Home AMDAL MENGAPA PLN BERHUTANG RP 450 T ?

MENGAPA PLN BERHUTANG RP 450 T ?

429
0
Ahmad Daryoko Koordinator INVEST.

MENGAPA PLN BERHUTANG RP 450 T ?

Oleh : Ahmad Daryoko
Koordinator INVEST.

Sampai saat ini belum ada penjelasan resmi dari Pemerintah maupun pihak PLN, mengapa PLN berhutang sampai Rp 450 T ?

Namun dari “The White Paper” Kebijakan Restrukturisasi Sektor Ketenagalistrikan Departemen Pertambangan dan Energi 25 Agustus 1998, pada point 47 mengatakan bahwa saat PLN Jawa-Bali telah dalam keadaan “Unbundling” (terpecah secara fungsional oleh berbagai macam perusahaan swasta seperti saat ini), maka akan dibentuk Subholding Transmisi bernama Perusahaan Transmisi Jawa-Bali atau disingkat PTJB (yang saat ini ditunda pembentukannya oleh Menteri BUMN Erick Tohir dan lebih di dahulukan Subholding Pembangkit dan Distribusi).

Namun demikian telah digariskan dalam “The White Paper” diatas bahwa jaringan Transmisi dan Distribusi kedepan akan di dikelola dan di operasikan oleh PLN, guna “melayani” Pembangkit2 IPP dan Ritail yang dikelola oleh swasta (yang saat ini dikuasai “Oligarkhi Peng Peng” Luhut BP,JK, Dahlan Iskan, Erick Tohir yg bekerjasama dengan Aseng/Asing dan Taipan 9 Naga), yang sudah menjelma dalam operasional Kartel Listrik Swasta.

Dengan demikian PLN/Pemerintah harus melakukan investasi untuk membuat proyek Transmisi dan Distribusi serta memeliharanya guna men “service” operasional Kartel diatas. Sehingga mestinya Pemerintah berterus terang bahwa hutang PLN ratusan triliun itu untuk proyek transmisi dan distribusi itu. Karena kalau PLN/Pemerintah tidak menyediakan fasilitas tersebut, pembangkit IPP swasta tidak bisa mengalirkan “stroom” ke konsumen, tetapi “stroom” itu harus dibayar secara “Take Or Pay” minimal 70% daya perharinya (kerja gak kerja dibayar 70%).

Dimana skenario diatas adalah akibat tuntutan “The Power Sector Restructuring Program” (PSRP) sebagai “follow up” dari LOI (Letter Of Intent) 31 Oktober 1997.

KESIMPULAN :

Hutang PLN Rp 450 T terkesan ditutup tutupi. Ini semakin menguatkan bahwa semuanya untuk pembangunan prasarana Transmisi dan Distribusi (sesuai skenario PSRP ) guna men”service” berlangsungnya mekanisme pasar bebas kelistrikan yang faktanya justru dinikmati oleh Kartel Liswas atau “Oligarkhi Peng Peng” oknum pejabat yang sudah disebutkan diatas !

SEMUA RAKYATLAH NANTINYA YANG HARUS MEMBAYAR NYA !

INNALILLAHI WA INNA ILAIHI ROOJIUUNN !!

MAGELANG, 3 JUNI 2022.

Previous articleMengapa PLN Tidak Minta Diskon Harga Kepada Pembangkit Listrik Swata?
Next articleBuah Simalakama, Ekonomi 2022/2023 Siap Tergelincir

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.