Oleh Ahmad Daryoko
Koordinator INVEST.
KALAU ada oknum : Wapres, Menko, Menteri, Dirut PLN mem “bisnis” kan jabatannya shg PLN berpindah tangan ke Shenhua, Huadian, Chengda, Marubeni, GE, Tommy Winata, Prayoga Pangestu, James Riady dll, maka oknum pejabat itu hakekatnya telah “menjual” kedaulatan Negara ke Aseng dan Asing di maksud dimana PLN adalah wujud fisik dari lambang kedaulatan Negara tersebut !
Para oknum pejabat itu bisa menjual PLN karena memiliki kapasitas/otoritas/wewenang/kedaulatan terhadap PLN. Tidak mungkin setingkat Lurah/Carik bisa menjual PLN. Lurah/Carik memiliki jabatan tetapi otoritasnya tidak sebesar itu !
Pertanyaannya, kok penjualan PLN itu rakyat nyaris tidak tahu ?
Jawabnya adalah, karena metode penjualannya “canggih” !
Untuk penjualan pembangkit ada istilah IPP (Independent Power Producer), untuk penjualan ritail justru terkesan konsumen membeli system baru berupa TOKEN (yang eceran) sedang yang jumlah besar dinamakan CURAH/Bulk/ Whole sale market(spt SCBD,Meikarta, PIK dll). Kalau dijelaskan secara detail satu persatu sangat panjang dan “ruwet” ! Yang jelas privatisasi PLN ini berbeda jauh dng IPO maupun stategic sales. Dasarnya UU Ketenagalistrikan yang meskipun sdh dibatalkan MK pada 2004 dan 2016 penjualan PLN ini jalan terus dng menggunakan kekuasaan ! Artinya privatisasi/penjualan/swastanisasi PLN ini melanggar Konstitusi !
Berlangsungnya rentetan penjualan asset PLN ini terjadi pada era Dahlan Iskan sbg Dirut PLN yang disambung sbg MENEG BUMN (antara 2009 – 2014) yang disambung saat JK Wapres (2014 – 2019) dan berlanjut era Luhut BP dan Erick mulai 2019 – sekarang.
Dalam hal ini indikasinya Dahlan Iskan mampu mengendalikan pers krn ybs juga pengusaha koran. Sehingga penjualan PLN tidak hiruk pikuk spt saat privatisasi/penjualan INDOSAT ke Singapura.
Secara prinsip stroom listrik yg berawal dari Pembangkit kemudian ke Transmisi – Distribusi – Ritail – dan masuk ke rumah konsumen/pabrik/hotel dst yang dulu oleh PLN sekarang sdh swasta dimaksud . PLN saat ini ibaratnya hanya sebagai “penjaga tower” transmisi dan distribusi saja.
Sebenarnya kelistrikan Jawa-Bali (akibat privatisasi PLN diatas) secara otomatis sdh mengikuti pasar bebas kelistrikan dan harga listrik sangat mahal. Tetapi mengingat unit pengendali pasar dan system bernama P2B (Pusat Pengatur Beban) yg berada di Cinere Gandul masih dikuasai PLN dan Pemerintah keluarkan subsidi listrik 2020 yg sebenarnya Rp 200,8 triliun (Repelita Online 8 Nopember 2020), maka tarip listrik relatip belum melonjak !
Dengan complicated seperti diatas akhirnya rakyat tidak tahu bahwa PLN sdh di privatisasi/dijual/di swastanisasi ke Negara lain ! Dan semua baru akan terbongkar saat nanti Pemerintah tidak bisa mendapatkan hutang LN untuk bayar subsidi listrik , atau terjadinya perobahan “geopolitik” karena pergantian Rezim !
KESIMPULAN :
Secara prinsip, saat ini telah terjadi privatisasi PLN ! Hal ini terjadi karena para oknum : Wapres/Menko/Menteri telah tega menjual jabatan nya ke Aseng/Asing dng “modus” para oknum pejabat itu juga merangkap sebagai Pengusaha !
Para oknum itu sdh tidak ingat lagi (karena keserakahannya) bahwa KEDAULATAN NEGARA Indonesia ini didapat dalam rentang waktu yang panjang dan dengan perjuangan yang berat dan baru terwujud pada 17 Agustus 1945 !
Sekarang mereka ini mau menjual Kedaulatan Negara hanya demi kepentingan pribadi atau kelompok atau Oligarkhi nya ! Dengan mengorbankan rakyat banyak !
TINDAK LANJUT :
Dalam hal ini telah terjadi pelanggaran putusan MK No. 001-021-022/PUU – I/2015 tgl 15 Desember 2004 dan pts MK No 111/PUU-XIII/2015 tgl 14 Desember 2016. Atau dengan kata lain telah terjadi pelanggaran Konstitusi !
Untuk itu bila tarip listrik akhirnya naik, maka Rakyat harus lakukan Class Action sesuai pasal 7A dan 7B UUD 1945 Perubahan !
LEBIH BAIK BANGKIT MELAWAN !!
DARIPADA DIAM TERTINDAS !!
ALLOHUAKBAR !!
MERDEKA !!
JAKARTA, 15 SEPTEMBER 2021.
