapa pos pendapatan pajak, investor membakar uang, dsb)….

Sampai situ semoga paham.

BPJS KESEHATAN DI JIWASRAYA

Sebelum saya bahas perusahaan setrum yang katanya hutang juga 500 T, balehlah saya  ingin bahas dulu yang tertinggal soal Jiwasraya yang dirampok itu. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/Tpk/2020/PN Jkt.Pst atas nama terdakwa Heru Hidayat kasus Jiwasraya (di tingkat banding divonis penjara seumur hidup dan ganti rugi Rp10 triliun) adalah sudah final. Namun ada sejumlah pensiuan sedang mengeluh. Kasian mereka

Jiwasraya pelaku korupsi tidak ditindak justru dimenangkan, begitu keluh kesahnya. Kita pensiunan khususnya Askes/bpjsk yang dirugikan jadi korban. Pertanyaan kenapa negara diam saja?
Sejumlah pensiunan pernah kontak dengan Dirum BPJS Kesehatan, kondisinya sulit bagi kita pensiunan…katanya ada 3 opsi yang perlu diperjuangkan:

1. Agar pensiunan menerima spti biasa mk BPJS KES harus menyetor dana 1,2 T. Untuk mengeluarkan dana tersebut harus ada kesepakatan dan itu sulit, bagi BOD karena dominan pihak luar karena cuma ada dua yang berasal dari BPJS (ASKES). Bila semua setuju harus ada kekuatan hukumnya yang ini dikonsultasikan pada JAMDATUN dan Badan-badan Hukum lainnya dan baru ke Menkeu untuk dapat persetujuan.

2. Bila BPJS tidak mampu setor 1,2 T maka dana yang tersisa di Jiwasraya dialihkan pada BU baru (AG LIFE ) dan untuk itu para pensiun dapat dibayarkan cuma 27% dari yang diterima semula. Bila ingin perolehan seperti semula maka para peserta nambah Premi.

3.Besaran dana bisa seperti semula tapi jangka waktu bayar dibatasi selama 7 tahun saja. Bagi kita yang sudah sepuh mungkin tidak jadi soal cuma untuk saudara-saudara kita yang baru pensiun hal ini jadi masalah besar.

Menurut Dirum hal ini sebenarnya sudah lama dan semestinya diambil keputusan dari awal. Di saat akhir usia kita harus menerima cobaan ini.

Allah tidak akan beri cobaan pada seseorang bila cobaan itu tidak sanggup dipikulnya. betapi sedih dan pilu mendengatr kisah ini. Jika ada langkah para pensiunan mungkin bisa lewat jalur hukum. Tapi siapa yang mau berdiri? Kita-kita sudah tua tenaga dan pikiran terserap kearah itu dan berapa lama proses hukum itu berjalan? Bisakah kita bertahan, tapi apa kita harus menyerah? Kita ibarat pesakitan menunggu hukuman ditiang gantung…Waduh sampai segininya mereka menuliskan

Ada juga yang menulis, menurut saya jalur hukum agak berat, karena pembahasan restrukturisasi juga melibatkan berbagai instasi termasuk kejaksaan dan polri..
Yang mungkin bisa ditempuh, kalau bisa semua pensiunan BUMN demo terus terusan atau memviralkan masalah ini agar menjadi ramai sampai mendapat perhatian pemerintah.

Keluh-kesah ini kini sedang terjadi di para pensiunan BPJS-Kesehatan (Askes), kasian banget sangat dzolim keadaannya.

Sebenarnya saya ingin menuliskan lainnya tapi sumber saya tak berani menyampaikannya.

Lokataru Foundation pada 2 Juni 2021 membuat rilis dimana laporannya berjudul “Penegakan Hukum yang Mengganggu Roda Perekonomian: Kasus Jiwasraya dan Dampaknya Terhadap Pasar Modal Indonesia”. Didalamnya jelas Kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mulai menjadi perhatian publik pada awal Oktober 2018 ketika Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor perasuransian itu mengirimkan surat kepada bank mitra untuk menunda pembayaran polis jatuh tempo produk JS Saving Plan. Hasil audit investasi terhadap Jiwasraya di bulan yang sama pun menguak gangguan likuiditas yang menyebabkan penundaan pembayaran klaim sebesar Rp802 miliar pada November 2018, yang kemudian naik menjadi Rp12,4 triliun pada akhir 2019.

Namun demikian lewat laporan ini, diketahui bahwa sebelum dinyatakan gagal bayar, Jiwasraya memiliki cadangan dana yang mumpuni. Justru Ketika dinyatakan Gagal Bayar, cadangan dana tersebut mengalami pembekuan, tidak bisa digunakan, dan akhirnya Nasabah serta pihak ketiga tidak bisa mengakses hak mereka.

Jika Lokataru Foundation hanya melihat soal pasar modal dan soal ekonomi, tapi kalau dilihat secara riil para pensiunan ini lebih tragis. Jiawasraya dirampok dan yang tidak masuk akal mereka yang merampok uang nasabah bukannya di ganti malah mereka bebankan kepada nasabah. Dimana peran pemerintah disini? Yang harus melindungi rakyatnya?

Di negara kita saat ini susah dapat yang pasti, BUMN harusnya punya tanggung jawab. Keluhan para pensiunan BUMN akhirnya harus menerima opsi yang ditawarkan walaupun  sangat merugikan. “Awalnya kita berpikir Jiwasraya pemegang saham pemerintah disitu ada rasa aman,” kata sumber saya yang tak mau disebut namanya.

Disini ada yang HEBAT KemBUMN membela koruptor penipu nasabah para pensiunan yang tiap bulan menunggu uang receh, beda dengan Direksi BUMN upahnya ratusan juta perbulan, keluhnya lagi.

Eh ada info baru nih…para pensiun mereka setuju karena kalau tidak mau restrukt ..uang dikembalikan dicicil sampai 15 tahun infonya suruh milih
1.Bill in
2.Bill out
3 Restrukturisasi
Ada ynag bilang kita semua camat alias calon mati, gak lama kita jadi bupati ( bungkus peti mati). Lalu ada yang bertanya betulkan yang setuju SDH 98%? Prosentase apa ya?

Kompas.com menulis ada pemegang polis tolak skema restrukturisasi, ini respons Jiwasraya. Tapi para pensiun melihat restrukturisasi = top up
Klo tdk setuju = opsi lain. Tapi ada juga yang lain sudah tanda tangan pilihannya
Dibayar seperti semula tetap hanya 7 tahun selesai, karena BUMN nya yang dia bekerja dulu collaps /tak mampu bayari Top Up. Ini memang sungguh aneh, solusinya inikan BUMN pemerintah dosa pegawainya harus diambil alih pemerintah bukan disuruh tanggung nasabah…..”aneh bin ajaib,” katanya sumber saya itu.

Apa ada yang jamin setelah top up, tidak digarong lagi? Kerugian Jiwasraya adalah buah kejahatan pimpinan jiwasraya yang berkolusi dengan pebisnis hitam dan juga kegagalan pemerintah mengurus BUMN (Jiwasraya) dibawah otoritasnya.

Saat ini jiwasraya menenapkan sendiri 3 (opsih) yang kesemuanya merugikan nasabah bahkan dengan lihainya direksi jiwasraya yg sekarang bisa meyakinkan DPR dan Pemerintah dengan 3 opsi dimaksud padahal didalamnya mengandung kejahatan sistemik

Kenapa pemerintah tidak menggelontorkan uangnya ke Jiwasraya untuk memenuhi kewajiban kepada nasabahnya?

Kenapa pemerintah dan DPR menyetujui 3 opsi sepihak jiwasraya ?

Kenapa ada IFG Life, perusahaan seumur jagung mampu menerima limpahan dana trilyunan ?

Kenapa Jiwasraya dibubarkan ?

Bukan wewenang kami sebagai nasabah Jiwasraya kalau menyimpulkan adanya konspirasi.

Semoga niat baik dan ihtiar pimpinan BPJS Kes dilancarkan dalam memperjuangkan para pensiunannya (hak jht dan restitusi premi tidak berkurang) yg telah mengabdikan diri dimasa produktif membangun Askes-BPJS Kes hingga seperti sekarang ini.
[03:00, 6/3/2021] Mamaning: Seharusnya semua pihak yang dirugikan mestinya menolak semua opsi yang ditawarkan oleh direksi baru jiwasraya dan meminta campur tangan kepolisian….ini opsi penipuan sistemik….oleh KemBUMN.

Ternyata Scandal 16 Trilliun Jiwasraya Justru Bermasalah di Era Jokowi, Bukan SBY , KPK Bisu Buta Tuli. Masalah Jiwasraya yang gagal bayar 12,4 trilyun rupiah kepada nasabah dan mengakibatkan kerugian negara ternyata terjadi di era Jokowi, bukan presiden SBY seperti disiarkan beberapa media sebelum ini. Dulu PT TASPEN juga pernah dikorupsi di zaman Pak Harto…tapi pemerintah ambil alih dan beri bantuan dana
Tapi JIWASRAYA para pensiunan mau dikorbankan akibat direksi perampok.

Sudah dulu soal BPJS Kes ya…

Kini soal Streum yang katanya utang Rp 500 T. Kok bisa? Klasik memang selalu bertanya kok bisa. Tahu kan listrik itu para pelangganya telat sediki dimatikan dan dicabut itu meterannya.  Kini PLN diakui Menteri BUMN Erick Thohir bahwa hutang PT PLN (Persero) saat ini mencapai Rp 500 triliun. Erick mengatakan, salah satu cara yang dilakukan untuk membenahi keuangan PLN ialah menekan 50% belanja modal (capital expenditure/capex).

“PLN itu utangnya Rp 500 triliun, tidak ada jalan kalau PLN itu tidak segera disehatkan. Salah satunya kenapa sejak awal kami meminta capex PLN ditekan sampai 50%, kalau bapak-bapak, ibu-ibu ingat waktu itu seperti itu,” katanya saat rapat dengan Komisi VI, Kamis (3/6/2021).
“Alhamdulillah PLN bisa menekan capex sampai 24%, Rp 24 triliun sehingga itu yang menjadi cashflownya lebih baik,” tambahnya.

Ahmad Daryoko Koordinator INVEST yang juga pernah bekerja di PLN dan pernah sebagai serikat pekerja mengatakan statement Menteri BUMN Erick Tohir yang menyatakan bahwa hutang PLN saat ini tembus Rp 500 triliun disertai penyampaian strategi bagaimana step step penyelesaiannya yang diantaranya dng pemotongan “Capital Expenditure” sampai 50% pertahun.

“Sebenarnya sebelum bicara terkait keuangan PLN, apakah untung/rugi terlebih lebih masalah hutang, mestinya di lihat dulu posisi PLN sesuai Konstitusi itu bagaimana ? Sehingga kalau ada hutang dsb nya itu sebenarnya tanggung jawab siapa ? Terlebih keberadaan PLN tdk lepas dari rangkaian Proklamasi 17 Agustus 1945. Tanggal berdirinya pun hanya sekitar dua bulan pasca Proklamasi yaitu 27 Oktober 1945 dari Nasionalisasi perusahaan Asing Ogem, Aniem, Gebeo, Ebalom, Nigmn dsb menjadi Jawatan Gas dan Listrik Negara yang berfungsi sbg entitas INFRASTRUKTUR NEGARA berdasar pasal 33 ayat (2) UUD 1945,” tulis Daryoko.

Dengan dimulai terbitnya LOI 31 Oktober 1997 kemudian disusul terbitnya “The Power Sector Restructuring Program” (PSRP) pada 1998, disusul lahirnya UU Ketenagalistrikan No 20/2002 yang dibatalkan MK pada 2004, disusul lahirnya penggantinya yaitu UU No 30/2009 ttg Ketenagalistrikan yang dibatalkan lagi pasal “Unbundling” nya pada 2016.

Semua rentetan peristiwa diatas menunjukkan bahwa PLN yang mestinya sbg INFRASTRUKTUR KELISTRIKAN sesuai pasal 33 ayat (2) UUD 1945 di “seret seret” oleh para Penguasa dan DPR RI untuk dijadikan entitas “Komersial” ! Dan kehendak ini meskipun sdh dituangkan dlm UU Kelistrikan No 20/2002 maupun UU Kelistrikan No 30/2009 itu, tetapi dua duanya sudah dibatalkan oleh putusan MK No. 001-021-022/PUU-I/2003 tgl 15 Desember 2004 maupun putusan MK No. 111/PUU-XIII/2016 tgl 14 Desember 2016.

“Dan posisi terakhir, keberadaan PT. PLN (PERSERO) hanya ditopang oleh MANIPULASI PUTUSAN MK No. 111/PUU-XIII/2015, yaitu dengan memanipulasi kata “DIKUASAI” pada pasal 33 ayat (2) UUD 1945 bahwa menurut Para Penguasa itu untuk “MENGUASAI ” tidak perlu “MEMILIKI”,”bebernya.

Dan argumentasi semacam diatas yang disampaikan oleh Menko Ekuin Dorojatun Kuncorojakti, Meneg BUMN Laksamana Sukardi, Menteri Pertambangan dan Energi Purnomo Yusgiyantoro pada Sidang MK tahun 2003-2004 telah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pimpinan Jimly Asshiddiqie dengan Pembatalan UU No 20/2002 ttg Ketenagalistrikan secara total ! Dng putusan MK No. 001-021-022/PUU-I/2003 tgl 15 Desember 2004.

Sehingga, dengan riwayat diatas sebenarnya sampai saat ini PLN itu masih berstatus sbg Perusahaan Penjaga Infrastruktur Kelistrikan Negara !

Dengan demikian mestinya hutang Rp 500 triliun diatas adalah menjadi beban Negara ! Tetapi kalau menjadi beban Negara maka para “bandit” listrik yang ada tidak bisa leluasa “menjarah” uang proyek PLN yang ratusan triliun itu !!

PLN yang mestinya infrastruktur Negara dng “khas” monopolinya itu dirubah menjadi milik pribadi Luhut BP, JK, Erick, Dahlan Iskan dll dng posisi tetap MONOPOLI untuk keuntungan pribadi ! Dan itu semua melanggar Konstitusi !” kesimpulan Daryoko yang ia tulisa 4 Juni 2021.

Jadi soal hutang atau rugi  ini yang semua gede banget di BUMN apa masihkah itu akan terselamatkan?

*Pemimpin REDAKSI EnergyWorld INDONESIA

JAGAKARSA, JAKARTA 6 Juni 2021

 

1 COMMENT

  1. […] PADA 6 Juni 2021 saya menulis tentang hutang BUMN atawa Badan Usaha Milik Negara sedang banyak hutang. Saat itu saya bukan dengan kasus Garuda Indoensia dan memaparkan ungkpanan Direktur Garuda Indonesia Irfan Setiaputra yang curhat bahwa perusahaan yang dipimpinnya rugi 70 triliyun, maka tak lama berselang Dewan Komisaris bicara pula. Peter F Gontha sebagai anggota Dewan Komisaris bernyanyi dan menyatakan di media sosial bahwa Permohonan pemberhentian pembayaran honorarium. “Karena perusahaan adalah perusahaan publik dan bersejarah milik kita bersama, saya merasa hal ini perlu saya sampaikan secara terbuka,” tulisanya. Hal ini juga diikuti Triawan Munaf dan Yenny Wahid yang juga Dewan Komisaris ikut tak mau terima honor sebagai dewan komisaris. Namun Yenny beralibi bahwa sebelum dia masuk komisaris perusahan penerbangan plat merah itu Yenny sudah rugi 500 Trliyun. Kira-kira begitulah… silakan lengkapnya: HUTANG BUMN […]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.