Home BUMN JALAN RAYA (NON TOL) PUN BISA DI “PLN” KAN

JALAN RAYA (NON TOL) PUN BISA DI “PLN” KAN

0
Ahmad Daryoko Koordinator INVEST.

Oleh : Ahmad Daryoko
Koordinator INVEST

Indonesia ini dulu di proklamirkan dng target sebagai “Walfare State”, suatu Negara Kesejahteraan Rakyat. Maka dibuatlah Panca Sila, dibuatlah UUD 1945, agar ada “rambu”2 untuk melindungi dan menjunjung tinggi hak hak rakyat, termasuk kepemilikan publiknya (Infrastruktur) yang diadakan demi kesejahteraan rakyat. Agar terjaga dari tangan2 “jahil” penguasa yang seenaknya menjual asset rakyat/asset negara dan digunakan untuk “pesta pora” bersama kroni/Oligarkhi nya ! Seperti terjadi di PLN saat ini yaitu mayoritas assetnya sdh di “jarah” oleh Aseng/Asing/Taipan 9 Naga dng menggunakan tangan2 Penguasa yang melanggar Panca Sila dan UUD 1945 !

Kalau diamati memang terlihat dng kasat mata bahwa orang2 yang diberikan kesempatan menduduki tampuk Kepemimpinan kecenderungan nya membentuk kroni/Oligarkhi dng mengajak Parlemen dll untuk menjual asset negara untuk foya2 , mumpung berkuasa ! Bahkan demi tdk terputusnya rasa senang tersebut, mereka dng kekuasaannya mencoba memperpanjang lagi periode kekuasaan itu !

Dan bisa saja suatu saat jalan raya Pantura Jakarta-Surabaya (non tol) yang infrastruktur itu di komersialkan spt PLN. Yaitu dng cara merubah Ditjen Bina Marga (pengelola jalan itu) menjadi PT. BINA MARGA (PERSERO) dan ditepi jalan dipasang instrumen ERP (Electronic Road Pricing) guna menarik biaya pemakainya !

Bisa saja nanti Jakarta-Cirebon dikelola oleh JK, Cirebon – Pekalongan oleh Luhut BP, Pekalongan – Semarang oleh Erick Tohir, Semarang-Surabaya oleh Dahlan Iskan.

Ini semua bisa terjadi kalau rakyat masih tetap masa bodoh !

CATATAN :

Rezim otak Neolib ini biasanya cari cari alasan, misal Pemerintah tdk ada biaya untuk pemeliharaan, tdk ada uang untuk beli aspal, beli pasir dll. Maka serahkan saja pengelolaan jalan raya ke agen2 Neolib dan Komunis itu untuk mengelolanya ! Tapi ditarik uang ke rakyat yang lewat ruas ruas jalan itu !

Memang untuk biaya operasional infrastruktur pelayanan publik (spt jalan raya, listrik, air dll ) itu memang mahal. Tapi itulah tugas Pemerintah ! Hal inipun dialami di era Pemerintahan Founding Fathers ! Mereka ini tentu tdk mau memimpin Kemerdekaan kalau mentalnya “cengeng” hanya demi kepentingan pribadi ! Dan mendingan jadi antek Belanda dan Jepang agar bisa bisnis !!

MAGELANG, 15 JULI 2021.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.