Home AMDAL Faisal Basri: Indonesia Rugi Ekspor Nikel ke China Triliunan

Faisal Basri: Indonesia Rugi Ekspor Nikel ke China Triliunan

395
0
Faisal Basri, Ekonom Senior/ist

ENERGYWORLDINDONESIA – Peneliti Senior INDEF & Universitas Indonesia Faisal Basri mengatakan bahwa sata kerugian illegal ekspor nikel Indonesia ke China bisa menyentuh angka triliunan. “Data custom adm of China menyebutkan pada 2020 terdapat 3,4 juta ton impor biji nikel ke China dari Indonesia senilai 193,6 juta USD (Rp2,8 trilun-rate 14,577). Pada tahun 2021 terdapat impor biji nikel China dari Indonesia sebanyak 477 ribu ton,” ungkapnya Faizal dalam Diskusi Publik yang digelar Paramadina Public Policy Institute (PPPI) bertajuk “Dampak Investasi China untuk Indonesia: Produktif atau Korosif?” lewat Zoom Selasa, 2 November 2021.

Faisal juga mengungkakan dalam ranking dunia negara tujuan investasi Indonesia berada pada urutan ke 26 dari seluruh investasi China di seluruh dunia (data economist intelligent unit). Nomor 1 FDI adalah di Singapura, dari negara tersebut pada 2016 perusahaan-perusahaan China secaa drastis menanamkan investasi di Indonesia ketika semua fasilitas dan kemudahan diberikan.

“Perlu dievaluasi kembali ihwal pekerja dari China yang selalu dibawa oleh investor China tanpa memperhatikan kepentingan banyak warga lokal Indonesia yang membutuhkan pekerjaan. Biasanya, 1 % porsi investasi China akan membawa serta 3,4 % porsi pekerja dari China. Jadi sangat banyak pekerja China yang dibawa bahkan sampai level Satpam dan juru masak. Indonesia harus menegosiasi ulang soal pekerja dengan tetap mengedepankan kepentingan nasional rakyat Indonesia,” beber Faizal.

Faisal dengan tegas mengtakan bahwa ini amat berbahaya jika suatu negara dikuasai secara total oleh oligarki, bahkan dikabarkan perusahaan China di luar negeri sampai mendesign kudeta suatu negara bekerjasama dengan aktor-aktor lokal.

“Pada 2020 untuk pertama kalinya China menjadi aktor FDI terbesar di dunia mengalahkan Jepang. Bahkan di tengah pandemic China malah menebar 133 miliar USD FDI ke seluruh dunia. Tetapi China juga menjadi negara tujuan investasi nomor 2 terbesar dunia. Pada 2019-2020 FDI yang masuk ke China lebih besar daripada dana FDI China yang tersebar ke seluruh dunia,” jelasnya.

Meskipun demikian sebenarnya lanjut Faisal China akan patuh jika suatu negara menegakkan rule of law secara konsisten. Karenanya amat disayangkan jika Indonesia malah mengumbar segala fasilitas kepada investor luanegeri dengan tidak proporsional.

“Masalah KA Cepat Jakarta-Bandung, yang diragukan bukan kualitas KA China, tetapi soal kualitas investasi sekarang, apakah tetap kondusif ataukah telah menjadi korosif. Apalagi dengan bengkaknya biaya dan ketidakjelasan perhitungan investasi kembalinya modal,” tegasnya.

Sementara  itu Rektor Universitas Paramadina Prof Didik J. Rachbini dalam sambutan diskusi Publik yang digelar Paramadina Public Policy Institute (PPPI) bertema “Dampak Investasi China untuk Indonesia: Produktif atau Korosif?” menyoroti bahwa hasil hubungan ekonomi Indonesia dan Cina adalah perdagangan yang defisit begitu besar dan terhadap perekonomian Indonesia begitu berat seperti dapat dilihat sekarang ini.

“Nilai tukar Indonesia menjadi melayang-layang dan defisit perdagangan besar dengan China terjadi. Bea masuk nol untuk produk China karena adanya CAFTA sementara barang-barang dari Eropa dan Jepang berbeda perlakuan,” ungkap Prof Didik J. Rachbini.

Didik J Rachbini juga mengatakan bahwa hubungan ekonomi Indonesia dengan China terjadi intensif pada 15-20 tahun terakhir, sebelumnya vakum sama sekali. Pada awalnya hanya pada transaksi perdagangan saja. Sementara investasi China ke Indonesia belum terjadi.

“Setelah ditandanganinya CAFTA maka masuknya produk-produk Cina ke Indonesia terjadi secara masif. Bahkan seperti seperti transaksi propinsi saja atau antar pulau, dari produk sepeda, mainan anak-anak yang berbahaya hingga produk sampah masuk ke Indonesia. Itulah fenomena baru ekonomi Indonesia, yang dibanjiri produk Cina secara masif tanpa proteksi memadai,” jelasnya.

Didik juga dengan tegas mengatakan padahal hubungan ekonomi Indonesia dengan China sebetulnya tidaklah begitu dekat seperti halnya hubungan Indonesia dengan Jepang yang sudah berlangsung sekitar 60 tahun. Jadi, kerjasama ekonomi apalagi investasi baru coba-coba yang kemudian fatal banyak merugikan Indonesia, terutama investasi untuk pertambangan nikel, yang memang dibutuhkan dunia.

“Investasi Cina juga membawa serta barisan tenaga kerja tidak terampil ke Indonesia, yang sebenarnya dilarang oleh UU Penanaman Modal,” tegasnya.

Didik memandang bahwa hubungan ekonomi Indonesia dengan Jepang berbeda sama sekali. Memang lebih rumit karena mereka teliti sehingga begosiasi investasi dan kerjasama lebih lama tetapi setelah berjalan menjadi mudha dan lancar.

“Dengan China, kerjasama ekonomi bisa terjadi dengan mudah tetapi ketika berjalan banyak masalah dan bahkan sulit untuk keluar,” ungkapnya.

Masih kata Prof Didik bahwa hubungan perekonomian yang terjadi berhubungan dengan ekonomi-politik yang mempunyai dampak menggerus politik bebas aktif Indonesia. Bahkan Indonesia seolah telah menjadi subordinasi China. Kapal China yang masuk perairan Indonesia dihalau dengan sekenanya saja.

“Padahal dulu politik luar negeri Indonesia amat dihormati seperti era Menlu Ali Alatas yang berwibawa. Kecenderungan politik ekonomi yang miring ke China jelas menjadi pertanyaan besar. Singapura saja telah mengkaji pengaruh kekuatan dua kutub ekonomi antara China dan Amerika Serikat yang hasilnya lebih terpelihara dan safe hubungan dengan Amerika Serikat yang dominan ketimbang dengan China,” paparnya.

Direktur Eksekutif CORE Indonesia M. Faisal mengatakan bahwa Indonesia Perlu Kritisi Kembali Kerjasama Investasi dengan China. “Karena dari segi tataniaga terdapat indikasi kerugian yang ditanggung negara dari sisi penerimaan pajak dan non pajak/royalty,” ujar M Faizal dalam Diskusi Publik yang sama.

Dikatakan M Faizal bahwa hubungan ekonomi Indonesia dengan China sebetulnya telah terjadi sejak adanya hubungan dagang lewat kerjasama AFTA. Dari situlah dimulai cerita defisit perdagangan China- Indonesia. Defisit perdagangan China-Indonesia semakin lebar dalam 7 tahun terakhir dimana pertumbuhan impor Indonesia dari China jauh melebihi pertumbuhan ekspor Indonesia ke China.

“Itu disebabkan oleh harga nikel yang dibeli investor dari penambang lebih murah 1/3 dari harga nikel internasional. Penambang harus menjual pada investor smelter. Di samping itu kadar biji nikel yang dibeli nikel juga selalu diukur lebih rendah sehingga kemungkinan besar investor menangguk keuntungan amat besar. Kerugian soal kadar biji nikel diperkirakan mencapai Rp400 miliar per tahun. Itu baru satu lokasi tambang saja di Morowali, belum di tempat lain, Terdapat juga data impor nikel masuk ke China tetapi tidak tercatat sebagai ekspor nikel Indonesia ke China,” paparnya.

M Faizal juga mengungkapkan peningkatan drastis investasi China terjadi sejak 2016 dengan lonjakan investasi menjadi 4,8 Miliar USD atau terbesar kedua setelah Singapura.
“Hubungan ekonomi menjadi lebih masif sejak adanya progam Belt and Road Initiative (BRI) China tahun 2013. Indonesia masuk sejak 2015 bersamaan dengan paket pinjaman China ke Indonesia sebesar 50 miliar USD, dan 72 proyek BRI senilai total 21 miliar USD,” jelasnya.

M Faizal juga mengungkap terkait proyek Kereta Api Cepat Jakarta – Bandung dimana kerjasama China Railways International co.Ltd. dan PT Pilar Sinergo BUMN. Namun kemudian cost menjadi bengkak dari Rp86,5 triliun menjadi Rp114,24 triliun. “Pemerintah menyuntik dana segar 286,7 juta USD (Rp4 triliun pada APBN 2022) untuk menanggung pembengkakan biaya,” ungkapnya.

Lonjakan investasi China sejak 2016 menurut M Faizal karena sebagian besar ke sektor infrastruktur (logam dasar), namun dalam 3 tahun terakhir ke sektor jasa (infrastruktur) yang sudah melampaui investasi di manufaktur. Eskpro ferro Nikel Indonesia pada 2020 terbanyak ke China (95,9%), India (2,7%) dan China Taipei (0,5%).

“China juga melindungi proyek-proyek investasinya di luar negeri dengan meminta perusahaan keamanan China (swasta) yang berjumlah 4.000 perusahaan. Kebanyakan militer dan polisi China dipekerjakan di perusahaan tersebut. Meski swasta, namun perusahaan keamanan tersebut bekerja untuk kepentingan-dan dikontrol oleh-pemerintah China,”tutupnya. (RNZ/EWINDO)

Previous articleLANGKAAN SOLAR SIAPAKAH YANG HARUS BERTANGGUNG JAWAB?  PERTAMINA-PATRANIAGA ATAU BPH MIGAS
Next articleBank Penyebab Krisis Perubahan Iklim…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.