Home BUMN MINYAK GORENG DAN LISTRIK (Bagian II).

MINYAK GORENG DAN LISTRIK (Bagian II).

238
0
Ahmad Daryoko Koordinator INVEST.

Oleh Ahmad Daryoko
Koordinator INVEST.

I.PERSAMAAN :

Minyak goreng dan listrik sama sama merupakan komoditas strategis yang mestinya mengikuti pasal 33 ayat (2) UUD 1945 , yaitu “Cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajad hidup orang banyak dikuasai Negara “. Acuan lain Hadhist, “Almuslimuuna shuroka’u fi shalasin fil ma’i wal kala’i wan nar wa shamanuhu haram” (artinya : umat Islam/umat manusia berserikat atas tiga hal yakni air, ladang dan api dan atas ketiganya diharamkan harganya, dan harus dikuasai Negara/Kholifah).

Artinya komoditas air, ladang (termasuk ladang sawit) dan api (energi , termasuk listrik, minyak bumi, batu bara, gas dst) harus dikuasai atau dimonopoli oleh Negara/Kholifah.

Dalam hal ini untuk minyak, yang harus dikuasai Negara adalah ladang atau kebun sawit nya. Sementara sudah bertahun tahun para konglomerat Taipan 9 Naga telah menguasai jutaan hektar ladang sawit , karena Pemerintah telah menjual/menyewakan hutan untuk ditanami sawit oleh mereka ini. Sedang pabrik minyak sawit sudah mereka kuasai juga.

Dengan demikian, otomatis para Taipan 9 Naga tersebut telah memonopoli komoditas minyak goreng. Sementara minyak goreng yang sudah dikuasai swasta, sepenuhnya akan mengikuti “mekanisme pasar bebas” yang harganya tidak bisa di atur oleh Peraturan Pemerintah maupun UU. Sehingga wajar kalau Menperindag M. Luthfi mengaku tidak bisa mengatasi perilaku Kartel atau para “Mafia Minyak Goreng”. Yang salah adalah Pemerintah saat itu, yang menjual hutan ke para Taipan 9 Naga untuk dijadikan ladang sawit, sehingga rantai pasok dikuasai Taipan 9 Naga.

Demikian juga kelistrikan, mestinya untuk listrik juga mengikuti pasal 33 ayat (2) UUD 1945 serta hadhist diatas. Namun saat ini baik pembangkit maupun Ritail sudah dijual ke Aseng/Asing dan Taipan 9 Naga. Yang berperan dalam penjualan PLN adalah Oligarkhi “Peng Peng” semacam JK, Luhut BP, Dahlan Iskan dan Erick Tohir, termasuk dijual ke Perusahaan2 pribadi mereka. Sehingga kelistrikan pun otomatis sudah mengikuti “mekanisme pasar bebas”.

II. PERBEDAAN.

Kalau komoditas minyak goreng Pemerintah mengaku tidak bisa menguasai perilaku “para mafia”, maka pada komoditas listrik yang sebenarnya sudah dalam “mekanisme pasar bebas”, Pemerintah masih bisa mengendalikan Kartel Listrik Swasta karena masih menguasai instalasi P2B (Pusat Pengatur Beban) yang ada di Cinere/Depok sana. Sedang biaya kelistrikan (tarip yg timbul) di “redam” oleh Pemerintah dalam bentuk subsidi yang sesungguhnya ratusan triliun (Rp 200,8 triliun untuk 2020 sesuai pemberitaan Repelita Online 8 Nopember 2020).

Sehingga bisa saja setelah tidak menjadi Presiden , Jokowi bilang,”Apa kabar Bro ? Enak jaman ku tho, listrik murah ? Hehe”! …padahal yang jual PLN secara tuntas di eranya, dan rakyat tidak tahu !

III. KESIMPULAN :

Untuk minyak goreng , mekanisme pasar bebas secara alami tidak bisa di kendalikan, karena Pemerintah tidak memiliki instrumen pengendalinya !

Sementara, mekanisme pasar bebas kelistrikan, Pemerintah masih bisa mengendalikan Kartel yang ada karena masih memiliki instalasi pengendali System dan pengendali pasar yang ada di PLN P2B.

Sehingga saat ini Menteri BUMN masih belum membentuk Subholding Transmisi, agar PLN P2B masih dikuasai nya. Namun diperkirakan Subholding Transmisi akan dibentuk pada akhir masa jabatan Rezim Jokowi (akhir 2024), dan dipastikan tarip listrik akan melejit minimal lima kali lipat (sesuai pembahasan Sidang MK).

Kecuali bila Jokowi diperpanjang masa jabatan nya (bisa dijadikan “bargaining position” jabatan RI 1).

Artinya, untuk listrik ada dua pilihan :

– Saat ini tarip listrik relative stabil karena ditutup dengan subsidi. Tetapi hutang LN membengkak karena subsidi listrik berasal dari hutang LN.

– Saat ini Pemerintah melepas subsidi listrik dengan membentuk Subholding Transmisi , dan sekaligus mengeluarkan PLN P2B dari PLN berubah menjadi Lembaga Independent yang berfungsi :
A. Pengatur System .
B. Pengatur Pasar.

Kita lihat saja, apa yang akan dilakukan Pemerintah sebagai tindak lanjut penjualan PLN pada akhir 2024 nanti ? Karena saat ini PLN hanya menjadi EO ( Event Organizer ) yang assetnya hanya yang ada diluar Jawa-Bali saja !

MAGELANG, 1 APRIL 2022.

Previous articleOknum Perusahaan Yang Akan Ditunjuk Sebagai Pelaksana Pemulihan Limbah TTM Blok Rokan Diduga Kuat Ikut Atur Tahapan Penunjukan Pelaksana oleh PHR?
Next articleKejaksaan Agung Harus Mampu Ungkap Otak Pelaku Dugaan Penyimpangan Import Besi di Kementerian Perindustrian, Bukan Kroconya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.