Home AMDAL PEMBENTUKAN SUB HOLDING PLN MELANGGAR KONSTITUSI !

PEMBENTUKAN SUB HOLDING PLN MELANGGAR KONSTITUSI !

971
0
Ahmad Daryoko Koordinator INVEST.

Oleh : Ahmad Daryoko
Koordinator INVEST.

Rencana Menteri BUMN membentuk Sub Holding PLN dengan penerbitan SK Tim Percepatan Pembentukan Sub Holding PLN No : SK – 352/MBU/10/2021 tanggal 22 Oktober 2021 adalah melanggar Konstitusi.

MENGAPA MELANGGAR KONSTITUSI ?

Karena Sub Holding PLN diatas adalah perwujudan dari Naskah Kebijakan/Naskah Akademik “The White Paper ” Kebijakan Restrukturisasi Sektor Ketenagalistrikan yang diterbitkan oleh Departemen Pertambangan dan Energi tanggal 25 Agustus 1998. Persisnya butir 46, 47,48 dan 107 dari Kebijakan dimaksud !

Dimana “The White Paper” diatas menjadi Naskah Akademik terbitnya UU No 20/2002 tentang Ketenagalistrikan yang dibatalkan MK pada 15 Desember 2004 ( baca putusan MK No. 001-021-022/PUU-I/2003 tgl 15 Desember 2004).

Dengan demikian kalau UU No 20/2002 tentang Ketenagalistrikan yang notabene menginduk kepada Naskah Akademik diatas dibatalkan MK, berarti Naskah Akademiknya juga haram hukumnya dipakai sebagai landasan kebijakan apapun !

Nah faktanya UU No 11/2020 ttg Ciptakerja itu ber Naskah Akademik “The White Paper” dimaksud. Sehingga semua pasal UU Ketenagalistrikan yang sudah dibatalkan MK dihidupkan lagi.

Dengan demikian ketahuan “benang merah” nya, bahwa Kebijakan Menteri BUMN untuk membikin Sub Holding PLN diatas juga melanggar putusan MK No 001-021-022/PUU-I/2003 tanggal 15 Desember 2004 serta putusan MK No 111/PUU-XIII/2015 tanggal 14 Desember 2016, mengingat kebijakan Menteri BUMN tesebut menginduk ke UU No 11/2020 tentang Ciptakerja (yang Naskah Akademiknya adalah “The White Paper” haram diatas ).

Terlebih lagi maksud pembentukan Sub Holding ini (yang ternyata persis dengan konsep “The White Paper” 25 Agustus 1998) adalah untuk “megerdilkan” PLN sebagai Holding Company, karena kewenangan PLN nantinya akan dilimpahkan ke Sub Holding yang terbentuk. Sedangkan PLN nantinya hanya akan menjadi Unit Kecil yang mengurus Kontrak Kontrak PPA sebelum di serahkan ke Sub Holding tadi.

Maksud lain dari pembentukan Sub Holding adalah dilepaskannya Unit PLN P2B (Pusat Pengatur Beban) dan akan dijadikan sebagai Unit Independent yang bertugas sebagai :

1). Pengatur System.
2). Pengatur Pasar.

Nah setelah ini semua terbentuk maka kawasan Jawa-Bali akan diterapkan kompetisi penuh kelistrikan atau MBMS (Multy Buyer and Multy Seller) System. Sehingga Pemerintah sudah tidak bisa intervensi pasar listrik. Dan dipastikan tarip listrik akan liar sesuai kemauan Aseng/Asing ( seperti terjadi di Kamerun tahun 1999 – 2000 dan di Philipina 2006-2007).

Selanjutnya PLN Holding dibubarkan dan PLN Luar Jawa kedepan akan dijadikan BUMD seperti PDAM dibawah pengelolaan Pemda setempat !

KESIMPULAN :

Semua itu merupakan “grand design” IFIs (WB, ADB, IMF) dalam “The Power Sector Restructuring Program ” (PSRP) yang kemudian di “jiplak” kedalam “The White Paper” Kebijakan Restrukturisasi Sektor Ketenagalistrikan Departemen Pertambangan dan Energi 25 Agustus 1998 yang merupakan kehendak LOI 31 Oktober 1997 dimana Pemerintah di arahkan oleh LOI untuk tidak lagi meng handle BUMN Pelayanan Publik seperti PLN , sehingga harus di privatisasi dan di liberalkan !

Boleh saja Erick Tohir berdalih macam2, agar effisien , agar effektip , memudahkan pengadaan material distribusi, melancarkan pelayanan pelanggan , serta seribu satu macam alasan yang lain.

Tetapi yang jelas program yang sedang dia jalankan dengan Tim Percepatan Pembentukan Sub Holding PLN diatas adalah menginduk ke UU No 11/2020 tentang Omnibuslaw yang ternyata bernaskah Akademik “The White Paper” yang diharamkan MK diatas !

HARUS DILAWAN !
ALLOHUAKBAR !!
MERDEKA !!

JAKARTA, 15 JANUARI 2022.

  • TAGS
  • #
Previous articleDirjen PSLB3 Rangkap Jabatan dan Komisaris PT Pertamina Hulu Rokan
Next articleManajer PT Rifansi Dwi Putra Sebut Lokasi Tanah Urug Diduga Ilegal Milik Pertamina Hulu Rokan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.