ENERGYWORD.CO.ID – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara (BEM-Nus mempertanyakan kemana dana Rp.7,6 T yang di kelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) BPDPKS untuk upaya Stabilisasi Harga Minyak goreng di Pasar.
“Karena hingga saat ini, harga minyak goreng yang kita temukan di pasar masih melambung tinggi,”ungkap Eko Pratama Koordinator Pusat BemNus Sabtu, 22 Februari 2022.
Kami mengingatkan kepada BPDPKS untuk serius dan tidak main-main, ini persoalan hajat hidup orang banyak.
“Saat ini Keluhan itu datang dari berbagai macam penjuru di masyarakat, mulai dari pelaku usaha UMKM kuliner, emak-emak dan dampaknya langsung. Apalagi sebentar lagi kita akan memasuki bulan puasa (Ramadhan), semua akan menjerit jika kondisinya masih seperti ini,” jelas Eko.
Sampai kapan solusi jangka pendek ini akan bertahan, pemerintahpun tak bisa memberikan kepastian kepada masyarakat.
“Tampak sebegitu tidak berdayanya pemerintah di hadapan para kartel minyak goreng ini, berbagai paket kebijakan di luncurkan, operasi pasar yang tidak tepat sasaran, subsidi yang cukup besarpun tak kunjung membuat harga minyak goreng stabil, dan berujung pada kelangkaan,”beber Eko
Kami (Bem Nusantara) di seluruh indonesia akan konsisten lakukan survey pasar, jika didapati harga yang masih melambung dengan skema subsidi 7,6 Triliyun yang tidak tanggung-tanggung, berarti fix Turun ke jalan mungkin solusi yang di butuhkan. “Maka jangan salahkan jika kami (Mahasiswa) akan turun bersama Pedagang pasar dan emak-emak meramaikan kantor BPDPKS, Kemendag, dan instansi terkait lainnya,”pungkas Eko Pratama. (AMK)
