CADANGAN DEVISA TERUS MENURUN, ADA APA YA ?
(Review uraian Dr M. Nawir Messi Ekonom Senior Indef
January 6, 2023, Energyworld.Co.id)
M Nawir Messi melihat kondisi perekonomian dari sisi moneter dunia, akan terjadi kecenderungan global inflasi yang melandai. Inflasi di USA sudah turun dari 9 ke 7,1 %. Tingkat penganggguran terbuka juga relatif menurun sekitar 3,7%.
Atas dasar kecenderungan itu muncul spekulasi sukubunga the fed yang akan melandai. Diperkirakan, The Fed tidak akan menaikkan suku bunga. *Tetapi perkiraan itu sebenarnya keliru*. inflasi USA masih 6%, dan sangat jauh dari target tahunan yang 2% rata-rata. Jadi The Fed tetap akan menaikkan suku bunga acuan. Meski tidak seagresif kenaikan sebelumnya pada 75 basis point. Diperkirakan awal tahun ini antara 25 dan maksimal 50 basis point.
“Per Oktober – November 2022 sudah *33 negara yang membatasi ekspor pangan dan hal itu meningkatkan harga pangan dunia*. Jika dengan produktivitas yang rendah maka itu akan menjadikan ancaman krisis pangan pada 2023 yang jauh lebih besar di dalam negeri.
Sebagai konskuensi dari situasi global, ancaman barang-barang impor akan tetap jadi masalah. Juga karena kita tidak pernah tahu kapan China akan menyelesaikan zero covid-nya yang telah mengganggu rantai pasok dunia.
Tahun politik 2023-2024 di dalam negeri akan mengganggu fluktuasi harga-harga. Meski tahun ini inflasi melandai tetapi tetap akan ada tantangan inflasi lebih tinggi dari yang dicanangkan.
Nilai Tukar Tetap akan mengalami tekanan dari gonjang ganjing politik, juga oleh faktor lainnya. Target nilai tukar di APBN, agak jauh meleset dari target, yakni 1387. itu cukup besar bagi dunia usaha dan bagi APBN.
Cadangan devisa relatif kecil dan terus menurun. Hal itu konsekuensi dari intervensi BI yang sangat intensif dalam beberapa bulan terakhir.
Ekspor terus meningkat tapi dana hasil ekspor tidak masuk ke Dalam Negeri. Singapura tiba-tiba jadi investor no 1. itu dicurigai berasal dari dana orang Indonesia yang disimpan di Singapura dan masuk ke Indonesia seolah-olah menjadi FDI (Foreign Direct Investment). Hal buruk itu telah berlangsung belasan tahun dan pemerintah tidak mampu berbuat apa-apa. *Sehingga hasil ekspor tidak masuk untuk memperkuat cadangan devisa*.
Hal yg diuraikan diatas bisa terjadi, karena birokrat korup, sehingga tidak bisa bertindak tegas. Yang dirugikan pasti rakyat kecil. Biasanya pemerintah tidak kreatif, kurang duit langsung pajak naik. Padahal dari SDA saja nilainya bisa mencapai diatas 6.000 triyun/tahun. Jika 30 % aja digunakan untuk APBN sudah 2.000 trilyun, sudah lebih dari cukup. Investasi asing tersamar, yg bekerjasama dengan birokrat pada dasarnya merupakan penghianatan pada bangsa dan negara.
“Surat Berharga. Banyaknya capital outflow sepanjang April – Desember 2022. Meski Indonesia masih relatif kompetitif hanya agak kalah dengan Meksiko. Kepemilikan SBN yang dilempar ke pasar primer dan sekunder. Dengan adanya *capital outfow besar-besaran di awal tahun sampai Des 2022*, berakibat BI harus membeli kembali di pasar sekunder dan itu terus membebani moneter. Kepemilikan asing di SBN (Surat Berharga Negara) yang semakin kecil dari semula 40 % sekarang hanya 14%,”ungkapnya.
Pengertian tentang SBN, pemerintah “meminjam” dana dari para investor yang akan digunakan untuk kebutuhan APBN. SBN terdiri dari
1. Surat Utang Negara (SUN) dan
2. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
Berdasarkan UU No.24/2002 SUN terdiri dari Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan Obligasi Negara (ON).
Nah lucunya disini, BI menerbitkan SBN artinya utang ke Swasta. Pihak Swasta kaya karena pemerintah. Kenapa bisa begitu ? Silahkan jawab sendiri. Seandainya pemerintah bersih, rakyat bisa bekerja semua, makmur, gak perlu punya utang, bahkan bisa bebas pajak, bebas sekolah, kesehatan dll.
DPR pada Desember 2022 telah mengesahkan UU Sistem Keuangan baru (P2SK).Terdapat banyak perubahan:
1.BI tidak lagi pada aspek stabilitas – tugas utama BI menjadi terus mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif. Hal yang positif meski transisi ke depan harus lebih diwaspadai. Terutama gejolak transisi penggunaan sistem lama kesistem baru.
2. DPR telah membuka ruang permanen kemungkinan BI membeli obligasi pemerintah di pasar primer, apabila dalam keadaan krisis. Kepala negara yang mengharuskan BI membeli obligasi negara. Hal itu adalah kelanjutan dari model burden sharing. Implikasinya, perlunya semakin kuat koordinasi fiskal moneter
Penerbitan SBN sebagai bagian dari burden sharing antara BI dan pemerintah, menyebabkan pemerintah terlena dan akibatnya hutangnya makin besar. Solusinya :
1. Pemerintah harus bersih dan memang berniat melakukan perbaikan.
2. Hentikan proyek2 tidak bermanfaat seperti IKN, investasi yang tidak jelas seperti Kereta Api cepat Bdg-Jkt, dll.
3. Kurangi belanja rutin dan kejar uang yang dibawa lari.
4. Buatlah kepastian agar seluruh uang hasil ekspor masuk ke Indonesia, disimpan di Indonesia dan dibelanjakan di Indonesia.
5. Stop pajak2 dan retribusi yg membebani petani dan rakyat kecil
Bandung, 11 Januari 2022
Memet Hakim
Ketua Wanhat APIB
