ENERGYWORLDINDONESIA — Empat hari setelah ajang dunia balap Formula E yang diliput 150 negara dan berlangsung sukses tanpa dukungan dari satu pun BUMN sebagai sponsor di Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC) di Ancol 4 Juni 2022, mendadak Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengeluarkan pernyataan kepada awak media, bahwa Pertamina tak mau sebagai sponsor Formula E bukan karena alasan politik, tetapi murni karena tidak ada korelasi brand Pertamina dengan Formula E. “Kami mau branding apa?,” kata Nicke di Grha Pertamina Gambir Jakarta, Rabu (8/6/2022) malam.
“Balap mobilnya tanpa pelumas dan BBM, jadi filosofi sponsorsip itu untuk branding produk, Pertamina belum memiliki teknologi atau produk untuk kendaraan listrik,” ujar Nicke lebih lanjut.
Meski demikian, menurut Direktur Eksekutif CERI Yusri Usman, Ahad (12/6/2022), pada saat balap Formula E berlangsung, dunia media sosial riuh rendah membahas ketidakikutan BUMN mensponsor ajang balapan klas dunia itu, dimana netizen mengaitkannya dengan kondisi politik.
“Jika ajang balap Jakarta E-Prix sukses, akan membuat elektabilitas Anies Baswedan meroket. Sementara, Menteri BUMN Erick Thohir yang katanya juga digadang-gadang sebagai Cawapres di 2024 bisa terancam. Begitu suara netizen saya lihat ramai bergema di media sosial,” ungkap Yusri.
Tapi, lanjut Yusri, mungkin Nicke lupa pernyataan dia sebelumnya. “Tepatnya pada 8 Agustus 2021, dia pernah sesumbar, yaitu pada acara peresmian dua Stasiun Pengisi Kenderaan Listrik Umum (SPKLU) di SPBU MT Haryono dan Lenteng Agung Jakarta, yang digagas dari hasil kerjasama antara Pertamina dengan Badan Penerapan Pengkajian Tehnologi (BPPT), bahwa kegiatan itu merupakan dukungan kepada Pemerintah dalam mengembangkan industri mobil berbasis listrik untuk mengurangi ketergantungan kita terhadap energi fosil yang semakin menipis dan mahal berakibat peningkatan emisi karbon,” kata Yusri.
Bahkan lebih jauh, lanjut Yusri, Nicke menyatakan bahwa Pertamina dengan beberapa BUMN lain sudah membentuk perusahan Indonesia Battery Corporation (IBC) untuk mengembangkan industri mobil listrik, meskipun saat itu sempat disoal banyak orang ketika IBC mau mengakuisisi perusahaan streetscooter Jerman senilai USD 170 juta, yang dianggap tidak layak dari hasil due diligence, termasuk ditolak oleh Ahok sebagai Komisaris Utama PT Pertamina.
“Tak hanya itu, Dirut PT Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution pada 16 Desember 2021 telah menggandeng Gojek dan Gesit untuk percepatan pengembangan ekosistem sistem motor listrik di Indonesia,” ungkap Yusri.
Sehingga, menurut Yusri, alasan Nicke bisa dianggap aneh dan bertolak belakang pula dengan keterangan Kementerian BUMN yang diucapkan Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, yang beralasan panitia Jakarta ePrix baru sebulan mengajukan permohonan sponsor.
“Arya juga mengatakan butuh waktu lama untuk mengkaji value yang akan diperoleh jika jadi sponsor ajang itu,” kata Yusri.
Namun, menurut Yusri, apapun alasan dari mereka keduanya itu terkesan kental hanya ingin pasang badan untuk menyelamatkan muka Erick Thohir yang rame dicibir nitizens di media sosial menjelang perlombaan akan berlangsung hingga sekarang.
“Tetapi yang pasti, apapun alasan yang diucapkan mereka itu tidak sejalan dengan komitmen Presiden Jokowi sebagai Presidensi G20 untuk mengurangi emisi karbon dengan bertranformasi dari energi berbasis fosil ke energi terbarukan dan ramah lingkungan,” ujar Yusri.
Jadi, kata Yusri, lain waktu kalau Nicke mau memberikan alasan itu yang masuk akal sehat dan cerdaslah.
“Atau kalau berani Nicke jujur juga bicara ke publik, apa motifnya diduga memberikan gratifikasi tiket dan akomodasi kepada Wakil Ketua KPK Lili Pantuali Siregar untuk menyaksikan balap MotoGP di Mandalika selama sepekan di Hotel Amber Lombok Bech, mulai dari 16 Maret 2022 hingga 22 Maret 2022. Apa relevansinya?,” tanya Yusri.
“Karena, menurut yang kami baca di berbagai media, Nicke beberapa kali mangkir ketika diundang akan diperiksa sebagai saksi oleh Dewan Pengawas KPK terkait dugaan gratifikasi tiket kepada Wakil Ketua KPK, Lili Pantauli Siregar,” sambung Yusri.
Bahkan, kata Yusri, Syamsudin Haris sebagai anggota Dewas KPK sempat berang dan mengeluarkan pernyataan bahwa Nicke tidak kooperatif. Setelah itu, baru kemudian Nicke hadir di KPK memberikan keterangan sebagai saksi, yaitu pada 27 April 2022.
Diberitakan suara.com pada 5 Juni 2022, Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi menagih penjelasan Direktur Utama (Dirut) Pertamina, Nicke Widyawati terkait dugaan gratifikasi tiket nonton gratis MotoGP Mandalika Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar. Sebab, Nicke sempat berjanji akan memberikan penjelasan secara tertulis terkait hal tersebut.
Anggota Dewas KPK Albertina Ho menyebut pihaknya pun telah menyurati Nicke. Namun hingga kekinian yang bersangkutan belum juga memberi penjelasan sebagaimana yang telah dijanjikan.
“Surat sudah dikirim tanggal 20 Mei 2022, sampai hari ini belum terima balasan dari Pertamina,” kata Albertina Ho kepada wartawan, Minggu (5/6/2022).
Menurut penuturan Albertina Ho, Nicke menyampaikan janji tersebut saat diperiksa pada 27 April 2022 lalu. Ketika itu ada beberapa yang belum bisa dijelaskan oleh Nicke kepada penyidik dan dijanjikan akan disampaikan lewat keterangan tertulis.
“Namun sampai hari ini belum diterima Dewas meskipun Dewas juga telah mengirim surat untuk hal tersebut,” ungkapnya.
Sebagaimana diketahui, Lili dilaporkan ke Dewas KPK atas dugaan pelanggaran etik karena menerima fasilitas mewah saat menonton ajang MotoGP Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Laporan itu diketahui dari dokumen yang didapat pada Selasa (12/4/2022).
Berdasarkan dokumen tersebut, Lili diduga mendapatkan fasilitas menonton MotoGP per tanggal 18 sampai 20 Maret 2022 pada Grandstand Premium Zona A-Red.
“Jadi, pesan orang bijak lebih baik diam dari pada bicara kadang ada benarnya, untuk tidak menguak ketidak konsistenan kita dalam hal tertentu,” lanjut Yusri.
Yusri mempertanyakan, apa Nicke lupa pernah jadi Direksi di PLN sebelumnya?
“Bahwa Pertamina sejak tahun 1970 sudah mengembangkan energi geothermal di Kamojang sebagai energi primer, uap yang dihasilkan itu untuk memutar turbin menghasilkan listrik dan masuk ke sistem listrik PLN untuk disalurkan ke konsumen, termasuk minyak diesel yang dijual Pertamina untuk PLTD milik PLN di seluruh Indonesia,” kata Yusri.
Untuk itu, Yusri menyatakan mengapresiasi sikap tegas dan elegan Ahmad Sahroni selaku ketua OC Jakarta ePrix yang menolak diskon Rp 1 miliar dari PT Pertamina Kilang Internasional dengan alasan CGC (Good Corporate Governace) atau temuan BPK, dari pembelian produk Pertamina renewble diesel untuk menyalakan generator yang digunakan untuk pengisian ulang mobil Formula E.
“Mungkin Sahroni ingin mengirim pesan terselubung ke publik bahwa kasihan lihat Pertamina diurus gak benar sehingga kilang Pertamina sering terbakar,” kata Yusri.
“Demi menjaga nama baik negara dimata dunia dengan mensukseskan Jakarta E-Prix, dia tak segan segan merogoh koceknya sendiri Rp 1,2 miliar untuk membeli tiket, nilai itu lebih besar dari nilai diskon Pertamina,” lanjut Yusri.
Jadi, kata Yusri, akibatnya nitizens di medsos sekarang sudah memplesetkan omongan sohornya Erick Thohir. “BUMN itu Bukan Usaha Milik Nenek Loe, tapi Nenek Gue, kata netizen,” tutup Yusri.(aen/ewindo)
