Oleh : Ahmad Daryoko
Koordinator INVEST.
Webinar dengan thema “Ekonomi Konstitusi Versus Oligarkhi” dengan pembicara: Rizal Ramli, Ichsanuddin Noorsy, Awalil Rizki dan Ahmad Daryoko, dalam rangka Milad ke 76 Partai Masyumi, Ahad 31 Oktober 2021, menggambarkan hegemoni Oligarkhi yang makin menjadi jadi saat ini. Sehingga terbayang pasca Pemerintahan Jokowi nanti, di bak belakang truk akan banyak digambar foto Jokowi seolah menyapa bekas rakyatnya, dengan sapa ramah sambil tersenyum, “Opo kabare dulur dulur enak jaman ku tho ? Hehehe !”
Oligarkhi yang merupakan sekelompok “oknum” Penguasa Rezim,DPR, Pengusaha dll yang menguasai negeri ini dengan kekuasaan dan uang, “mengeruk” sumber daya alam dan kekayaan BUMN. Sehingga sumber daya alam dan BUMN yang secara Konstitusi mestinya untuk rakyat, tetapi melalui kekuasaan dan kesempatan yang ada mereka “exploitasi” secara habis habisan dengan modal yang berasal dari hutang luar negeri ! Sehingga hutang LN ketika alih kekuasaan antara SBY – JKW sebesar Rp 2.600 triliun saat ini sudah menyentuh ke angka Rp 10.000 triliun.
Mengapa pembengkakan hutang sangat luar biasa ?
Karena dipakai untuk pembiayaan infrastruktur yang rata-rata dilakukan dengan cara EPC (Engineering, Procurement, Construction) dimana Kontraktor Pelaksana ditunjuk satu paket untuk melakukan “sequence” proyek mulai survey investigasi, perencanaan (termasuk FS), sampai pelaksanaan konstruksi. Bahkan dalam pendanaan pun Main Contractor yang ditunjuk untuk mencarinya ! Ibaratnya Pemerintah hanya acungkan jari dimana proyek tersebut harus dilaksanakan ! Sehingga wajar kalau kontraktor pelaksana adalah dari China. Dan yang luar biasa lagi , tenaga kerja kasar pun juga didatangkan dari negeri panda tersebut. Sementara tenaga kerja lokal hanya menonton.
Dari hiruk pikuk proyek infrastruktur memang menunjukkan suatu “Political Will” untuk kemajuan bangsa. Hanya pertanyaannya, bangsa mana ?
Khusus kelistrikan rakyat tidak tahu bahwa PLN secara de facto sudah tidak ada lagi (kecuali Luar Jawa-Bali yang secara daya hanya 15% dari kapasitas nasional). Memang rakyat yang penting tarip listrik terjangkau. Dan saat ini tarip listrik relatip masih terjangkau. Tetapi rakyat tidak tahu kalau tarip listrik masih stabil itu karena disubsidi dengan ratusan triliun oleh Pemerintah. Meskipun di sisi lain PLN berhutang Rp 500 triliun lebih dan masih disubsidi Rp 200,8 triliun (Repelita Online 8 Nopember 2020), tetapi di sisi lain PLN tiba-tiba mengumumkan masih untung Rp 5,99 triliun dan masih bisa lakukan aquisisi perusahaan2 pembangkit EBT , beberapa PLTGU dll !
Dari berita-berita terkait PLN diatas rakyat bingung ! Dan sepertinya dibikin bingung ! Tapi yang penting masih bisa bayar listrik !
Dan rakyat baru “ngeh” setelah nanti tarip listrik naik berlipat lipat spt Kamerun dan Philipina (berdasar informasi dari para ahli Luar Negeri ketika sidang MK). Dan semuanya sudah terlambat, karena yang berlaku nanti adalah hukum Kapitalis, “Take it or leave it” atau yang kuat silahkan ambil, yang tidak kuat silahkan pergi ! Sehingga yang tidak mampu harus siap-siap pakai lilin, sentir, teplok, gembreng dst ! Seperti terjadi di Philipina .
Kejadian diatas akan terjadi ketika pergantian Rezim . Apalagi sudah tidak didukung China lagi ! Urusan dng China tinggal urusan hutang piutang ! Itupun kalau mampu, kalau tidak jangan jangan Kalimantan menjadi salah satu provinsi China !
Dan sekali lagi, kelak gambar Jokowi akan banyak terpampang di belakang bak truk dengan tulisan, “Opo kabare dulur dulur ? Enak jamanku tho ? Hehe !”
Innalillahi wa Inna ilaihi roojiuunn !!
JAKARTA, 1 NOPEMBER 2021.
