Home CATATAN #ENERGYWORLDINDONESIA PANDORA PAPERS & RAKYAT BAYAR PAJAK?

PANDORA PAPERS & RAKYAT BAYAR PAJAK?

0

SAYA sedang gemes juga dengan informasi PANDORA Papers yang ujug-ujug muncul dengan menohok. Tapi saya senang info itu diungkap bukan info sembarangan.

PANDORA Papers diungkap oleh lebih dari 600 jurnalis di 117 negara dimana menelusuri dokumen dalam Pandora Papers yang berasal dari 14 sumber selama berbulan-bulan adalah media kaliber BBC Panorama dan Guardian telah paling depan memimpin penyelidikan ini di Inggris. Data tersebut diperoleh oleh International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) di Washington DC, yang telah bekerja dengan lebih dari 140 organisasi media dalam penyelidikan global terbesarnya. Ini keren dan dahsyat…

BBC dan The Guardian mengungkap, dalam dokumen Pandora Papers terdapat data dari perusahaan yang disewa oleh klien-klien kaya tersebut untuk menyembunyikan asetnya melalui investasi secara offshore di negara-negara surga pajak seperti Panama, Dubai, Monako, Swiss, dan Kepulauan Cayman. Pandora Papers juga mengekspos rahasia dari 35 pemimpin dunia, termasuk sejumlah mantan pemimpin negara maupun yang saat ini masih menjabat. Pandora Papers juga mengungkap aset tersembunyi yang dimiliki oleh lebih dari 300 pejabat publik lainnya seperti menteri, hakim, wali kota dan jenderal militer di lebih dari 90 negara.

Dan inilah bikin geger. Pertanyaannya Mbak Sri Mulyani sang menteri keuangan terbaik dunia kemana ya? Pak Presiden juga tak beri komentar apa-apa?

Ikut komentar dong ini ada dua memeri di Kabinet masuk PANDORA Papers. Bukankah anak buat pak Presiden? Dan bukankan Menkeu sedang genjot Pajak, kok ada yang hindari pajak?

Sang Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan telah teriak-teriak yakin pemerintah bisa membayar tunggakan utang apabila penerimaan pajak berhasil dikumpulkan. Bahkan Mbak Sri menyampaikan pemerintah mengambil pembiayaan utang untuk menutupi defisit fiskal karena berkurangnya penerimaan serta naiknya belanja selama pandemi covid-19. Hehehe….Yang pinjam hutang negara yang bayar rakyat…

“Penerimaan negara kita merosot, oleh karena itu kita masih harus mengalami defisit dan berutang. Namun, kita yakin bisa membayar lagi apabila penerimaan pajak bisa dikumpulkan,” ujarnya dalam acara Pajak Bertutur 2021, 25 Agustus lalu.

Nah ini ada Pandora Papers bagaimana Mbak Menkeu?

PANDORA Papers adalah jelas kasus skandal soal penghindaran pajak terbesar, katanya kasus ini adalah kasus paling dahsyat sejarah manusia. Ngeri kali ya… Ada uang 11 ribu triliun dolar dan uang itu sebagian besar disembunyikan oleh para pejabat negara. Di dalam Pandora Papers mencakup 6,4 juta dokumen, sekitar tiga juta gambar, lebih dari satu juta email, dan hampir setengah juta spreadsheet.

Nah loh….Uang sebesar itu beliin sembako bisa berapa paket ya bansosnya? Loh kok bansos nanti malah di korupsi juga….Ahhhh Tidak….!!!

Jika ada keluhan Bendahara negara mengungkapkan sepanjang 2020 lalu penerimaan pajak mengalami kontraksi cukup dalam akibat pandemi. Catatan Kementerian Keuangan, total penerimaan pajak sepanjang 2020 cuma Rp1.070 triliun. Jumlahnya anjlok 19,7 persen dibandingkan dengan realisasi 2019 yang sebesar Rp1.332,7 triliun. Jadi lagi-lagi rasanya Mbak Sri harusnya bersikap?

Pandora Papers adalah 12 juta dokumen yang mengungkapkan aset tersembunyi, penghindaran pajak, dan kasus pencucian uang oleh beberapa orang terkaya dan berkuasa di dunia. Dan dua orang pejabat negara Republik Indonesia yakni Menko Maritim dan Investasi dan Menko Perekonomian terlibat dalam kasus ini. Dunia menyebutnya sekarang sebagai skandal penghindaran pajak. Sebutan merujuk pada upaya dunia untuk membersihkan uang kotor dirty money yang bersumber dari kejahatan pajak dan segala turunannya.

Jika diungkap investasi offshore maka bisnis ini adalah offshore yang adal di bisnis oil and gas artinya bisnis lepas pantai. Sebuah korporat offshore berarti perusahaan yang melintasi batas negara pemiliknya demi berbagai kemudahan tersebut. Perusahaan offshore terkait dengan pendaftaran, pengelolaan, pelaksanaan, dan pengoperasian bisnis di negara asing.

Sudah barang tentu ada banyak manfaat bagi pemilik/penyewa/klien perusahaan offshore itu. Manfaat itu antara lain: kemudahan pendaftaran, biaya minim, kerahasiaan tinggi, tanpa kontrol valuta asing, menekan serendah mungkin pengenaan pajak, dan sebagainya. Namun di negaranya, orang-orang seperti itu bisa dicap tidak nasionalis.

Munculnya nama pejabat Indonesia dalam Pandora Papers ini nama Luhut Binsar Panjaitan (menko kemaritiman dan investasi) serta Airlangga Hartarto (menko perekonomian yang juga ketua umum Partai Golkar) makin kelihatan apa yang terjadi saat ini semakin jelas.

Sebuah sumber menyebutkan dua perusahaan milik Airlangga (dan adiknya Gautama Hartarto) yang disebut Pandora Papers, yaitu Buckley Development Corporation dan Smart Property Holdings Limited. Kedua entitas bisnis itu berkedudukan di Virginia Island yang merupakan kawasan bebas pajak sekitar wilayah Karibia. Sedangkan perusahaan Luhut Panjaitan adalah Petrocapital SA di Panama. Luhut pernah pula tercatat sebagai pimpinan di perusahaan tersebut, tulis sumber tadi.

Namun yang menarik Salamuddin Daeng, Pengamat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia mengatakan dalam sebuah artikelnya walau dua pejabat ini masuk daftar, bisa saja mereka berbalik arah, misalnya pak Airlangga dan pak Luhut akan harum namanya kalau keduanya mau menyerahkan seluruh harta kekayaannya kepada negara, untuk digunakan dalam mengatasi kemiskinan dan digunakan untuk mensubsidi buruh yang ter PHK. Jadi pandora papers bisa dibalas dengan cara ini.

Saya melihatnya ini pandangan Daeng keren, tapi apakah mau?

Ada juga pernyataan tajam menukik dari Dzulfian Syafrian peneliti INDEF yang menilai dari sisi kapitalisme itu sendiri, kapitalisme tidak bisa hidup tanpa adanya akumulasi kapital dari rich people atau “Top One Percent”. Nature dari kapitalisme berikut perilakunya memang terus menerus ingin menumpuk kekayaan.

“Dari tinjauan sejarah bukanlah barang baru. Dari sejarah kenabian sejak Ibrahim dan Musa, ada sosok Qorun, kapitalis masa itu yang gemar sekali menumpuk kekayaan. Para oligarki pelaku Pandora Papers itu adalah representasi dari Qorun. Kedua, Terdapat akumulasi kapital yang bukan dalam konteks ekonomi tetapi adalah political capital power, politik penumpukan modal kekuasaan seperti perilaku Firaun,” jelasnya.

Pandora Papers adalah perilaku Firaun pada Abad 21, ada orang kaya yang menjadi penguasa, menguasai dua capital : economy capital dan juga sumber daya politik kekuasaan. Jika dua hal itu bersatu dan berkomplot menjadi oligarki, maka akan sulit sekali dikalahkan. Ada fenomena orang kaya yang ingin jadi politisi dan politisi yang juga ingin menjadi orang kaya. Keduanya bermetamorfose menjadi oligarki yang menyembunyikan harta kekayaannya di negara tax heaven. “Konsekwensi dari oligarki yang menghindari pajak, jika dalam konsep tatanegara (state) modern. Redistribusi kekayaan dari orang kaya seharusnya mengalir ke si miskin lewat mekanisme pajak. Si miskin seharusnya bebas pajak dan dapat menerima benefit dari pajak. Tetapi dengan praktik pengemplang pajak orang kaya, redistribusi kekayaan melalui pajak tidak terjadi,”jelasnya.

Nah kini apakah Mbak Sri sedang berparadoks dengan kebijakan pajaknya itu bahwa rakyat suruh bayar pajak untuk bayar hutang, dan bahkan saat ini sedang mengenjot pajak masuk  lewat nomor NIK (KTP) yang akan sama fungsinya dengan NPWP….tapi kawannya dua di kabinet masuk Pandora Papers… hehehe…

Ya itulah… tapi #Ngopipagi saya takut keburu dingin saya seruput dulu kopi gunung Puntang Jawa Barat dulu deh…pusing juga jika semua semua dipajakin makin-makin deh..!!!

AENDRA MEDITA, jurnalis dan pencinta kopi

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.