Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) mendesak PT Chevron Pasific Indonesia (CPI) agar menyelesaikan persoalan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) serta tanah terkontaminasi minyak (TTM) sebelum alih kelola Blok Rokan ke PT Pertamina (Persero) pada 9 Agustus mendatang.
Oleh karenanya, Presiden FSPPB Arie Gumilar menuntut CPI bertanggung jawab atas timbulnya persoalan pencemaran lingkungan di sekitar areal Blok Rokan, sebelum hengkan dari Indonesia. Karena jika persoalan itu belum tuntas, dikhawatirkan ke depan bakal menjadi beban Pertamina.
“Chevron harus melakukan recovery atau pemulihan agar masyarakat yang tinggal di area produksi blok Rokan terjamin keamanan dan keselamatan. Apabila persoalan ini tak dirampungkan maka kedepan akan menjadi beban bagi Pertamina,” ujar Arie dalam diskusi webinar bertajuk ‘Tuntaskan Masalah Blok Rokan, Sebelum Diserahkan Ke Pertamina” Sabtu, (12/6/2021).
Arie menjelaskan, selama beroperasi di Blok Rokan, CPI menyisakan persoalan lingkungan yang jika dikonversi ke rupiah itu nilainya lebih dari USD1,7 miliar. Jika tidak diselesaikan sebelum alih kelola maka ini menjadi beban Pertamina dan negara.
Persoalan lainnya adalah, tak diizinkannya Pertamina untuk mengakses data-data produksi, SDM, dan hal-hal terkait dengan proses produksi oleh CPI. Padahal., kata Arie, untuk blok terminasi diharuskan ada keterbukaan data demi menjaga produksi minyak dan gas tetap optimal.
Akibat dari ‘pelitnya’ CPI membuka akses data-data tersebut, Pertamina mengalami kesulitan dalam investasi. Hal itu terbukti dari penurunan jumlah produksi yang terus susut sejak penetapan berakhirnya kontrak pengelolaan CPI pada blok Rokan.
“Pasca ditetapkannya pengelolaan oleh Pertamina produksi blok Rokan terus menurun. Proses transisi alih kelola tidak jalan mulus. CPI tidak mau investasi yang mengakibatkan produksi terus turun dari sebelumnya sekitar 200 ribu barel oil per hari (bph), susut menjadi 190 ribu bph, 170 ribu bph. Bahkan di awal tahun 2021 hanya 165 ribu bph,” beber Arie.
Persoalan lain adalah tersandranya pasokan listrik dan uap blok Rokan oleh anak usaha CPI yaitu Chevron Standard Ltd (CSL). Persoalan ini muncul karena CPI tidak mau menyerahkan pembangkitnya ke Pertamina. Akibatnya pasokan listrik dan uap untuk produksi terganggu.
“FSPPB konsisten berjuang menegakkan kedaulatan energi nasional dengan merebut blok blok yang masuk terminasi dan dikuasi asing, agar dikelola oleh negara melalui Pertamina,” pungkas Arie. (RED/AKT/EWINDO)
