Home BUMN Koordinator Inspektur Tambang Riau Mengaku Tak Berwenang Tangani Penambangan Ilegal Tanpa IUP

Koordinator Inspektur Tambang Riau Mengaku Tak Berwenang Tangani Penambangan Ilegal Tanpa IUP

214
0
ilustrasi

ENERGYWORL.CO.ID – Koordinator Inspektur Tambang Riau Diary Sazali Puri Dewa Tari mengaku tak memiliki kewenangan menertibkan tambang yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan. Ia mengatakan hal itu terkait lokasi baru diduga penambangan tanah urug PT Rifansi Dwi Putra untuk kebutuhan operasi pemboran PT Pertamina Hulu Rokan di Kecamatan Bangko Pusako, Rokan Hilir, Riau.

Demikian keterangan Direktur Eksekutif CERI Yusri Usman kepada wartawan Selasa (18/1/2022), membeberkan dialognya dengan Inspektur Tambang Riau itu pada Selasa siang.

Menurut keterangan Yusri, dalam dialog itu, Diary awalnya mengatakan supaya ia mencoba membaca lagi Undang Undang No 3 tahun 2020 tentang Minerba, dan melihat sampai dimana kewenangan Inspektur Tambang.

“Lalu dia mengatakan ranah ilegal atau pidana, yang bisa melakukan penindakan adalah Aparat Penegak Hukum. Coba sebelum mencari-cari kambing hitam abang pertanyakan, mestinya itu Polsek dan Polresnya kemana?,” ungkap Yusri menceritakan keterangan Diary.

Yusri lantas menanyakan bukan Inspektur Tambang yang melaporkan hal itu ke Penegak Hukum? “Dia lalu menjawab, ilegal delik umum gak pake pengaduan pun bisa ditangkap,” tukas Yusri.

“Seperti yang dilakukan terhadap tambang PT Batatsa Tunas Perkasa dan PT Bahtera Bumi Melayu, kan ada inisiatif inspektur mengundang Ditreskrim Polda, kenapa dalam informasi yang di Balam tidak.” sergah Yusri lagi.

Diary lantas mengatakan, hal itu karena kedua perusahaan itu punya IUP walaupun eksplorasi. “Inspektur tambang baru bisa masuk untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pada pemegang IUP. Kalo gak punya IUP yah memang ilegal. Ranahnya dari awal aparat penegak hukum,” kata Diary.

Yusri lantas menanyakan, jika ada tambang Ilegal tak miliki IUP, Inspektur Tambang bisa berbuat apa aoa atau tidak bisa masuk.

“Makanya secara administrsi kami setop dan untuk tindakan pidananya kawan-kawan kepolisian yang proses. Jelas ini aparat penegak hukum yang bisa masuk sesuai aturan Undang Undang. Nah kami akan diminta sebagai saksi ahlinya,” ungkap Diary kepada Yusri.

Yusri Usman, Direktur Eksekutif CERI/ewindo

Yusri mengatakan, ia lalu menanyakan kepada Diary, apakah untuk tambang didugal ilegal yang di Balam Km 16 Bangko Pusako Rohil dan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, Inspektur Tambang tak bisa berbuat apa-apa?

“Lihat dan baca lagi UU no 3 tahun 2020 dan UU 4 tahun 2009 bang, serta PP No 55 tahun 2010, Permen ESDM No 26 tahun 2018 dan Kepmen ESDM 1827 tahun 2018. Sampai dimana kapasitas dan wewenang Inspektur Tambang,” ungkap Diary.

Yusri kemudian menanyakan kepada Diary, apakah berdasarkan informasi masyarakat yang telah diberitakan oleh media, dan sudah diinfokan ke Koordinator Inspektur Tambang, apakah Inspektur tambang sesuai Tupoksi tidak menginformasikan ke Polres Rohil, Kampar dan Ditreskrim Polda?

Diary lantas menjawab. “Duh, muter-muter abang nih. Kan jelas di media udah ribut. Semua warga negara bisa melaporkannnya. Tanpa pelaporan pun karena itu delik umum mestinya aparat yang terdekat sudah semestinya menindak lanjuti,” jawab Diary.

“Kan lebih pas jika Inspektur Tambang sesuai Tupoksinya ikut melaporkan juga sebagai tugas negara,” lanjut Yusri kepada Diary.

Diary lantas balik bertanya. “Dari mana Tupoksinya,” jawab Diary. Yusri setelah itu membalas dan menanyakan untuk apa ada inspektur tambang dibentuk, jika tidak bertindak apa apa ?.

“Untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemegang IUP. Kepada yang berizin,” jawab Diary. “Khusus yang berizin, jika tak berizin inspektur tambang diam saja?,” lanjut Yusri. Diary pun kembali menjawab, bahwa aparat penegak hukum yang punya wewenang.

“Gitu ya, jadi inspektur tambang boleh diam saja jika melihat tambang yang tak berizin ya? , seharusnya bentuk pencegahan itu bisa dilakukan dengan inisiatif inspektur tambang ikut menyelidiki apa benar informasi yang beredar di media dan melaporkan ke penegak hukum adanya indikasi pelanggar hukum dari aktifitas tambang itu,” tanya Yusri lagi.

Diary lantas mengatakan pihaknya selalu berkoordinasi dengan teman-teman Reskrimsus Polda dan membantu sesuai kewenangan Inspektur Tambang Riau. Namun, ketika ditanyakan mengenai kondisi di Balam dan Tapung Hulu, Diary hanya mengatakan supaya Yusri menanyakan hal tersebut ke Polda Riau. “Pasti kami tanyakan,” tutup Yusri singkat.(AHM)

Previous articleInspektur Tambang Riau Bungkam Soal Pemindahan Lokasi Pengurugan Tanah untuk PHR di Rokan Hilir
Next articleHakim PN Pekanbaru Tolak Seluruh Eksepsi Para Tergugat Perkara Limbah B3 TTM Blok Rokan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.