Home BUMN KRISIS UKRAINA : HARGA BATU BARA “MELEJIT” BAGAIMANA PLN ?

KRISIS UKRAINA : HARGA BATU BARA “MELEJIT” BAGAIMANA PLN ?

659
0
Ahmad Daryoko Koordinator INVEST.

Oleh : Ahmad Daryoko
Koordinator INVEST.

Sebagaimana diberitakan CNBC. Indonesia 4 Maret 2022 bahwa harga batu bara saat ini mencapai USD 446 per metric ton (tertinggi sepanjang sejarah) dampak dari perang Rusia-Ukraina ! Bagaimana terkait pembangkit2 PLTU yang dipakai PLN selama ini ?

Yang terdampak sebenarnya IPP (Independent Power Producer) swasta seperti Shenhua, Hudian, Chengda, Marubeni, Bimasena, GE, Java 1, Java 7 dst dengan total kapasitas sekitar 25.000 MW (mayoritas) dan segelintir milik PLN dibawah 3.000 MW.

Namun mengingat kelistrikan masih menjadi tanggung jawab Pemerintah (paling tidak sampai saat ini), maka PLN masih ditugaskan sebagai EO (Event Organizer) oleh Pemerintah, dengan bermodalkan segelintir pembangkit dan jaringan Transmisi dan Distribusi (itupun sebenarnya sudah disewakan ke Kartel Listrik Swasta mulai 2020).

Sebagai EO tentunya PLN mewakili Pemerintah, sedang biaya operasi kelistrikan sepenuhnya ditanggung Pemerintah, yang semuanya akan dilaporkan setiap akhir tahun buku oleh PLN. Sehingga demi “Pencitraan” Rezim, ditengarai PLN telah membuat laporan akal2an menyangkut angka ratusan triliun rupiah ( Law Justice 5 Maret 2022). Karena sebenarnya, defisit berapapun akan ditanggung Pemerintah bernama “subsidi listrik”. Dan semua itu berasal dari hutang luar negeri (terutama dari China). Dan sampai saat ini tidak ada satupun pihak yang bisa mengontrol hutang luar negeri tersebut, karena sudah masuk ke “benang kusut” Oligarkhi !

Fenomena kelistrikan seperti diatas, dimana akhirnya PLN hanya menjadi EO saja , adalah akibat penjualan asset PLN oleh oknum “Peng Peng” semacam Luhut BP, Erick Tohir, JK, Dahlan Iskan ke Aseng/Asing dan Taipan 9 Naga dengan melanggar putusan MK No 001-021-022/PUU-I/2003 tgl 15 Desember 2004 dan putusan MK No 111/PUU-XIII/2015 tanggal 14 Desember 2016. Atau tegasnya, penjualan PLN itu dilakukan dengan melanggar Konstitusi ! Anehnya DPR RI sebagai Lembaga Tinggi Negara pembentuk UU (sekaligus penjaga Konstitusi ) diam saja terjadi nya pelanggaran tersebut, kecuali Fraksi PKS yang teriak teriak sendirian !

Para pengamat energi pun menyarankan agar para pengusaha batu bara tetap memenuhi aturan DMO (Domestic Market Obligation) 25 % untuk dalam Negeri dengan harga yang di patok rendah (disinilah keganjilan itu terjadi. Masak “Commercial good” diatur oleh UU ? ).

KESIMPULAN :

Inilah akibat para Pemimpin yang mengelola Negara tanpa Ideologi itu ! Semua dijalankan secara “pragmatis” ! Mestinya batu bara, minyak, kelistrikan masuk dalam pasal 33 ayat (2) UUD 1945, agar hajad hidup orang banyak tidak terbengkelai akibat bisnis pribadi ! (Inilah Ideologi Etatisme itu !).

Begitu juga dalam Ideologi Islam, terdapat Hadhist Riwayat Ahmad “Almuslimuuna shuroka’u fii shalashin fil ma’i wal kala’i wannar wa shamanuhu haram” yang mewajibkan api ( energi, seperi listrik , minyak/gas, batu bara ) harus di kuasai Kholifah/Kepala Negara sebagai komoditas kepemilikan publik (“Public Good”) dan haram hukumnya di komersialkan sebagai komoditas komersial (“Commercial Good”).

Dan masalah kelistrikan ini menjadi “sengkarut” yang makin lama makin “ancur ancuran” adalah akibat dari “The White Paper” Departemen Pertambangan RI 25 Agustus 1998, yang merupakan “grand design” dari “The Power Sector Restructuring Program” (PSRP) karya IFIs (WB,ADB,IMF) sebagai tindak lanjut penanda tanganan LOI (Letter Of Intent) 31 Oktober 1997.

CATATAN :

Rezim “Freemasonry” (gabungan Komunis dan Kapitalis) Jokowi ini masih memakai PSRP sebagai Naskah Akademik UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja Cluster Ketenagalistrikan.

JAKARTA, 8 MARET 2022

Previous articleNasir Demokrat Ini Wakil Rakyat atau Preman?
Next articleKASUS LIMBAH B3, KUASA CHEVRON KEBERATAN SIARAN PERS LPPHI, HAKIM: ITU DI LUAR WEWENANG KAMi, URUSAN MEREKA LAH ITU…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.