Home Migas Asosiasi Yusri Usman: Subholding Kilang Pertamina Bungkam Terkait Temuan BPKP pada Proyek Kilang...

Yusri Usman: Subholding Kilang Pertamina Bungkam Terkait Temuan BPKP pada Proyek Kilang RDMP Balikpapan

0
Yusri Usman, Direktur Eksekutif CERI/ewindo

EBERGYWORLDINDONESIA – Corporate secretary Subholding PT Kilang Pertamina International (KPI) Ifki Sukarya lebih memilih bungkam hingga berita ini dilaporkan, daripada menjawab beberapa pertanyaan soal temuan hasil audit BPKP terhadap proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Kilang Balikpapan.

Padahal, sejak Jumat 1 Oktober 2021 lau, Pjs SVP Corporate Comunication and Investor Realtions Holding PT Pertamina (Persero) Fajriyah Usman sudah meneruskan pertanyaan CERI kepada Ifki Sukarya. Baru pada Sabtu 2 Oktober 2021 Ifki Sukarya memberi kabar bahwa pihaknya sedang mempersiapkan jawaban atas pertanyaan tersebut.

Demikian disampaikan Yusri Usman Direktur Eksekutif CERI, kepada media di Medan, Rabu (6/10/2021). “Anehnya, hingga hari ini subholding PT Kilang Pertamina tidak memberikan keterangan apa pun untuk menjelaskan apa benar beberapa temuan BPKP itu yang sudah menjadi pengetahuan publik,” jelas Yusri.

Lebih lanjut kata Yusri, yang menjadi pertanyaan CERI antara lain apakah benar pada pekan lalu BPKP telah melaporkan hasil audit investigasi terhadap proyek RDMP Balikpapan kepada Dewan Direksi dan Dewan Komisaris yang dihadiri Direktur Utama dan Komisaris Utama Pertamina.

Istimewa
Gedung Pertamina /Istimewa

“Inti dari sebagian laporan audit BPKP itu antara lain mengungkapkan bahwa telah terjadi perubahan kontrol atas konsorsium. Pada awalnya dalam dokumen-dokumen tender, SK Energy berposisi sebagai pimpinan atau leader konsorsium, di tengah perjalanan pelaksanaan proyek, SK Energy diketahui telah mundur dari konsorsium. Pimpinan konsorsium RDMP Balikpapan pun diketahui berubah menjadi Hyundai EC. Info perubahan pimpinan konsorsium ini lah yang diduga kuat telah melanggar aturan tender,” papar Yusri.

Tentang hal ini laman bisnisnews.id edisi 5 Oktober 2021, menulis PT. Pertamina pada tanggal 10 Desember 2018 telah menandatangani kontrak EPC dengan Konsorsium SK Engineering & Contraction (leader) dengan anggotanya Hyundai Engineering Co Ltd, PT Rekayasa Industri dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. Nilai kontrak EPC saat itu mencapai USD4 miliar atau Rp57, 8 triliun untuk pembangunan Inside Battery Limit (ISBL) dan Outside Battery Limit (OSBL).

Diungkapkan Yusri, bahwa audit BPKP itu juga mengungkapkan adanya pemberian cash advance atau pembayaraan di muka dari Pertamina kepada konsorsium.

“Karena di dalam PQ tidak ada cash advance ini, sehingga kebijakan itu melanggar ketentuan dan tidak memiliki dasar hukumnya,” tegas Yusri Usman.

Yusri memandang audit itu juga mengungkap adanya peningkatan capital expenditure (capex) proyek RDMP yang signifikan diakibatkan persetujuan berkali-kali atas Change Order yang tidak didasari oleh alasan teknis maupun perencanaan dan hukum yang sesuai ketentuan berlaku.

“Atas dasar temuan itulah duduga Pak Ahok sebagai Komut Pertamina pada tanggal 29 September 2021 telah mengeluarkan pernyataan keras kepada konsorsium kontraktor EPC Kilang RDMP Balikpapan dan telah pula dikutip oleh banyak media,” ungkap Yusri.

Ifki Sukarya/IST

Yusri mengatakan, informasi-informasi mengenai hasil audit BPKP itu lah menjadi pertanyaan yang dilayangkan CERI kepada Ifki Sukarya. CERI melakukan konfirmasi itu untuk mengetahui apakah benar informasi hasil audit tersebut.

“Akan tetapi, atas sikap Ifki Sukarya yang memilih bungkam hingga saat ini, akan menimbulkan spekulasi luas di publik, dan itu adalah sikap resmi Subholding PT KPI. Maka dapat ditafisrkan bahwa pernyataan keras Ahok kepada konsorsium kontraktor kilang RDMP Balikpapan berdasarkan hasil temuan audit BPKP sejak Maret hingga Agustus 2021,” ungkap Yusri.

Masih kata Yusri bahwa diberitakan sebelumnya, ada pernyataan keras Ahok kepada konsorsium kontraktor kilang RDMP antara lain, konsorsium bisa menyelesaikan dengan kualitas baik, dan penyelesaian jangan molor waktunya dan Ahok melarang adanya tambahan biaya yang bisa merugikan Pertamina maupun nilai keekonomian proyek kilang ke depannya.

“Intinya, Ahok ingin proyek ini dengan segala konsekwensinya, tetapi harus tetap sesuai aturan dan azas keadilan,” tandas Yusri. | AHM/EWINDO

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.