Home BUMN MENGAPA SAMPAI TERJADI “OVER SUPPLY” LISTRIK ?

MENGAPA SAMPAI TERJADI “OVER SUPPLY” LISTRIK ?

404
0
Ahmad Daryoko Koordinator INVEST.

MENGAPA SAMPAI TERJADI “OVER SUPPLY” LISTRIK ?

Oleh : Ahmad Daryoko
Koordinator INVEST.

Mengapa di PLN terjadi hingar bingar “over supply” ? Jawabnya, karena PLN selama ini hanya dijadikan sebagai “obyek” tambahan income para petinggi Negara, sejak kapan kapan. Lihat saja misal pada 2006 tiba2 muncul Proyek “Fast Track Program” 10.000 MW, padahal saat itu dari RUPTL (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik) yang ada sudah tidak ada masalah.

Kemudian pada awal 2015 tiba2 muncul ide dari Wapres tentang perlunya proyek 35.000 MW. Padahal saat itu pertumbuhan ekonomi hanya 5,2% sehingga apabila di terapkan kontraksi 2% (sebagai konvensi setiap perencanaan pembangkit PLN ) maka maximum saat itu hanya dibutuhkan daya 18.000 MW (atau hanya separonya saja). Dan benar ternyata semua itu untuk Proyek IPP yang di fasilitasi oleh “Oligarkhi Peng Peng” semacam JK, Luhut BP, Dahlan Iskan, menyusul Erick Tohir. Sehingga saat diadakan Seminar Serikat di lingkungan Anak Perusahaan Pembangkit (PPIP dan SP PJB) pada 22 Juli 2020 terungkap bahwa pembangkit PLN Jawa-Bali yang di operasikan saat itu hanya 3.000 MW. Artinya sekitar 28.000 MW pembangkit PLN Jawa-Bali (sisanya) saat itu sudah dalam keadaan “Reserve Shutdown” atau RSH alias “mangkrak”, karena sudah terdesak dan terpinggirkan oleh keberadaan pembangkit IPP Swasta yang sahamnya dimiliki para “Oligarkhi Peng Peng” diatas.

LATAR BELAKANG.

Penyebab utama kejadian2 terkait PLN sekali lagi, karena institusi ini yang sejak awal didirikan bertujuan sebagai penyedia utama Infrastruktur Kelistrikan. Namun dalam perjalanannya pengelola Negara ini tergiur oleh potensi bisnis yang ada dalam PLN ! Apalagi karena ada “intervensi” Asing (sebagaimana “penyusupan” John Perkins, Agent CIA pada 1975, yang bertujuan untuk menjajah kembali Indonesia secara “merangkak”, yang diantaranya dengan menguasai sektor ketenagalistrikan).

Selanjutnya Perkins membuat “Grand design” Sektor Ketenagalistrikan yang dibagi atas ;

I. Area Jawa – Bali

Kelistrikan Jawa-Bali direncanakan secara “Verticaly Integrated System” antara Jawa, Madura sampai Bali , yang secara paralel dibuat konsep pembangkit swasta IPP (“Independent Power Producer”), TOP (“Take Or Pay”) Clause, “Unbundling System”, “Single Buyer System”, MBMS (“Multy Buyer and Multy Seller”) System, “Power Purchase Pool” , Pembentukan PLJB (Perusahaan Listrik Jawa Bali) yang saat ini di jabarkan sebagai HSH (Holding -Subholding) Energi Primer, HSH Beyond Energy dan HSH Genco1 (ex Indonesia Power), HSH Genco2 (ex PJB).

Mestinya untuk Jawa-Bali (sesuai PSRP) ada HSH Transmisi , namun saat ini belum dibentuk, karena saat terbentuk HSH Transmisi (sesuai PSRP) konsekuensinya Unit PLN P2B (Pusat Pengatur Beban, di Cinere) harus di lepas menjadi Lembaga Independent (diluar PLN) yang berperan sebagai “Purchase Power Pool” dengan tugas :

1. Pengatur System.
2. Pengatur Pasar

Yang selanjutnya setelah HSH Transmisi terbentuk, di Jawa-Bali, akan di terapkan mekanisme pasar bebas (MBMS), dan PLN Jawa-Bali dibubarkan.

II. Area Luar Jawa – Bali

Untuk Luar Jawa-Bali akan dibentuk PLW (Perusahaan Listrik Wilayah) dan akan diserahkan ke PEMDA setempat, yang secara prinsip akan mengikuti “Unbundling Horisontal”.

KESIMPULAN :

Terjadinya ke “semrawutan” pengelolaan PLN seperti terjadinya :

A. Over supply 25.000 MW (Gatra, September 2021).

B. Biaya TOP yang membengkak ratusan T akibat point A (CNBC Indonesia Januari 2023).

C. Hutang PLN sebesar Rp 640T untuk pembiayaan proyek Transmisi penunjang Fast Track Program Pembangkit I dan Proyek 35.000 MW (CNBC Indonesia, Desember 2021).

D. Subsidi Listrik akibat MBMS Rp 200,8T pada 2020 (Repelita Online 8 Nopember 2020) yang diperkirakan terjadi pula untuk 2021.

E. Subsidi Listrik 2022 sebesar Rp 133,33T sebagaimana di umumkan Menkeu SMI (Energy.com 11 Januari 2023 ) akibat terjadinya MBMS. Memang turun dari tahun sebelumnya, tapi ingat itu semua karena tarip listrik sudah dinaikkan sekitar 15 % pada awal 2022.

F. Terjadinya “Penyelundupan Pasal Power Wheeling” System (PWS) pada pembahasan RUU EBT (Energi Baru Terbarukan) untuk mengejar diterapkannya MBMS Jawa-Bali, pencabutan subsidi secara total , dan menyerahkan sepenuhnya pengadaan listrik melalui mekanisme kompetisi penuh ! Pertanyaannya mengapa harus pakai strategi “Penyelundupan” segala ? Jawabnya, karena PWS merupakan kelanjutan “Verticaly Unbundling System” yang jelas2 melanggar putusan MK No. 001-021-022/PUU-I/2003 tgl 15 Desember 2004 dan putusan MK No. 111/PUU-XIII/2015 tgl 14 Desember 2016.

SUPER KESIMPULAN :

Intinya semua itu, apakah terjadinya “over supply”, apakah melambungnya subsidi listrik akibat MBMS , apakah terjadinya “penyelundupan” pasal2 PWS , dan seterusnya…. adalah akibat perubahan Ideologi pengelolaan PLN, yang semula komoditas listrik di anggap sebagai “Public goods” (kepemilikan publik) dirubah “mind set” nya menjadi komoditas “Commercial goods” , yang kemudian para Penguasa Kelistrikan (seperti JK, Luhut BP, Dahlan Iskan, Erick Tohir ) yang hobby nya dagang, kemudian menunggangi konsep “John Perkins” diatas dengan strategi “wasit merangkap “pemain” atau “pagar makan tanaman !” untuk keuntungan pribadi !

ITULAH GARIS BESAR “KESEMRAWUTAN” PENGELOLAAN PLN !!

MAGELANG, 25 PEBRUARI 2023

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.