ENERGYWORLD.CO.iD – Ketua Dewan Daerah WALHI Jawa Barat Dedi Kurniawan Meminta Menteri BUMN agar Serius menindak dan Mengaudit BUMN Gagal dan melanggar implementasi yang merugikan lingkungan dan dengan sengaja Belum ataupun Tidak Melakukan Kewajiban terhadap Regulasi Lingkungan atas Keluarnya IPPKH dari KLHK untuk Pembangunan non Kehutanan yang banyak berpengaruh terhadap kerusakan Alam.
Ada beberapa BUMN yang sampai saat ini belum melaksanakan Kewajiban Mempersiapkan dan Menyerahkan Lahan Konvensasi kepada KLHK yang Tersirat di IPPKH, juga banyak Implementasi yang tidak sesuai. Ada beberapa BUMN diantaranya Pertamina Geotermal energy ( PGE ) PT Antam dan PLTA dan beberapa lainnya.
Dari Data yang kami miliki perusahaan tersebut belum melakukan kewajiban Penggantian Lahan Kompensasi dan mereka Berdalil Sedang Meminta Waktu salah hal Penggantian Lahan. itu mengindikasikan tidak profesional nya perusahaan, karena kalo mereka dari awal tidak sanggup, maka harusnya tidak melakukan perusakan melalui skema Landclearing, Eksplorasi, Ekploitasi yang telah merusak tatanan lingkungan dan kawasan sebagai paru-paru dunia yang sudah menjadi Perhatian Dunia ataupun Presiden.
Terkait hal tersebut maka kami meminta agar Perusahaan tersebut diberikan sanksi atas ke lalaian dan tidak ada kepedulian akan masa depan bahkan harus ada pemberhentian Aktifitas serta sanksi administrasi lainnya.
Seiring dampak perubahan iklim dan berakibat kebencanaan kami juga meminta KLHK tidak memberikan tambahan waktu atas kewajiban Perusahaan tersebut, dan melakukan peringatan sesuai regulasi yang tegas dan segera mencabut IPPKH dimakasud.
Kami juga meminta KLHK tegas kepada seluruh pelanggar IPPKH untuk segera melaksanakan Penggantian kawasan, bagi yang melaksanakan tetapi tidak sesuai dengan regulasi agar segera diperbaiki.
Peringatan dan tindakan tegas Pemerintah dipandang perlu Apalagi kepada perusahaan Plat merah (BUMN) yang wajib memberi contoh baik, tindakan tegas tanpa tebang pilih untuk menjamin kehadiran Negara dari aspek Kehutanan dan Lingkungan sehingga pembangunan yang berkelanjutan menjadi legesi bagi pemerintah.
Semua itu selalu dihitung sebelum melakukan investasi apa lagi Perusahaan BUMN yang pendanaannya banyak dari Pinjaman dari Lembaga keuangan Dunia seperti Bank Dunia, ADB dan lainnya, Erick Tohir jangan memberikan warisan kerusakan Alam selain warisan korupsi yang sering kami dengar. (red )
