ENERGYWORLD, JAKARTA, – Setelah PT Pertamina (Persero) pada Kamis (31/3) malam mengumumkan kenaikan harga eceran BBM jenis Pertamax Ron 92 menjadi Rp 12.500 perliter, yang berlaku mulai 1 April 2022. Tak lama berselang sehari kemudian, Sabtu (1/4) BBM jenis Pertalite langka di berbagai SPBU daerah.
“Sebab, selisih harga Rp 4.850 perliter antara Pertamax standar Euro 3 dengan Pertalite Euro 2, telah memicu pengguna Pertamax migrasi besar besaran ke Pertalite, diprediksi sekitar 5 % dari 13 % konsumen Pertamax telah beralih ke BBM Pertalite,” demikian penjelaskan Direktur Ekesekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman (foto) dalam rilis yang diterima, Minggu (3/4).
“Meski banyak pihak mempertanyakan mengapa Malaysia bisa menjual Gasoline Ron 95 standar Euro 4 hanya Rp 7000,- perliter, sementara Indonesia kualitas BBM hanya Euro 2 dan Euro 3 harganya selangit lebih mahal dari itu, karena BBM Pertamina yang memenuhi standar Euro 4 hanya Pertamax Turbo dengan Pertamina Dex,” terangnya.
Sudah pasti, kata Yusri, dengan meningkat drastisnya pengguna Pertalite telah memberikan tekanan potensi kerugian lebih besar bagi Pertamina sendiri. Faktor penyebab migrasi selisih harga yang jomplang diperparah daya beli yang lemah dari masyarakat atapun golongan menengah.
Hal ini karena konsumsi Premium dan Pertalite mencapai 83% dari total konsumsi BBM Nasional, sangat signifikan dampaknya bagi cash flow Pertamina, wajar jika Pertamina membatasi suplai Pertalite dan Biosolar ke SPBU, karena tekornya besar sekali.
Hanya saja anehnya kata Yusri, Kementerian ESDM pada 10 Maret 2022 sudah menetapkan Pertalite adalah jenis BBM penugasan menggantikan Premium, dengan kuota 23,04 juta KL (Kilo Liter) pada tahun 2022, tapi baru diumumkan pemerintah oleh Dirjen Migas di depan DPR Komisi VII pada Selasa (29/3/2022).
Menurut Dirjen Migas Tutuka Ariaji di depan DPR Komisi VII, sampai dengan akhir Febuari saja, realisasi Pertalite sudah over kuota sebanyak 18, 5 %, diperkirakan dengan konsumsi normal pada akhir tahun 2022 over kuota hanya 15%.
“Sangat dipahami, akibat tidak dipatok berapa subsidi Pemerintah kepada Pertamina akibat kerugian harga jual Pertalite, meskipun akan diganti oleh Pemerintah, namun waktunya tak bisa cepat, bisa terjadi 3 sampai dengan 4 tahun akan datang baru dibayarkan pemerintah,” katanya.
Dikatakan, setidaknya Pertamina Kilang Internasional dengan Pertamina Patra Niaga setiap hari harus ada sekitar USD 150 juta atau Rp 2, 2 triliun untuk belanja minyak mentah dan BBM demi mengamankan pasokan dalam negeri, baik untuk membayar kepada trader, Pertamina Hulu Energi dan negara maupun KKKS lainnya.
Melihat realitas kondisi tersebut, Menko Marinves pada Jumat (1/4) telah memberikan komentar bahwa Pemerintah segera akan menyesuaikan harga jual Pertalite, LPG 3 kg secara bertahap, mulai Juli dan September tahun ini”.
Tak hanya itu, Dirut Pertamina Nicke Widyawati ketika kunjungan kerja ke Jambi pada Sabtu (2/4) menyaksikan sendiri terjadi antrian mengular di beberapa SPBU. Dalam wawancara Nicke dengan supir truk batubara, Nicke malah menyuruh pemilik SPBU untuk menambah dispenser agar bisa mengurai antrian panjang itu.
“Padahal, persoalan utama penyebab antrian panjang, akibat lamanya OTW Biosolar itu dari Depo BBM ke SPBU, bisa mencapai 10 jam hingga 24 jam bahkan lebih, meskipun lokasinya dekat dan jika harga minyak mentah dunia lagi murah waktu antarnya hanya 1 sampai dengan 2 jam paling lama, jadi bukan karena dispensernya kurang di SPBU,” katanya. (YU/Ewindo)
