Home AMDAL INILAH CATATAN AWAL TAHUN 2023 DARI EKONOM SENIOR INDEF

INILAH CATATAN AWAL TAHUN 2023 DARI EKONOM SENIOR INDEF

793
0

ENERGYWORLD.CO.ID — DISKUSI PUBLIK AWAL TAHUN 2023 INDEF menjadi “CATATAN AWAL TAHUN 2023 DARI EKONOM SENIOR INDEF” para pembicara Prof Dr Didin S Damanhuri, Ekonom senior INDEF, Prof Dr Didik J Rachbini, Ekonom senior INDEF, Dr. M.Fadhil Hasan, Ekonom senior INDEF, Dr Faisal H Basri, Ekonom senior INDEF, Dr M. Nawir Messi, Ekonom senior INDEF.

Prof Didin S Damanhuri melihat bahwa oligarki menjadi trendsetter di Indonesia dalam 5-10 tahun terakhir. Oligarki sendiri dimengerti sebagai sebuah sistem yang bekerja dalam bisnis atau politik di Indonesia. Dia akan menjadi lebih eksis pada 2023-2024 dan setelahnya, bekerja sebagai sebuah sistem. Namun fenomena Oligarki di Indonesia telah berlangsung lama dan tidak tiba-tiba saja muncul sebagai sebuah sistem.

Oligarki ditandai akan tumbuh subur dalam sebuah sistem politik yang tidak demokratisdengan mengendalikan kontrol ekonomi dan politik sebuah negara. Terjadinya koalisi gemuk di parlemen adalah bukti bekerjanya oligarki. Dia bekerja dengan mengabaikan lembaga hukum dan partisipasi publik dalam proses legislasi, sebagaimana diminta oleh Undang-undang,” paparnya yang disampaikan pada (05/01/2023)

Prof Didin menyatakan bahwa Flashback sejarah mencatat, oligarki pernah menggagalkan “Politik Benteng”sehinggapemerintahan jatuh bangun dan demokrasi gagal menyejahterakan rakyat. Di era Orba, oligarki ekonomi dikontrol Suharto yang otoriter dan tidak demokratis. Meski 200 konglomerat ketika itu menguasai 62% PDB tetapi tidak sampai mendikte Politik dan Orba berhasil dalam memenuhi kebutuhan pokok rakyat yang terjangkau dan stabil serta perekomian relative merata. rasio gini pengeluaran rata-rata 0,32.

Pada Era Reformasi demokrasi politik berjalan tetapi oligarki ekonomi mengendalikan politik, karena substansi demokrasi (ekonomi dan politik) tidak berjalan. Dampaknya ketimpangan makin buruk, rasio gini pengeluaran rata-rata sekitar 0,39. Tapi penguasaan asset oligarki ekonomi dibandingkan mayoritas penduduk sangat timpang, harta 4 orang terkaya sama dengan harta 100 juta penduduk Indonesia paling miskin (credit Suisse). 1 % penduduk terkaya sama dengan 46,6% {DB dan 10% terkaya sama dengan 75,3% PDB, menurut index oligarki/Material Power Index (Jeffrey Winter), jumlah 40 orang terkaya rata-rata dibagi income per kapita pada 2014 = 678.000 kali. Pada 2018 meningkat 750.00 kali, pada 2020 menjadi 822.00 kali, 2022 menjadi 1.065.000 kali (Forbes data),”urainya.

Terjadinya oligarki yang merajalela pada era reformasi salah satu sebabnya karena mereka dibiarkan menjadi investor politik di semua tingkatan pemiihan gubernur, pilwakot, pilbupati, dan Pilpres. Dengan semakin ofensifnya oligarki ekonomi, pada gilirannya akan menjauhkan proses transisi demokratisasi politik menuju demokrasi substansial. Maka Dibutuhkan reformasi mendasar sistem politik yang dapat menjamin tercapainya demokrasi ekonomi.

Rekomendasi yang diajukan : Political Reform, Yakni dengan menekan ongkos proses politik berupa penyederhanaan prosedur kampanye dan menghilangkan berbagai modus pemberian “mahar” politik,korupsi politik dalam setiap penentuan calon dalam Pilpres, Pileg, Pilkada. Sanksi berat harus disiapkan bukan hanya hukum, juga finansial, politik dan sanksi sosial. “Dibutuhkan revisi UU Partai Politik dan UU lainnya yang menciptakan suburnya oligarki ekonomi dan politik,” ungkapnya. 

Prof Didik J Rachbini mengamini bahwa 90 % dari ekonomi adalah politik, demikian pula sebaliknya, 90 % dari politik adalah ekonomi. Konflik-konflik di timur tengah tentang minyak itu sebetulnya adalah konflik politik. Demikian pula dengan kebijakan APBN, kuota dan lainnya adalah juga ranah politik.

Masalahnya, saat ini terjadi politik Asimetris yang ditandai dengan demokrasi semakin mundur dengan indeks yang terus mengkhawatirkan. Asimetris dimana penguasa, politisi menentukan segala keputusan atas sumberdaya ekonomi dan politik untuk kepentingan terbatas. Akses rakyat terhadap sumberdaya kecil. Para akademisi meneliti kondisi tersebut dan menyimpulkan bahwa rezim yang dibangun dengan demokratis saat ini justru yang merusak demokrasi itu sendiri.Politik asimetris terjadi dengan gerak oligarki yang menjadi pemutus semua persoalan dengan tanpa adanya kritik dan kontrol oleh parlemenyang menjadi parlemen paling lemah.

Survei-survei politik memperlihatkan ketakutan rakyat terhadap regim, aparat. Survei tesebut menunjukkan bahwa telah terjadi situasi ketakutan publik untuk bicara politik. 60% responden menyatakan takut bicara politik. Mereka merasa takut kepada aparat yang kejam dan semena-mena. Publik juga takut untuk ikut dalam organisasi dan menjadi takut juga dalam menjalankan ibadah agamanya. Sayangnya, terjadi pembiaran terhadap langkah semena-mena tersebut oleh ororitas politik dan kekuasaan,” urai Prof Didik.

Implikasi kepada ekonomi politik menjadi amat berat. Iklim politik luarbiasa merusak demokrasi. Check and balance tidak terjadi dan transisi politik menjadi amat tidak mudah. Selain mahal di ongkos politik dan ongkos perkelahian dalam peralihan kepemimpinan yang penuh risiko-risiko politik dan sosial. Namun situasi rusak tersebut justru diambil keuntungan oleh intelektual rongsokan yang menjadi penyokong kekuasaan. Oposisi nihil dan tidak berjalannya fungsi kontrol parlemen.

Pada masa SBY pertumbuhan ekonomi bisa mencapai hampir 6%, dan sebelum krisis mencapai 7%. Periode Jokowi, dijanjikan pertumbuhan ekonomi mencapai 7% tetapi yang terwujud 5 persen. APBN, terjadi rencana APBN yang semena-mena ketika terjadi covid 19 pada awal 2020. Defisit APBN di bawah 3 % dan utang direncanakan hanya sekitar Rp640 triliun. Tetapi karena otoriter, maka ketika pemerintah memutuskan apa saja, DPR RI manut saja dan tidak memberikan reaksi apa-apa,” bebernya.

Masih kata Prof Didik sisi keseimbangan primer APBN, yakni penerimaan dikurangi pengeluaran minus utang baik unsur pembayaran utang atau penerimaanutang dikeluarkan. Maka ada defisit primer negatif, yang artinya pendapatan negara tidak cukup untuk membiayai keperluan-keperluan negara. Terjadi ketidakmampuan untuk membiayai keperluan dan utang yang bertimbun. Hal itu menambah tingginya ketidakseimbangan primer dan kewajiban membayar utang yang sangat tinggi,jelasnya.

Pada awal covid 19 itulah terjadinya justifikasi krisis dengan kebijakan otoriter dilakukan. Parlemen tidak bisa apa-apa. Dari Rp604triliun rencana utang, dengan alasan covid 19 lalu ditetapkan menjadi Rp1500 triliun dengan realisasi menjadi Rp1600 triliun utang. Sehingga kemudian terjadi defisit cukup besar. Beruntung pada 2022 mendapat durian runtuh dengan kenaikan harga komoditas sawit dan barubara dunia, sehingga defisit berkurang dari Rp 860 triliun menjadi Rp460triliun.

Tetapi perencanaan yang lemahmengakibatkan munculnya selisih Rp400 triliun dan utang belanja menjadi perencanaan yang serampangan dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau selisih hanya Rp3 – 4 triliun itu masuk akal, tetapi jika sudah demikian besar maka menjadi permasalah serius di bidang perencanaan anggaran. Bank Indonesia menjadi tidak lagi independen karena diwajibkan membeli SBN,” ungkapnya

Ketika SBY berutang Rp2600 triliun dikecam habis-habisan plus oleh para relawan yang semestinya tidak lagi dipelihara. Kini, utang menjadi Rp7500 triliun plus utang BUMN sehigga total utang menjadi belasan ribu triliun utang yang diwariskan kepada pemimpin yang akan datang.

APBN ke depan akan terpengaruh buruk karena habis untuk membayar utang dan bunga utang,” jelasnya.

Dalam hal ini Dr Faisal Basri melihat terjadi pelemahan fondasi ekonomi nasional yang semakin lama semakin buruk. Hasilnya ekonomi memang tumbuh tetapi kerdil. PDB akan terus melambat dan sampai 2024 mendatang sepertinya akan serupa saja. Sementara para calon presiden saat ini belum kunjung menawarkan akan membawa Indonesia seperti apa.

Terakhir, rata-rata pendapatan negara melandai dibandingkan negara-negara tetangga yang pada awal pembangunannya berada pada titik yang hampir sama dengan Indonesia dulu seperti Korea, china, Malaysia, Thailand.Sementara Vietnam dan Filiphina sebentar lagi akan menyusul Indonesia.

“Sekotr penghasil barang, memang sudah pulih dari covid 19 dan PDB pada 2022 mencapai 5,4 % lebih tinggi dari sebelum covid. Tetapi,stukturnya timpang sekali. Yang pulih adalah sektor jasa 7% – 11%. Sementara sebagian besar rakyat Indonesia masih bertumpu pada sektor pengahasil barang. Sektor jasa hanya menopang sektor barang. seperti jasa transportasi dari hasilpertanian dan lain-lain,” ungkapnya.

Pemulihan ekonomi yang terjadi luar biasa timpang, antara sektor jasa dengan sektor barang. Ada rongga yang kian melebar dari keduanya. Struktur ekonomi politik membuat kegiatan instan lebih utama karena medapat uang lebih mudah, cryptocurrency. dll. yang jauh dari dunia rakyat nyata.

“Petumbuhan Industri manufaktur mengalamipertumbuhan yang praktis selalu lebih rendah dari PDB. Jadi mengalami pelambatan sebelum mencapai titik optimum, dibandingkan negara lain. Pertumbuhan industi kita meroosot tajam sehingga hanya 18,3%. Sebentar lagi disalibVietnam, tetapi jauh tertinggal dari China, Thailand dam Malaysia,” jelas Faisal.

Padhal, kalau sektor industri lemah maka kelas menengah juga kana lemah – buruh formal sedikit. Akibatnya, karena struktur manufaktur lemah maka yang bisa dijual keluar juga terbatas produk manufakturnya. Tidak heran, jika kita menjadi semakin terus bergantung pada ekspor komoditas yang hanya butuh daya tenaga fisik, dan bukan kerja otak untuk meningkatkan produktivitas.

PDB dan pertumbuhan industri yang melambat sangat dipengaruhi oleh unsur teknologi/IT. Total Faktor Productivity Indonesia mandeg dan turun tajam. Tiga perempat sumbangan pertumbuhan dikontribusi oleh modal fisik atau produksi komoditas. Faktor dalam pertumbuhan yang menggunakan kerja otak dipengaruhi oleh : 1. Teknologi dan Inovasi. 2 Kondisi Pasar dan Ekonomi, 3. Culture and Society. Pada ketiga faktor tersebut, Indonesia terus mengalami penurunan. Hal penggunaan modal otot/fisik Indonesia hanya sebanding dengan negara-negara Laos, Myamar, Bhutan, Bangladesh, Fiji dan Brunei yang 71 % produktivitas nya hanya mengandalkan kerja otot/fisik. Di Indonesia ekspor meningkat lebih cepat dari impor. tetapi mengapa rupiah tetap melemah? Karena ekspor dilakukan oleh sektor komoditas dan bukan oleh kemampuan pertumbuhan ekspror dari industri yang merata.  Pada 2022, 77 % ekspor batubara dilakukan oleh segelintir grup-grup usaha yang hasil eksportnya tidak dimasukkan ke dalam negeri dan memperkuat cadangan devisa, tetapi memarkir dana hasil eksport di Luar negeri, sehingga rupiah tetap melemah.

Pertumbuhan eksport didominasi oleh : 1. CPO – 58%, 2. Besi dan Baja, dinikmati oleh hampir semua perusahaan smelter china untuk nikel. 3. Komoditas sawit dan batubara yang menyumbang 52% total ekspor komoditas. Jadi hanya 3 komoditi itu,” ungkapnya.

Dr Fadhil Hasan yang juga pembicara melihat terdapat rangkaian peristiwa sebelumnya dari pandemic covid 19 pada 2020 sampai pada 2022 yang dampaknya mengalami penurunan di berbagai negara.

Terdapat pengaruh dari dana kebijakan Quantitatif Easing (QE) USA. sebagian dana yang mengalir dari QE telah mengakibatkan kenaikan harga komoditas CPO. Ketika itu semua negara memakai dana QE. di 4 negara terbesar dana QE mencapai 14,5 T USD. kenaikan harga energy dan pangan juga diakibatkan oleh perang Rusia – Ukraine dan embargo terhadap Rusia. Kenaikan harga-harga itu direposan oleh bank sentral USA dengan menaikkan tingkat sukubunga. Hal itulah yang menyebabkan munnculnya resesi dunia.

“Ada ramalan buruk ekonomi dunia pada  2023. IMF meramalkan 1/3 negara di dunia akan mengalami resesi. USA, Uni Eropa, Inggris, dan china telah mengalami resesi dari 5% ke 8%. Bahkabn 4 negara mengalami pertumbuhan negatif USA -0.1 %, Inggris -0,2 %, Jerman -0,5 % dan Chili -0.6%. Ini semua tekanan inflasi dalam negeri komponen harga diatur pemerintah secara tahunan masih tinggi, yang didorong kenaikan harga BBM,bahan bakar rumah tangga, tarif angkutan udara, dan tarif angkutan dalam kota setahun terakhir,”ujarnya.

Tekanan infasi komponen inti tahunan masih terkendali. Inflasi di Desember 2022 mengalami penurunan karena penurunan beberapa komoditas pangan. Tantangan Pangan jangka menengah-Panjang bagi dunia:

a. Lebih dari 2/3 penduduk dunia akan tinggal di perkotaan pada 2050. Pada 2021 terdapat 828 juta orang terdampak kelaparan, dengan kenaikan 46 juta orang dibandingkan 2020 dan meningkat 150 juta orang dibanding 2019 (FAO, 2020).

b.Peningkatan GDP per kapita menjadi sebuah ketidakpastian bagi sektor pertanian. Reaksi konsumen terhadap perubahan pendapatan diperkirakan lebih kuat pada negara berpenghasilan rendah dan menengah.

c.Meningkatnya pendapatan akan mengubah pola atau komposisi pangan seseorang. tren kuat terjadi pada konsumsi daging dan produk susu yang lebih tinggi.

d)Terjadi Kompetisi untuk sumber daya alam. Lahan pertanian harus bersaing dengan hutan karena kelangkaan lahan. Pertanian diperkirakan menjadi pendorong sekitar 80% deforestasi dunia. 33% lahan pertanian global terdegradasi sedang dan tinggi. kualitas kehidupan masyarakat lokal dan kesehatan ekosistem jangka panjang menjadi terhambat untuk untuk ketahanan pangan.

e)Pada 2010 emisi sektor agriculture, forestry and other land use mencapai 10,6 gigaton setara karbon dioksida atau sekitar 21 % dari total emisi GRK global. Dampak perubahan iklim diperkirakan merugikan negara miskin tempat jutaan orang bergantung pada pertanian dan rentan terhadap krisis pangan. Perubahan iklim tidak hanya berpengaruh pada pasokan pangan, tetapi juga kualitas pangan serta stabiitas ketahanan pangan. Perubahan iklim dapagt mempengaruhi sifat gizi beberapa tanaman.

f) Intensitas bencana alam semakin meningkat dan mungkin akan terus berlanjut, dampak perubahan iklim. perlu mendapat perhatian karena ketergantungan sektor pertanian pada iklim dan tinkat produksi.

Sebagai negara eksportir dan importir pangan dan energi, Indonesia mendapat peluang dan kesempatan jika dikelola dengan benar.Perlujuga kajian menyeluruh dan detail dari harga pangan dan energy. Policy response yang tepat dan kredibel dibutuhkan untuk bisa memanfaatkan secara optimal peluang dan kesempatan dengan peningkatan produktivitas, perbaikan infrasturktur, dan perlindungan kelompok rentan. impor akan semakin mahal dan tekanan inflasi secara umum di dalam negeri yang berpengaruh pada daya beli. “Akan ada distributional economic and benefit yang tidak merata antara sektor dan daerah,” paparnya.

M Nawir Messi melihat dari sisi moneter dunia, terjadi kecenderunanglobal inflasi yang melandai. Tetapi inflasi diUSA sudah turun dari 9 ke 7,1 %. Tingkat penganggguran terbuka juga relatif menurun sekitar 3,7%. Atas dasar kecenderungan itu muncul spekulasi sukubunga the fed yang akanmelandai. Diperkirakan, The Fed tidak akan menaikkan subu bunga.

Tetapi perkiraan itu sebenarnya keliru. inflasi USA masih 6%, dan sangat jauh dari target tahunan yang 2% rata-rata. Jadi The Fed tetap akan menaikkan suku bunga acuan. Meski tidak seagresif kenaikan sebelumnya pada 75 basis point. Diperkirakan awal tahun ini pada 25 dan maksimal 50 basis point.  

Per Oktober – November 2022 sudah 33 negara yang membatasi ekspor pangan dan hal itu meningkatkan harga pangan dunia. Jika dengan produktivitas yang rendah maka itu akan menjadikan ancaman krisis pangan pada 2023 yang jauh lebih besar di dalam negeri. Sebagai konskuensi dari situasi global, ancamam barang-barang impor akan tetap jadi masalah. Juga karena kita tidak pernah tahu kapan China akan menyelesaikan zero covid-nya yang telah mengganggu rantai pasok dunia. Tahun politik 2023-3024 dai dalma negeri akan mengganggu fluktuasi harga-harga. Meski tahun ini inlfasi melandai tetapi tetap akan ada tantangan inflasi lebih tinggi dari yang dicanangkan,”jelasnya.

Nilai Tukar. Tetap akan mengalami tekanan dari gonjang ganjing politik, juga oleh aktor lainnya. Target nilai tukar di APBN, agak jauh meleset dari target, yakn 1387. itu cukup besar bagi dunia usaha dan bagi APBN.

Cadangan devisa relative kecil dan terus menurun. Hal itu konsekuensi dari intervensi BI yang sangat intensif dalam beberapa bulan terakhir. Ekpsor terus meningkat tapi dana hasil ekspor tidak masuk ke Dalam Negeri. Singapura tiba-tiba jadi investor no 1. itu dicurigai berasal dari dana orang Indonesia yang disimpan di Singapura dan masuk ke Indonesia seolah-olah menjadi FDI. Hal buruk itu telah  berlangsungbelasan tahun dan pemerintah tidak mampu berbuat apa-apa. Sehingga hasil ekpsor tidak masuk untuk memperkuat cadangan devisa.

“Surat Berharga. Banyaknya capital outflow sepanjanApril – Desember 2022. Meski Indonesia masih relatif kompetitif hanya agak kalah dengan meksiko. Kepemilikan SBN yang dilempar ke pasar primer dn sekunder. Dengan adanya capital outfow besar-besaran di awal tahun sampai Des 202, berakibat BI harus membeli kembali di pasar sekunder dan itu terus membebani moneter. Kepemilikan asing di SBN yang semakin kecil dari semula 40 % sekaranghanya 14%,”ungkapnya.

DPR pada Desember 2022 telah mengesahkan UU Sistem Keuangan baru (P2SK).Terdapatbanyak perubahan:

1.BI tidak lagi pada aspek stabilitas – tugas utama BI menjadi terus mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif. Hal yang positif meski transisi ke depan harus lebih diwaspadai. Terutamagejolak transisi penggunaan sistem lama kesistem baru.

2. DPR telah membuka ruang permanen kemungkinan BI membeli obligasi pemerintah di pasar primer, apabila dalam keadaan krisis. Kepala negara yang mengharuskan BI membeli obligasi negara. Hal itu adalah kelanjutan dari modelburdensharing. Implikasinya, perlunyasemakin kuat koordinasi fiskal moneter.

red/ewindo

Previous articlePertamina Diduga Merampas Hak Konsumen BBM Umum untuk Menikmati Penurunan Harga
Next articleTANDA-TANDA HANCURNYA EKONOMI INDONESIA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.