Aendra Medita, EDITOR IN CHIEF & CEO PUBLISHER ENERGY WORLD INDONESIA.
OLEH AENDRA MEDITA*)
WAH Akhirnya kita tahu bahwa pemerintah resmi mengumumkan kenaikan BBM yang disampaikan oleh Presiden Presiden Joko Widodo (Jokowi). Harga Pertalite diputuskan naik dari Rp7.650 jadi 10.000 per liter.
“Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM. Sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini subsidi akan alami penyesuaian,” kata Jokowi dalam Konferensi Pers Presiden Jokowi dan Menteri Terkait perihal Pengalihan Subsidi BBM ditayangkan akun Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu (3/9/2022).
Lalu Menteri ESDM menambahkan “Pertalite dari Rp7.650 per liter, solar subsidi dari Rp5.150 pe liter jadi Rp6.800 per liter, Pertamax nonsubsidi naik dari Rp12.000 jadi Rp14.500 per liter. Ini berlaku 1 jam sejak diumumkan, pada pukul 14.30 WIB,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif saat mendampingi Jokowi.
Managing DirectorPolitical Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan mengatakan bahwa pertimbangan kenaikan harga BBM jelas tidak berdasarkan keadilan, di tengah kenaikan inflasi yang sangat tinggi, khususnya inflasi pangan. “Jelas kenaikan harga BBM tak berdasarkan keadilan,” jelasnya.
Pengkaji Geo- Politik dan Direktur Executive The Global Review Hendrajit memandang bahwa ada strategi pencabutan subsidi sektor rakyat tidak secara langsung. Yaitu dengan jalan memutar. Maka Jokowi pun mulai berdendang. Ada 70 persen kelompok ekonomi kuat yang memanfaatkan subsidi BBM. Pernyataan Jokowi inilah yang jadi dasar tim ekonomi presiden untuk menggulirkan kenaikan BBM seolah olah untuk memerangi orang kaya.
“Padahal ini adalah skenario politik untuk pencabutan subsidi sektor kerakyatan. Karena dengan kenaikan BBM ini, efek domino kenaikan harga akan meluas ke berbagai sektor. Harga 9 pokok naik, biaya pendidikan sekolah naik, biaya pelayanan kesehatan naik, dst. Satu naik memantik kenaikan harga lainnya, ungkap Hendrajit.
Soalnya sekarang, kenapa dalam situasi sensitif seperti sekarang jokowi dan tim Harvard mafia justru bertindak nekad? Hendrajit bertanya.
Yang jelas, sekali tembak dua burung lumpuh. Skenario neoliberal memuluskan agenda konsensus washington seperti privatisasi BUMN, buka kran impor seluas luasnya dan pencabutan subsidi sektor-sektrir rakyat, dengan kenaikan BBM ini sekarang berada di atas angin. Bahkan dengan kenaikan BBM ini, pencabutan subsidi sektor rakyat sudah berproses akibat efek domino kenaikan harga.
Ditambahkan Hendrajit bahwa bukan pakar-pakar konvensional macam Sri Mulyani yang selalu berkutat pada simptom gejala langsung nulis resep obat. Dan ternyata resepnya beracun. Ngeri kali.
Rocky Gerung dalam pandangannya yang viral bahwa sebenarnya bukan soal subsidi rakyat yang dimasalahkan. “Pemerintah harus melihat UUD kan pakir miskin dipelihara harusnya,” kata Rocky.
Jadi jelas memang jika soal bicara subsidi memang aneh. Rakyat dikorbankan. Jelegur….! Aksi mahasiswa pun meledak di Makasar. Susi Mantan Menteri Jokowi bertanya kenapa kita harus Impor BBM hehehe. Info hari ini kabarnya Malaysia menurunkan BBM dan sangat jauh dengan Indonesia.
Kita juga dibuat heran oleh MenESDM lewat Dirjennya akan memaksa SPBU Vivo harus segera menaikan BBMnya karena lebih murah dari Pertalite, sehingga para poengedaran sepeeda motor banyak yang menyerbu.
Ini makin Absurd sebuah negara intervensi usaha nyuruh-nyuruh menaikan jualannya padahal Vivo asal negera Swiss ini mungkin saja kebijakan jualnya seharga itu. “Apa hak pemerintah minta Vivo menaikan harga BBMnya, Menteri ESDM sebaiknya baca benar Peraturan Presiden nmr 191 tahun 2014, hak badan usaha menentukan harga jual BBM umum,” ujar Yusri Usman dari CERI.
Tapi ini di negeri Indonesia ya… bahkan bisa jadi akan kena UU persaingan usaha dan bisa saja di ancam pidana. Jadi Kenaikan BBM ini akan jadi kisah yang panjang dalam sepekan kedepan, mungkin bisa jadi mengalahkan sementran kasus Duren Tigan “Sambo” itu.
