Oleh : Ahmad Daryoko
Koordinator INVEST.
BAGI rakyat/konsumen listrik, tdk peduli listrik di operasikan PLN atau perusahaan listrik swasta ? Yang penting listrik murah dan gampang menyambungnya !
Dengan bermodal psikologi rakyat seperti diatas maka beberapa waktu yang lalu para ekonom yang bermental “Neolib” memprovokasi Pemerintah agar menjual PLN ke swasta dan meliberalkan mekanisme penjualan listriknya ke konsumen. Dengan demikian tarip listrik akan bersaing dan akan murah sebagaimana terjadi pada sektor telekomunikasi atau telepon setelah dipersaingkan. Demkian juga pesawat setelah dipersaingkan juga menjadi murah.
Akhirnya setelah melanggar beberapa putusan MK , mulai 2020 kemarin di Jawa-Bali diterapkan mekanisme pasar bebas kelistrikan (diliberalkan) sebagaimana usulan para Ekonom “Neolib” diatas ! Yaitu operasi pembangkit 90% dari 30.000 MW perharinya sudah di operasikan oleh Shenhua, Huadian dkk. Sedang pembangkit PLN hanya mengoperasikan sekitar 3.000 MW atau 10% saja. Sementara Ritail PLN sudah dijual Dahlan Iskan saat yang bersangkutan menjabat Dirut PLN.
Dan seluruh pembangkit PLN Jawa-Bali akan “dihabisin” dengan cara PLTP akan diserahkan ke Pertamina (Holdingisasi), PLTA akan diserahkan ke PUPR, PLTU dipisah dari PLN menjadi BUMM baru. Sedangkan PLTGU (Pusat Listrik Tenaga Gas Uap) akan direlokasi ke Luar Jawa – Bali yg sesuai “The White Paper” untuk persiapan pembentukan Perusahaan Listrik Wilayah (PLW).
Dengan demikian Jawa-Bali saat ini sudah mengalami kompetisi penuh kelistrikan atau “Multi Buyer and Multi Seller” (MBMS) System, dan sesuai analisa pada Sidang Mahkamah Konstitusi mestinya saat ini tarif listrik sudah melonjak mengikuti situasi MBMS diatas.
Pertanyaannya, benarkah saat ini harga listrik sudah melonjak drastis gara-gara MBMS sebagaimana terjadi di Philipina dan Kamerun ? Bahkan di Kamerun kemudian memancing timbulnya revolusi sosial sekitar tahun 2000 ?
Yang jelas saat ini ada indikasi kuat terjadinya “manipulasi” informasi oleh para pelaku sektor kelistrikan dimana sesuai Kemenkeu subsidi listrik pada 2020 adalah Rp 200,8 triliun ( Repelita Online 8 Nopember 2020) , sedang LK PLN 2020 mengatakan justru untung Rp 5,9 triliun !
Kalau ternyata angka yang benar adalah Rp 200,8 triliun maka hal ini konfirm dengan telah terjadinya MBMS (artinya wajar krn telah terjadi MBMS). Apalagi ada penelitian juga dari Melissa Brown pengamat ekonomi kelistrikan dari Institute Economic for Electrical Financial Analysis (IE2FA) yang menyatakan bahwa PLN memerlukan subsidi masing-masing Rp 170,2 triliun untuk tahun 2020 dan 2021, sebagai pembanding !
Artinya LK PLN yang menyatakan bahwa pada 2020 PLN justru untung Rp 5,9 triliun menimbulkan prasangka bahwa semua itu hanya untuk menutupi “manuver” para “oknum” petinggi yang memiliki otoritas thd PLN ! Sekaligus sebagai pembenaran bahwa setelah PLN dijual ke Aseng/Asing atau listrik di liberalkan maka tarip menjadi murah !
Namun pertanyaan selanjutnya, kalau PLN tahun lalu benar-benar untung Rp 5,9 triliun mengapa DIRUT PLN minta tarif dinaikkan ? Apa tantiem dan bonus nya masih kurang ? Krn kalau LK 2020 tidak bohong maka tahun 2021 pun PLN akan tetap untung !
KESIMPULAN
Permintaan kenaikan tarif oleh DIRUT PLN semakin menimbulkan keanehan. Dan semakin memperjelas telah terjadinya privatisasi/penjuan/swastanisasi PLN ke Aseng/Asing yang selama ini di tutup tutupi.
TINDAK LANJUT OLEH RAKYAT :
Dari catatan diatas, terlihat Rezim ini sengaja menutup nutupi kejadian yang sebenarnya yaitu telah terjadinya privatisasi/penjualan PLN ke Aseng dan Asing, penerapan MBMS di Jawa-Bali, dan menutupi bahwa akibat MBMS harga listrik telah melonjak tetapi ditutupi dng subsidi dari hutang LN !
Untuk “membongkar” permainan diatas maka sudah saatnya rakyat ajukan Class Action terhadap Presiden bila tarif listrik benar-benar dinaikkan !
LEBIH BAIK MELAWAN ! DARIPADA DIAM TERTINDAS !!
ALLOHUAKBAR !!
MERDEKA !!
MAGELANG, 3 SEPTEMBER 2021.
