Home BUMN Kementerian ESDM dan Pertamina Apa Belum Kapok Program Biodiesel Berbasis CPO?

Kementerian ESDM dan Pertamina Apa Belum Kapok Program Biodiesel Berbasis CPO?

355
0

ENERGYWORLD.CO.ID, JAKARTA — Pernyataan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi pada Febuari 2022 bahwa salah satu biang kerok langka dan mahalnya minyak goreng disebabkan CPO (Crude Palm Oil) telah digunakan untuk program biodiesel, yaitu B30 sebanyak 10,15 juta kilo liter pada tahun 2022 atau 43% dari total konsumsi CPO dalam negeri. Sebelumnya pada tahun 2021 sebanyak 9,41 juta kilo liter.

Demikian dikatakan oleh Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman, Rabu (6/4/2022).

“Terbukti, berbagai kebijakan oleh Kemendag untuk mengatasi kelangkaan dan kemahalan harga minyak goreng di negara produsen CPO terbesar di dunia telah gagal, bahkan banyak dikomentari bahwa negara telah dipencundangi oleh oligarki sawit,” ungkap Yusri.

Kemudian, lanjut Yusri, Dirut Pertamina Nicke Widyawati telah mengakui juga, bahwa untuk memproduksi B100 di kilang bisa dan berhasil dilakukan, namun harganya yang tidak ekonomis.

“Hal tersebut, diucapkan Nicke dilansir pada Pertamina Energia Weekly pada 29 Maret 2022. Dia mengatakan Pertamina saat ini baru bisa menjalankan B30 dari blending Solar 70% dan FAME 30%, namun kilang Pertamina sudah bisa memproduksi B100, tapi harga sawitnya ini, jika Pertamina jual B100 gak ada yang bisa beli, harganya mahal, kata Nicke,” ungkap Yusri.

Namun sebelumnya, lanjut Yusri, Menteri ESDM Arifin Tasrif pada 24 Maret 2022 dengan bangga menyatakan di media bahwa program mandatori B30 nilai pasarnya pada tahun 2021 mencapai USD 4 miliar atau setara Rp 57 triliun (asumsi 1 USD = Rp 14.300), dan pihaknya berhasil menjalankan program B30 sudah mencapai 11,7% dari bauran energi baru terbarukan (EBT).

“Hal itu diucapkan Arifin Tasrif, di saat gencar wacana peninjauan ulang program B30 menjadi B20, akibat CPO dianggap termasuk faktor penyebab utama meroketnya harga minyak goreng di pasar,” kata Yusri.

Terbukti, kata Yusri, bahwa program mandatori biodiesel, B30 yang dijalankan Pemerintah telah salah jalan jika berbahan baku dari CPO, selain mahal harganya, ternyata telah berakibat ikut membuat harga minyak goreng semakin mahal dibeli oleh rakyat.

Dijelaskan Yusri, kebijakan biodiesel bermula dari Permen ESDM Nomor 32 tahun 2008 tentang Penyedian, Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar lainnya, yang tujuannya sangat bagus untuk pengembangan energi terbarukan.

“Tapi, mari kita coba bandingkan antara harga modal minyak mentah dengan CPO saat ini, dengan asumsi harga minyak mentah USD 110 perbarel dan harga CP0 di pasaran internasional USD 1,305 perton, maka diperoleh harga dasar minyak mentah perliter adalah Rp 9,893. Kemudian harga dasar CPO perliter Rp 20.073, terbukti harga dasar CPO dua kali harga minyak mentah, harga dasar tersebut belum termasuk biaya olah di kilang untuk menjadi Solar maupun FAME,” beber Yusri.

Kementerian ESDM telah merilis harga Biodiesel Rp 15.559/ liter untuk April. Pertamina, 14 Maret 2022 telah merilis harga dasar keekonomian Biosolar Industri Rp 17.500 perliter. Biosolar hanya Rp 5.150 perliter dan Dexlite Rp 12.900 perliter di SPBU.

“Disparitas harga yang sangat tinggi inilah biang penyelewangan membuat jadi langka di SPBU,” kata Yusri.

Dikatakan Yusri, faktanya, meskipun sudah ratusan triliun uang berasal dari APBN dan dana sawit yang dikelola oleh BPDPKS dihabiskan mensubsidi Solar dan FAME, ternyata tak mampu mengatasi kelangkaan Solar Subsidi di SPBU.

“Padahal, CERI sejak tahun 2020 sudah mempertanyakan soal kebijakan Pertamina akan memproduksi Green Diesel, Green Gasoline dan Green Avtur dari bahan RBDPO (Refined, Bleached, Deodoridez Palm Oil) dengan co-processing kilang dengan katalis Merah Putih, karena sejak awal kami sudah menduga bahwa program tersebut tidak ekonomis, buang waktu, serta buang uang Pertamina saja,” kata Yusri.

Sebab, lanjut Yusri, tidak ada satupun negara di dunia telah mengembangkan Biodiesel berasal dari bahan baku CPO hingga mencapai 30%, kecuali negara Indonesia, Malaysia saja tak lebih 10%.

Terkini, kata Yusri, perusahan Airbus telah berhasil dua kali menerbangkan superjumbo A380 bermesin Rolls Royce Trent 900 pada 24 dan 29 Maret 2022, dengan menggunakan bahan bakar penerbangan berkelanjutan (SAF) yang berbahan baku minyak goreng bekas dan limbah lemak hewan.

Oleh sebab itu, kata Yusri, seharusnya pejabat sektor energi mengevaluasi ulang kebijakan biodiesel dari CPO, karena telah berdampak negatif bagi harga minyak goreng dan industri turunannya maupun terhadap biodiesel sendiri, sehingga tak perlu malu untuk belajar banyak dari negara lain soal bahan baku program Biodiesel, karena ada pilihan tehnologi lain yang bisa mengolah bahan limbah sawit, minyak goreng bekas, lemak binatang dan rumput laut untuk menjadi Biodiesel B100.

“Tehnologi yang sudah banyak digunakan di seluruh dunia, bahkan Singapore saja sudah menerapkan tehnologi biodiesel ini sejak tahun 2011,” ungkap Yusri.

Menurut Yusri, jika Pemerintah di bidang sektor energi tidak merubah peta jalan biodiesel nasional ke depan, maka persoalan kelangkaan dan kemahalan minyak goreng dan Solar di SPBU akan kita alami terus menerus.

“Maka tak salah rakyat patut curigai, jangan-jangan pejabat sektor energi kita memang benar dibawah kendali taipan sawit dalam menjalankan kebijakan Biodiesel ini,” tutup Yusri.(at)

  • TAGS
  • #
Previous articlePertamina Hulu Energi (PHE) ; Panen Di Tengah Kemelut Harga Minyak
Next articleREZIM INI MENGKHIANATI KONSTITUSI/KESEPAKATAN BANGSA !

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.