Home AMDAL Ketika Negara Pro Bisnis Kelapa Sawit : Demi 137 Rupiah /m2/tahun, Rakyat...

Ketika Negara Pro Bisnis Kelapa Sawit : Demi 137 Rupiah /m2/tahun, Rakyat Digusur, Hutan Dibabat, Lingkungan Dirusak…

Ketika Negara Pro Bisnis Kelapa Sawit : Demi 137 Rupiah /m2/tahun, Rakyat Digusur, Hutan Dibabat, Lingkungan Dirusak…

600
0
Salah satu petani Sawit/ist
ENERGYWORLD.CO.ID – Bisnis perkebunan kelapa sawit tengah menjadi anak emas pemerintah. Dengan bangganya petugas pajak mengatakan bahwa bisnis kelapa sawit dan turunannya menghasilkan pendapatan pajak 20 T/tahun..
Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kemenkeu, mengungkapkan bahwa sawit juga menyumbang pajak cukup signifikan di tahun 2020.
yaitu Rp 14- 20 Triliun/ th. Sektor serapan tenaga kerja 2,5 juta orang.
Disisi lain perkebunan kelapa sawit telah banyak menimbulkan konflik baik konflik agraria dengan masyarakat setempat,deforestasi, rusaknya ekosistem lingkungan dan punahnya hewan langka.
Pertanyaannya benarkah bisnis sawit menguntungkan negara dan masyarakat ?
Untuk mendapatkan jawaban singkat , kita tinggal berhitung saja. Diketahui total luas perkebunan sawit di Indonesia 14,6 juta hektare yang mayoritas dikuasai 10 perusahaaan swasta besar (asing, lokal. joint venture).
Bila dikalkulasi , luas lahan berbanding pendapatan pajak berarti Rp.20 Triliun : 14,6 juta hektar = Rp. 1,369 juta /ha/tahun atau = Rp.137/m2/th.
Mari kita bandingkan dengan komoditi perkebunan dan industri tembakau misalnya
Luas lahan tembakau di Indoesia 236,687 ribu ha. Pendapatan pajak dari sector perkebunan tembakau dan pengolahannya Rp,146 Triliun . Serapan tenaga kerja 5, 98 juta orang. Berarti pendapatan negara berbanding luas lahan adalah 146 T : 237 ribu = Rp. 616.033.7552 atau Rp.61,603 /m2/tahun.
Adakah perkebunan tembakau yang kemudian menimbulkan konflik di tengah masyarakat setempat?
Yang ribut kan masyarakat kesehatan yang dapat dana dari Bloomberg untuk kampanye anti tembakau , padahal kampanye anti tembakau Michael Bloomberg itu demi meningkatkan omset pendapatan bisnis farmasi Bloomberg, betul ?
Disini aku heran.. sebenarnya siapa yang beruntung? Negara kah , rakyatkah atau perusahaan ? Atau rakyat dan negara dikadali oleh para pengusaha ?
Masa iya rakyat setempat, pemilik asli lahan diusir, tanah adat dikangkangi, demi negara ingin mendapat uang pajak bisnis hanya Rp. 137 /m2.tahun saja ? Murah sekali harga sebuah kehidupan rakyat setempat yang terpaksa dikorbankandan rusaknya lingkungan hidup di mata penguasa ya?
Adi Ketu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.