UNTUK mengetahui tanda sebuah negara terjebak utang infrastruktur atau tidak , sebenarnya sangat mudah bila mengetahui tanda tandanya bahkan sebelum selesai dibangun sekalipun
1. Underused and over-capacity.
Artinya perencanaan tidak matang. Kebutuhan tidak sesuai dengan kapasitas terbangun.
Ada yang sengaja (atau tidak) salah hitung hingga tertipu membangun bukan di tempat yang membutuhkan, atau membangun yang tidak dibutuhkan.
2. Require extensive subsidy to operate.
Ini juga akarnya salah hitung. Harusnya bisa membiayai dirinya sendiri, ternyata tidak. Ujungnya harus subsidi. Entah sampai berapa (puluh) tahun.
3. High tariff and cost.
Harusnya pembangunan menurunkan biaya ekonomi, ini malah menjadikan biaya ekonomi lebih mahal. Tarif mengejutkan yang muncul setelah proyek selesai adalah pertanda jelas proyek terseut sebenarnya terlalu mahal.
4. Not reflected as growth.
Nah, ini juga pertanda yang cukup jelas, bahwa proyek tersebut tidak berkontribusi pada masyarakat banyak dan hanya menguntungkan segmen masyarakat yang sebenarnya tidak perlu dibantu pertumbuhannya.
5. Increase in tax.
Ketika hasil tidak sebanding usaha, lalu siapa yang harus bayar? rakyat lagi. Lewat apa? lewat pajak. Ada yang merasakan ekstensifnya pajak akhir-akhir ini?
Apa penyebabnya ? sebenarnya bukan semata-mata disebabkan Negara pengutang semata, tapi juga peran besar kroni dalam negeri .
Untuk apa ? ada sekian motivasi yang berpotensi untuk menyebabkan negara dalam kondisi demikian.
1. Modal kampanye politik.
Banyak rakyat di banyak Negara berkembang yang masih berpikir kuno : pembangunan infrastruktur adalah prestasi pemerintah, padahal yang dipakai uang pajak rakyat juga.
Siklus 5 tahunan membuat proyek-proyek kebut semalam amat populer. Ngga’ masalah kalau nanti ambruk setelah 5 tahun lewat sehari, yang penting bisa gunting pita sebelum pemilu.
2.Termakan hasutan para broker proyek.
Namanya proyek pemerintah pasti tidak simsalabim muncul, opini harus dikembangkan sedemikian rupa di berbagai tingkatan supaya pemerintah merasa harus cepat-cepat bangun karena alasan yang dicari-cari.
Ini pola umum yang dilakukan lembaga yang menawarkan kredit.
Membangun narasi yang “meyakinkan” amatlah penting supaya “penugasan” kepada BUMN terlaksana.
3. Kepentingan balas budi.
Semua orang juga tau berapa harga sebuah kekuasaan politik. Tidak sedikit modal yang diperlukan untuk mendudukan seseorang di jabatan politik tertentu. Tentu sumbangan-sumbangan itu tidak datang secara cuma-cuma.
Untuk itulah diperlukan mekanisme jitu agar setiap stakeholder, memperoleh manfaat dari naiknya seseorang ke pucuk kekuasaan.
Kursi menteri, direktur BUMN, komisaris, hingga kontak-kontrak strategis adalah bagian dari mekanisme yang tidak gratis tersebut.
Bisa jadi dengan itu kesetiaan mereka tidak mengendur dan siap kembali bertempur membela yang bayar.
Jadi harus bagaimana? ya terserah rakyat di masing masing negara saja..
Utang Infrastruktur ke China
Salah satu negara yang getol memberikan pinjaman untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia adalah China.
Dalam hal ini , pertanyaan yang dilakukan tim Bloomberg dalam artikel The seven risks to check before taking china’s belt road cash
cukup menarik sebagai rambu untuk menunjukan jalan terjebak atau tidaknya suatu negara pada utang Cina dalam skema BRI, Maritim Silk Road ,Digital Silk Road , Health Silk Road China .
1.Apakah Proyek ini akan menjunjung kedaulatan nasional?
2. Apakah kita bisa mempertahankan transparansi?
3. Apakah kita bisa memastikan keberlanjutan finansial?
4. Apakah penduduk setempat tetap terlibat?
5. Apakah dengan berpartisipasi dalam BRI,MSR , DSR, HSR negara tetap aman secara geopolitik (dan geoekonomi) ?
6. Apakah kita mampu melindungi (upaya pelestarian) lingkungan?
7.Apakah kita bisa mencegah korupsi terkait dengan investasi ini?
Apakah Indonesia terjebak utang infrastruktur ?
Pertanyaan ini kemudian bisa dijawab dengn sudah berapa banyak kriteria yang disebutkan diatas menjadi fakta di Indonesia ?
