Home AMDAL Bupati Rohil & Pertamina Hulu Rokan Akan Diadukan Ke KPK Terkait Dugaan...

Bupati Rohil & Pertamina Hulu Rokan Akan Diadukan Ke KPK Terkait Dugaan Tambang Ilegal

467
0
Haryanto Ketua Dewan Pembina Lembaga Pencegah Perusak Hutan Indonesia (LPPHI)/ist

ENERGYWORLD – Lembaga Pencegah Perusak Hutan Indonesia (LPPHI) akan mengugat dan melaporkan Bupati Rohil dan Pertamina Hulu Rokan (PHR) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan tambang ilegal menyusul mencuatnya kasus dugaan tambang ilegal di Kabupaten Rokan Hilir yang diduga menyeret PT Pertamina Hulu Rokan, PT Batatsa Tunas Perkasa dan PT Bahtera Bumi Melayu pada saat Presiden Jokowi sedang fokus menertibkan ratusan izin usaha pertambangan, kehutanan dan perkebunan, menjadi terasa sebagai suatu hal yang sangat ironis dan menyedihkan.

“Dugaan praktek tambang ilegal itu pun memunculkan kesan yang kental, bahwa pejabat mulai dari tingkat pusat hingga daerah, mengabaikan kebijakan Presiden Jokowi tersebut,” ungkap Haryanto Ketua Dewan Pembina Lembaga Pencegah Perusak Hutan Indonesia (LPPHI), Ahad (9/1/2022) di Pekanbaru.

“Oleh Sebab itu, terdiamnya Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir Suwandi ketika ditanya status IUP PT Batatsa Tunas Perkasa dan PT Bahtera Bumi Melayu sehingga kembali dibolehkan menambang tanah urug untuk kepentingan PT Pertamina Hulu Rokan itu tak boleh dibiarkan,” tambah Haryanto.

Saya sebagai Ketua Dewan pembina LPPHI menyatakan sikap akan meminta agar LPPHI menggugat pihak terkait secara perdata ke Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan sekaligus mempersiapkan laporan ke KPK,lanjutnya.

Menurut Haryanto, dalam waktu dekat LPPHI akan membuat somasi kepada pihak terkait untuk mematuhi peraturan perundang undangan, setidak-tidaknya mematuhi UU Nomor 3 tahun 2020 tentang Minerba dan UU Nomor 32 tahun 2009 tentang PPLH serta UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

“LPPHI akan somasi Menteri ESDM, Menteri KLHK, SKK Migas, Bupati Rokan Hilir, PT Pertamina Hulu Rokan, Inspektur Tambang Kementerian ESDM Perwakilan Riau dan PT Rifansi Dwi Putra untuk segera menghentikan kegiatan yang nyata melanggar UU tersebut,”papar Haryanto.

Jika somasi LPPHI tidak diindahkan dalam waktu enam hari kerja, lanjut Haryanto, maka LPPHI akan segera melakukan langkah-langkah hukum secara perdata dan pidana. Mengingat praktek pertambangan ilegal bukan delik aduan, sehingga aparat penegak hukum setempat bisa melakukan upaya pencegahan sedini mungkin tanpa harus dilaporkan.

“Oleh sebab itu, LPPHI akan segera mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum oleh pejabat terkait di PN Rokan Hilir, sekaligus melaporkan pihak-pihak terkait yang sengaja melanggar hukum yang menyebabkan kerugian negara akibat tidak membayar kewajibannya iuran atau pajak pertambangan kepada negara dan Pemda ke Komisi Pemberatasan Korupsi,” tutup Haryanto.(WAN/EWINDO)

Previous articlePLN “SAKARATUL MAUT” ?
Next articleIni 22 Poin Batubara dan Perbanditan Listrik

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.